Selasa , 13 Juni 2017, 18:35 WIB

Manhaj Muhammadiyah Tegaskan Umat Islam tak Anti-Pancasila

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Fernan Rahadi
Republika/ Yasin Habibi
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan Pengkajian Ramadhan 1438 H PP Muhammadiyah di kampus UMJ, Jakarta, Senin (5/6).
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan Pengkajian Ramadhan 1438 H PP Muhammadiyah di kampus UMJ, Jakarta, Senin (5/6).

REPUBLIKA.CO.ID, Manhaj Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara menegaskan posisi umat Islam mendukung penuh NKRI, Pancasila, dan kebinekaan. Manhaj tersebut merupakan penerjemahan dari ideologi kebangsaan Muhammadiyah yang tercantum dalam pedoman kepribadian, muatan keyakinan dan cita-cita hidup, khittah, pedoman hidup Islami, pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua, dan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wassyahadah.

Konsep-konsep tersebut dirumuskan oleh Muhammadiyah dari periode ke periode hingga terakhir di Muktamar Makassar 2015 lalu. "Itu menegaskan komitmen Muhammadiyah sebagai bagian representasi Islam dan bagian dari pendiri republik ini. Muhammadiyah merasa tidak ada keraguan sedikit pun dalam hal berbangsa dan bernegara termasuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, NKRI, kebinekaan, dan segala kaitannya," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir kepada Republika, Senin (12/6).

Hal ini, ujar Haedar, merupakan respons atas keraguan dari sebagian kelompok masyarakat dalam memandang peristiwa seperti aksi 212 yang lalu. Menurut Haedar, umat Islam seakan-akan diposisikan sebagai antikebinekaan dan diragukan kepancasilaannya. "Saya kira pandangan itu selain bias juga politis," ujar dia.

Haedar menjelaskan, Muhammadiyah menempatkan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari aktualisasi pandangan keislaman. Bagi Muhammadiyah, kiprah berbangsa dan bernegara bukan hanya soal urusan praktis, tapi juga ada dimensi teologis di belakangnya.

Ia mengatakan, Muhammadiyah dan seluruh kekuatan agama lainnya memiliki sikap dengan berlandaskan referensi keagamaan. Oleh karena itu, menurut Haedar, referensi keagamaan bukan soal SARA atau menjadi eksklusif. "Warga Muhammadiyah, umat Islam, atau umat beragama pada umumnya pasti mencari rujukan teologis untuk persoalan kehidupannya," ujar Haedar.

Dia mengaku, berbangsa dan bernegara adalah aktualisasi dari sikap cinta Tanah Air, bagian dari iman atau hubbul wathan minal iman. Aktualisasi tersebut berupa dakwah amar ma’ruf nahi munkar. "Kalau Muhammadiyah mengkritisi pemerintah atau praktik penyelenggaraan negara itu bukan karena oposisi melainkan bentuk nahi munkar. Begitu pula, jika ada hal positif dari pemerintahan tentu kami akan dukung sepenuhnya dan bahkan turut berpartisipasi," papar Haedar.

Muhammadiyah juga menganggap Indonesia dengan kebinekaan dan mengusung dasar Pancasila sebagai hal yang sudah final. Hal itu, oleh Muhammadiyah disebut sebagai Darul Ahdi atau negara hasil kesepakatan. "Karena hasil kesepakatan, maka siapa pun tidak boleh keluar dari kesepakatan tersebut," katanya.

Haedar mengatakan, tidak boleh ada kelompok masyarakat, golongan, maupun pemerintah yang menggeser ideologi negara baik menjadi negara agama maupun negara sekuler. Muhammadiyah juga tidak mentoleransi gerakan separatisme karena dianggap berlawanan dengan NKRI.

Selain itu, Muhammadiyah juga menganggap Indonesia sebagai Darussyahadah. "Artinya, Indonesia adalah tempat seluruh anak bangsa, umat Islam, dan warga Muhammadiyah untuk berkiprah menjadikan Indonesia sebagai negara berkemajuan,” ujar Haedar.

Teladani Nilai Pancasila

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak seluruh pihak untuk mewujudkan dan mempraktikkan teladan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Haedar, sudah bukan masanya bangsa Indonesia berutopia tentang Pancasila.

"Pancasila jangan ditarik terlalu utopis. Pancasila itu dasar negara. Jadikan Pancasila itu sebagai dasar etik dalam perumusan kebijakan," ujar Haedar kepada Republika, Senin.

Ia mencontohkan, dalam setiap pembuatan keputusan bisa dicocokkan dengan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa. Haedar mengaku, Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) harus mampu menawarkan proses pelaksanaan Pancasila yang aplikatif. Selain itu, Haedar mengimbau para tokoh bangsa yang menjadi anggota UKP-PIP harus memberikan teladan berpancasila yang baik. "Mudahnya adalah dengan memulai mengajak institusi negara untuk menjalankan kebijakan-kebijakan berbasis Pancasila," ujar Haedar.