Kamis , 12 October 2017, 19:02 WIB

UMY Pelopori KKN di Masyarakat Adat Kawasan Timur Indonesia

Rep: Andrian Saputra/ Red: Fernan Rahadi
Andrian Saputra/Republika
 Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Nurul Yamin, bersama seorang wanita dari suku setempat di Berau, Kalimantan Timur.
Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Nurul Yamin, bersama seorang wanita dari suku setempat di Berau, Kalimantan Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, Ketimpangan kemajuan dan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia masih men­ja­di permasalahan yang belum terse­lesaikan. Sekretaris Majelis Pember­da­yaan Masyarakat (MPM) PP Mu­ham­madiyah, Bachtiar Dwi Kurnia­wan, mengatakan ketimpangan mencolok mulai dari infrastruktur trans­por­tasi, telekomunikasi, listrik, pendi­dikan, kesehatan, akses layanan dasar masyarakat, dan tingkat kesejahteraan eko­­nomi masyarakat.

Menurutnya ada sejumlah faktor yang menyebabkan pemerataan pem­bangunan sulit terjadi, salah satunya ada­lah karena terbatasnya akses. “Pa­da beberapa komunitas masyara­kat di wilayah Indonesia, masih sangat ter­ba­tas aksesnya, mereka seolah terisolasi. Terisolasi karena kondisi ge­o­grafi, laut, lembah, hutan, dan gunung. Bi­sa karena terbatasnya akses infra­struktur transportasi atau karena iso­lasi lantaran dampak dari proses pem­bangunan yang kurang berpihak, ka­re­­na peminggiran atau keterkucilan per­gaulan dan kebudayaan,” katanya, pada Republika, Rabu (11/10).

Sebab itu, jelas dia, MPM PP Mu­ham­madiyah tergerak untuk mendo­rong terjadinya peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal khususnya di wilayah timur Indonesia melalui program pendampingan dan pemberdayaan. 

Program tersebut diarahkan bagi masyarakat adat yang mengalami isolasi dan marginalisasi yang mem­buat ketertinggalan. “Program-program yang diusung oleh Muhammadiyah adalah, pengorganisasian kelompok, layanan pendidikan, kesehatan, pe­ning­katan ekonomi masyarakat, ke­lestarian hutan, dan penguatan desa,” katanya. 

Untuk memperkuat peran dan pro­gram tersebut,  ia meng­ung­kap­kan, PP Muhammadiyah menggan­deng  Universitas Muham­ma­diyah Yog­­ya­karta (UMY) dengan menerjun­kan Ku­liah Kerja Nyata (KKN) di ka­wasan timur Indonesia de­ngan krite­ria ter­luar, ter­tinggal, dan terpencil (3T).

Lokasi KKN berada di wilayah per­modelan program yang sudah dirintis seperti masyarakat adat Suku Kokoda di Papua Barat, masyarakat adat Suku Da­yak di pedalaman Hutan Berau, Kal­tim, masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik Kaltara, Sembalun Lombok,  dan ma­sya­rakat Flores di NTT. 

“Program KKN mahasiswa UMY ini bisa menjadi model bagaimana mahasiswa bisa berkontribusi di da­lam melakukan percepatan pemba­ngu­nan bagi masyarakat terutama ma­syarakat adat di kawasan 3 T,” ka­ta Bachtiar, yang juga sebagai penang­gung­jawab KKN 3T UMY.

Dengan adanya KKN di kawasan 3 T ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa di dalam mengembangkan jiwa kepekaan dan kepedulian sosial.  Pro­gram tersebut juga melatih maha­siswa agar bisa menerapkan ilmu yang telah didapat selama di bangku per­ku­liahan untuk membantu masyarakat. 

Menurutnya pula, KKN di ka­wa­san 3 T menjadi komitmen kebang­sa­an dan kemanusiaan universal yang di­lakukan Muhammadiyah dengan melibatkan UMY. Ia mengatakan  pro­gram di kawasan 3 T akan terus diting­katkan dengan menerjunkan KKN yang lebih masif lagi dengan meli­bat­kan perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya. 

Sampai saat ini, UMY su­dah me­me­lopori dengan mener­jun­kan dua gelombang KKN. “Saya berpikir ini sangat bagus, inovasi, dan kepeloporan UMY dalam pengabdian dengan menerjunkan mahasiswa un­tuk KKN secara intensif dan kon­tinu di kawasan 3 T ini,”  ujarnya. 

 

Berita Terkait