Kamis , 06 July 2017, 17:55 WIB

PDIP: Segera Alokasikan Anggaran Pemindahan Ibu Kota

Rep: Bayu Hermawan/ Red: Bayu Hermawan
MPR
Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah
Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Basarah meminta pemerintah segera mengalokasikan kebutuhan anggaran untuk kepentingan pemindahan Ibu Kota sebagai sebuah persiapan manajemen pemerintahan. Sehingga ketika dinilai telah tepat waktu maka negara sudah memiliki alokasi anggaran di APBN untuk rencana tersebut.

"Sebagai sebuah wacana, gagasan itu harus dimatangkan. Tapi sebagai sebuah persiapan menajemen pemerintahan, pemerintahan era Presiden Joko Widodo harus sudah mulai mengalokasikan kebutuhan anggaran," kata Ahmad Basarah di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Kamis (6/7).

Basarah menilai untuk merealisasikan wacana itu membutuhkan sumber pembiayaan yang tidak sedikit, apakah dari tataran ideal dan realitas kapasitas anggaran negara. Dia menilai lebih baik alokasi anggarannya diambil dari APBN dan tidak perlu menggunakan sponsor dalam pemindahan ibu kota tersebut sehingga tidak terikat dengan kepentingan pihak swasta.

"Jadi dalam kaitan pemindahan ibu kota negara sebaiknya anggaran yang disiapkan itu adalah dari APBN kita," ujarnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR itu menilai wacana pemindahan ibu kota itu adalah ide yang sudah lama digagas, misalnya, di era Presiden RI pertama Soekarno dipindahkan ke Palangkaraya dan di era Soeharto ke Jonggol.

Namun, menurutnya harus ada pemisahan antara ibu kota negara dalam hal ibu kota pemerintahan dan pusat bisnis, dengan meniru beberapa negara yang sukses menata tata pemerintahannya.

"Hal ini meniru beberapa negara yang sukses menata tata pemerintahannya dengan membagi dua kota antara kota pemerintahan dan kota bisnis," tuturnya. Tonton juga apa kata pengamat soal pemindahan ibu kota.

Namun, Basarah meyakini bahwa Presiden Jokowi tidak dalam waktu dekat merealisasikan gagasan pemindahan ibu kota negara karena postur anggaran negara masih dialokasikan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur nasional.

Menurutnya dalam proses pembangunan infrastruktur itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga apakah Presiden mau mengubah strategi pembangunannya itu dengan memprioritaskan pada pemindahan ibu kota negara.

Sumber : Agency