Ahad , 24 September 2017, 21:13 WIB

TNI AU tak Sanggah Pernyataan Panglima Soal Senjata Ilegal

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Endro Yuwanto
ROL/Abdul Kodir
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau TNI AU) Marsma Jemi Trisonjaya menyampaikan permohonan maaf atas cuitan akun resmi oleh Twitter TNI AU. Cuitan itu terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tetang penyelundupan 5.000 senjata.

"Saya selaku penanggung jawab Twitter TNI AU, sebelumnya menyampaikan permohonan maaf atas mention di Twitter TNI AU sehingga menimbulkan berbagai pendapat tentang TNI AU," ujar Jemi dalam keterangan pers kepada wartawan, Ahad (24/9).

Jemi melanjutkan, cuitan admin yang berkaitan dengan pernyataan Panglima TNI tetang penyelundupan 5.000 senjata tidak ada keterkaitan dengan substansi pernyataan dari beliau. TNI AU, kata dia, ingin mengajak masyarakat tidak mudah melemparkan informasi palsu atau hoaks, baik kepada atau mengatasnamakan perorangan maupun kelompok selama data atau faktanya belum ada.

Selanjutnya, admin TNI AU tidak menyanggah kebenaran isi pernyataan dari Panglima TNI dalam rekaman yang diduga rekaman pernyataan Panglima TNI. Adapun rekaman itu sebelumnya disiarkan oleh Radio El Shinta.

"Selama itu memang benar pernyataannya dan mendapat izin dari beliau atau Puspen TNI, karena organisasi TNI jalur komandonya adalah tegak lurus, sehinggga masyarakat jangan menginterpretasikan ke arah lain dari pernyataan admin di Twitter," lanjut Jemi.

Akun Twitter @_TNIAU pada Sabtu (23/9) menyatakan "5 ribu pucuk itu banyak lho, gimana cara ''ngumpetinnya''? Dan apakah penyataan Panglima ini memang benar? Krn dari @Puspen_TNI blm ada ket."

Sementara itu, isu pembelian 5.000 senjata beredar sejak Jumat (22/9) lalu. Isu ini mengemuka berdasarkan cuitan Raido Elshinta dalam akun resmi @RadioElshinta, pada Jumat. Cuitan itu menyebut "Panglima TNI menyebutkan ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5 ribu senjata secara ilegal." .

TAG

Berita Terkait