Jumat , 03 November 2017, 22:03 WIB

KAHMI Berharap Jokowi Hadiri Munas di Medan

Rep: Debbie Sutrisno‎/ Red: Bayu Hermawan
Republika/Debbie Sutrisno
Ketua Majelis Nasional KAHMI Mahfud MD melakukan konferensi pers usai bertemu Presiden Joko Widodo, Jumat (3/11).
Ketua Majelis Nasional KAHMI Mahfud MD melakukan konferensi pers usai bertemu Presiden Joko Widodo, Jumat (3/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI) berharap Presiden Joko Widodo untuk hadir pada musyawarah nasional (Munas) KAHMI yang akan diadakan pada 17-18 November di Medan. Munas KAHMI akan mengangkat tema "Membangun Negeri Memihak Bangsa Sendiri".

"Insya Allah Pak Presiden akan hadir membuka Munas KAHMI. Kami memang sangat berharap Pak Jokowi bisa mengunjungi kami," kata Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Mahfud MD di Istana Negara, Jumat (3/11).

Acara yang akan dihelat di Medan rencanya bakal dihadiri sedikitnya 1.400 utusan dari seluruh Indonesia. Dalam Munas kali ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga direncanakan bakal hadir.

Munas kali ini, KAHMI mengangkat tema membangun negeri memihak bangsa sendiri. Tema ini diangkat karena KAHMI melihat bahwa pembangunan di Indonesia sudah sangat pesat, tidak ada batasan.

Mahfud menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki banyak kekayaan termasuk intelektual. Semua kekayaan dan pembangunan tersebut sayangnya masih dirasakan sebagian pihak, dan belum terasa secara merata. Kesenjangan ini yang harus segera diselesaikan melalui pembangunan dan pemerataan kekayaaan hingga ke pelosok daerah dan seluruh elemen masyarakat.

"Jadi bagaimana agar ini (pembangunan) lebih memihak kepada bangsa sendiri sehingga rakyat itu merasa mendapat lebih banyak dari sekedar yang sekarang ini kita dapatkan," ujarnya.

Mahfud menjelaskan, alumni HMI yang tergabung dalam organisasi KAHMI merupakan yang sejak dulu lahir bersama republik Indonesia dan ikut mempertahankan negara ini.  HMI dan KAHMI pun turut memantapkan keberlakukan dan penghayatan ideologi Pancasila serta konstitusi dalam berbagai tahapan, baik merumuskan, membuat undang-undang dan kebijakan negara lainnya.

 "Maka KAHMI merasa wajib untuk menghadap kepala negara karena kami adalah anak negara," ujarnya.