Saturday, 3 Jumadil Awwal 1439 / 20 January 2018

Saturday, 3 Jumadil Awwal 1439 / 20 January 2018

Sandiaga tak Tahu Namanya Muncul di Paradise Paper

Selasa 07 November 2017 14:30 WIB

Rep: Sri Handayani/ Red: Elba Damhuri

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Sandiaga Uno didampingi Ketua DPRD DKi Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/11).

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Sandiaga Uno didampingi Ketua DPRD DKi Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/11).

Foto: Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah nama tokoh tercantum dalam laporan Paradise Papers yang dipublikasikan Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional (ICIJ). Dokumen ini berisi daftar perusahaan yang diduga menghindari pajak di negara masing-masing.

Mantan pengusaha yang kini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku belum mendapat laporan namanya tercantum dalam daftar tersebut. "Tapi semua aset maupun laporan, saya sudah dilaporkan ke KPK. Kemarin, akhir bulan Oktober sudah masuk e-LHKPN. Tidak ada yang tercecer, bisa dilihat," kata dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/11).

Pernyataan ini juga didukung oleh Gubernur Anies Baswedan. Ia mengatakan mantan ketua Hipmi itu melakukan pelaporan harta kekayaan setiap tiga bulan sekali.

"Tidak banyak yang melaporkan secara reguler. Bang Sandi melaporkan tiga bulan sekali. Jadi ini malah bisa jadi contoh," kata dia.

Sebelumnya, akhir pekan kemarin, ICIJ menerbitkan dokumen yang disebut Paradise Paper. Dokumen itu menyebutkan nama sejumlah perusahaan yang disinyalir mencoba menghindari pajak.

Salah satu tokoh yang disebutkan adalah Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam laporan Bloomberg, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan akan menyelidiki nama Prabowo sebagai direktur perusahaan hukum yang berkedudukan di Bermuda, negara koloni Inggris.

Juru Bicara Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengatakan kantor pajak akan menyelidiki laporan keuangan yang dibuat Prabowo sebelumnya untuk mengecek informasi yang terdapat dalam firma hukum, Appleby Global Group Services LTd.

Prabowo yang diketahui pernah menikah dengan anak Suharto, Titiek, merupakan direktur dan wakil pimpinan Nusantara Energy Resources yang terdaftar di Bermuda. Kantor pajak akan menilai aset Prabowo termasuk laporan pajak dan deklarasi harta dalam program amnesti pajak yang berakhir Maret tahun ini.

"Kami mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk pertimbangan," kata Saksama.

Juru Bicara Gerindra, Irawan Ronodipuro mengatakan ia tidak bisa segera berkomentar mengenai kebocoran dokumen tersebut. Sementara, Fadli Zon yang merupakan wakil ketua umum Gerindra mengatakan Prabowo tidak memiliki hubungan dengan Nusantara Energy yang disebutkan ICIJ.

Dia membantah perusahaan itu didirikan untuk menghindari pajak. Dia mengatakan perusahaan itu tidak aktif sejak didirikan.

Nama lain yang disebutkan dalam laporan ICIJ adalah Tommy Soeharto sebagai direktur dan ketua dewan direksi di Asia Market Investment Ltd. Perusahaan ini juga terdaftar di Bermuda pada 1997 dan ditutup pada 2000. Bloomberg menyebut Tommy Suharto tidak dapat segera berkomentar mengenai kasus ini.

Laporan itu juga menyebut nama Mamiek Suharto sebagai wakil presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd dan pemilik saham serta petinggi Golde Spike South Sumatra Ltd, yang terdaftar di Bermuda pada 1990-an dan saat ini sudah ditutup.

Nama Sandiaga Uno disebut oleh media asal Indonesia, Tempo. Ia disebut memiliki perusahaan offshore bernama NTI Resources. Ia juga pernah tercatat memiliki beberapa perusahaan cangkang di British Virgin Islands dalam dokumen Panama Papers.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES