Sabtu , 11 November 2017, 15:16 WIB

Indonesia Masuk 10 Besar Miliki Aliran Uang Haram

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Dwi Murdaningsih
Uang
Uang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa nama tokoh Indonesia masuk dalam dokumen data paradise Paper. Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Maryati Abdullah tak heran bila ada sejumlah nama dan tokoh Indonesia yang muncul dalam dokumen data Paradise Paper.

"Kita urutan ketujuh dari 10 negara yang memiliki aliran uang haram. Jadi ya kita masuk 10 besar dunia menurut Global Financial Integrity," kata Maryati dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (11/11).

Menurutnya, pendataan yang bagus seperti di Inggris ataupun Amerika Serikat yang tak menjadi jaminan utama perusahaan melakukan pengemplangan pajak. Karena, hal yang terpenting adalah keterbukaan data untuk menghindari pencucian uang ataupun pendanaan terorisme.

JK: Perusahaan dalam Paradise Papers tak Selalu Negatif

"Makanya saya bilang kalau ibu Sri Mulyani dan Dirjen Pajak bilang sedang menyelidiki membandingkan data dengan SPT dan lakukan peringatan, kita tunggu hasilnya, kira-kira apa gebrakan langkah konkretnya," ujarnya.

Maryati pun menilai adanya kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan beberapa waktu lalu masih kurang efektif karena hanya bersifat kuratif. "Karena tax amnesty belum bisa menghalau perusahaan-perusahaan cangkang. Cuman salah satu cara saja," kata dia.

Sebagai informasi, Paradise Paper berisi 13,4 juta dokumen tentang pengusaha yang berinvestasi di luar negeri secara diam-diam. Tujuannya untuk menghindari kewajiban perpajakan.

Cara Orang Kaya Sembunyikan Harta Terkuak di Paradise Papers

Terbongkarnya Paradise ini berawal dari surat kabar Jerman. Kini tengah dikembangkan oleh Konsorsium Jurnalis Investigatif. Masih ada kemungkinan nama-nama lain muncul karena laporan tersebut baru sebagian yang didalami.

Nama Prabowo Subianto termasuk yang ada di dalam hasil laporan investigasi tersebut. Prabowo tercatat sebagai direktur Nusantara Energy Resources yang didirikan di Bermuda, negara suaka pajak yang berada di bawah teritori Inggris pada 2001. Perusahaan itu, menurut dokumen Appleby, ditutup pada 2004 dan tercatat sebagai debitor buruk.

Tak hanya Prabowo, Tommy Suharto sebagai direktur dan ketua dewan direksi di Asia Market Investment Ltd, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bermuda pada 1997 dan ditutup pada 2000. Bloomberg menyebut Tommy Suharto tidak dapat segera berkomentar mengenai kasus ini.

Dalam laporan itu, juga ada nama Mamiek Suharto merupakan wakil presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd dan pemilik saham serta petinggi Golde Spike South Sumatra Ltd, yang terdaftar di Bermuda pada 1990-an dan saat ini sudah ditutup.