Rabu , 22 November 2017, 23:25 WIB

Jokowi Minta Semua WNI di Malaysia Harus Punya Paspor

Rep: Debbie Sutrisno‎/ Red: Bayu Hermawan
Antara/Puspa Perwitasari
Joko Widodo
Joko Widodo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Selepas menghadiri konsultasi tahunan ke-12 Indonesia-Malaysia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan masyarakat Indonesia di Sarawak yang digelar di Stadium Perpaduan, Kuching Sarawak, Malaysian, Rabu (22/11). Dalam pertemuan yang tidak kurang dihadiri 7.000 orang itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar semua warga negara Indonesia harus memiliki Paspor.

"Semuanya harus pegang paspor, yang belum pegang paspor segera urus di Konjen (Konaulat Jenderal)," ujar Presiden dilansir biro pers dan media Istana Negara.

Jokowi berjanji dalam proses pengurusan paspor tidak ada pungutan lain selain harga resmi dan pelayanan yang cepat di KBRI maupun di konsulat jenderal. Bahkan dirinya telah memerintahkan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia dan juga Konsul Jenderal RI Kucing, Johar Gultom untuk memberikan kemudahan dalam proses pengurusan paspor.

"Semua yang berurusan dengan paspor dipercepat, tidak ada pungutan lain selain harga yang resmi," katanya.

Jokowi meminta jangan sampai ada warga negara Indonesia yang tidak memiliki paspor karena dalam proses pengurusan paspor dipersulit. "Saya tidak mau rakyat kita tidak pegang paspor gara-gara ada yang mainin masalah paspor," tegasnya.

Selain paspor, Presiden juga mengingatkan agar anak-anak Indonesia yang lahir memilliki akte kelahiran. Akta kelahiran tersebut akan menjadi pegangan hukum ketika mereka dewasa.

"Untuk yang belum memiliki akte kelahiran, Jokowi meminta agar diurus di konsulat jenderal. Jangan sampai anak-anak kita tidak memiliki akte kelahiran, karena anak-anak kita semuanya harus sekolah," jelasnya.

Presiden juga menghimbau agar anak-anak yang berada di Sarawak untuk bersekolah. Dalam konsultasi tahunan ke-12 yang baru saja diikutinya, Presiden telah meminta ke PM Najib untuk membangun sekolah.

Tahun ini telah dibangun 19 Community Learning Center (CLC) tempat sekolah. Target sampai Juli 2018 adalah 50 CLC sekolah. Jangan sampai ada anak-anak Indonesia yang tidak sekolah. Sebab masa depan Indonesia berada di pundak anak-anak ini.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana.

Berita Terkait