Sunday, 9 Jumadil Akhir 1439 / 25 February 2018

Sunday, 9 Jumadil Akhir 1439 / 25 February 2018

PBNU Sebut Trump Kacaukan Dunia

Jumat 08 December 2017 01:30 WIB

Rep: Rahmat Fajar/ Red: Esthi Maharani

Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini saat memberikan keterangan pers terkait pernyataan Presiden Donald Trump.

Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini saat memberikan keterangan pers terkait pernyataan Presiden Donald Trump.

Foto: Foto: Mg02

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam keras sikap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengakui Yerussalem sebagai ibu kota Israel. Namun Yerussalem merupakan ibu kota Palestina yang telah diakui kedaulatannya.

Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini mengatakan, sikap Trump adalah tindakan yang mengacaukan dan merusak perdamaian dunia. "Sikap tersebut akan membuat situasi dunia menjadi semakin panas dan mengarah pada konflik yang tak berkesudahan," kata Helmy saat membacakan pernyataan sikap PBNU, di Gedung PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Kamis (7/12).

Sikap PBNU terhadap Palestina juga sudah ditegaskan pada Muktamar ke 33 Jombang dimana PBNU mendukung kemerdekaan Paleatina. Menurut Helmy, dukungan terhadap kemerdekaan rakyat dan negara Palestina tidak bisa ditangguhkan. Untuk itu, PBNU mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengesahkan keanggotan Palestina sebagai anggota resmi PBB. Selain itu memberikan Palestina hak setara sebagai rakyat dan negara yang merdeka.

Kemudian, Helmy mengatakan, dalam muktamar tersebut, PBNU juga mendesak PBB memberikan sanksi baik politik maupun ekonomi kepada Israel. Termasuk negara yang tidak bersedia mengakhiri pendudukan terhadap Palestina. PBNU juga dengan tegas menyerukan negara-negara Timur Tengah agar selalu mendukung kemerdekaan Palestina.

"Dan mendesak agar OKI secara intensif mengorganisir anggotanya mendukung Palestina," kata Helmy.

Helmy menilai pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerussalem berpotensi semakin meluasnya pelanggaran terhadap prinsip hukum humaniter sebagaimana diatur dalam protokol tambahan I Tahun 1977 Pasal 53 menentukan perlindungan bagi objek-objek budaya dan tempat pemujaan.

Ketua PBNU, Robikin Emhas menambahkan pemerintah agar proaktif dalam membantu persoalan Palestina. Ia menilai, Indonesia memiliki peran strategis untuk menjadi penengah sebagai mediasi dinamika politik yang berkembang.

"Umat Muslim dunia menyampaikan keprihatinannya dan mari bersama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT semoga rakyat Palestina diberikan kekuatan dan ketabahan semoga tercipta perdamaian di Palestina," serunya.

Robikin juga menyerukan kepada warga NU agar membaca doa qunut nazilah dan memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah. Dengan harapan tercipta perdamain dunia.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Banjir Citarum, Warga Gunakan Perahu

Ahad , 25 February 2018, 20:13 WIB