Monday, 7 Sya'ban 1439 / 23 April 2018

Monday, 7 Sya'ban 1439 / 23 April 2018

Masalah Difteri Juga Masalah Pembangunan Bangsa

Sabtu 13 January 2018 15:40 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Bilal Ramadhan

Pasien suspect difteri dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (11/1).

Pasien suspect difteri dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (11/1).

Foto: Republika/Rizky Suryarandika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) bidang kajian dan pengelolaan isu-isu Sosial, Budaya dan ekologi strategis Yanuar Nugroho mengatakan, penanganan kejadian luar biasa (KLB) difteri bukan hanya sebagai persoalan kesehatan semata, melainkan menjadi tantangan pembangunan secara keseluruhan. Sebab menurutnya persoalan ini menyangkut multidimensi terkait pencegahan, deteksi, kewaspadaan masyarakat, gap komunitas, komunikasi publik, dan mobilitas penduduk.

"Segala sesuatu itu berjalan dengan mobilitas yang tinggi. Mulai dari penyebaran informasi sampai kepada penyebaran penyakit. Keduanya berbanding lurus," ujarnya di Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Jumat (12/1).

Sehingga, kata dia, jika tidak di update dengan big data, akan menjadi tertinggal. Mengingat zaman saat ini adalah zaman yang serba cepat.  Seperti diketahui penyebaran penyakit sepadan dengan percepatan informasi yang menyebar luas di masyarakat.

Jika tidak menggunakan big data, pertanyaan-nya, siapa yang dapat memastikan vaksin dapat sampai secara merata tersebar dan terbagi ke semua wilayah Indonesia. Ia juga berharap, dengan adanya big data, pesan yang disampaikan dari pusat, dapat tersampaikan ke seluruh pelosok nusantara.

"Persoalan difteri ini, tidak berdiri sendiri, tetapi saling kait mengait satu sama lain," ujarnya.

Dengan cara pandang seperti ini, koordinasi lintas kementerian dan lembaga-lemabaga, serta pemerintah daerah dengan masyarakat sudah menjadi kewajiban untuk bagaimana kebijakan-kebijakan di tingkat pusat benar-benar sampai ke masyarakat.

Sementara terkait national health security, menurut dia, seluruh elemen harus segera melakukan evaluasi kesiapan negara dalam menghadapi ancaman kesehatan seperti pada kasus difteri ini. Skema ini juga telah diterapkan di berbagai negara yang mengalami kasus adanya ancaman kesehatan yang terjadi pada warganya.

"Untuk itu, dalam upayanya, semisal pemerintah mewajibakan siswa dan anak-anak yang akan masuk sekolah dengan memberikan kartu kesehatan dan imunisasi," tutupnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES