Thursday, 9 Ramadhan 1439 / 24 May 2018

Thursday, 9 Ramadhan 1439 / 24 May 2018

KPAI Usul Model Pencegahan Radikalisme Berbasis Masyarakat

Jumat 18 May 2018 02:14 WIB

Rep: Farah Noersativa/ Red: Friska Yolanda

Sejumlah Masyarakat dari berbagai suku dan agama dalam acara doa bersama di halaman depan mabes polri, Jakarta, Kamis (10/5) malam. Acara ini bertujuan untuk memanjatkan doa untuk para korban meninggal dalam kasus kerusuhan di Mako Brimob dan juga sebagai bentuk dukungan terhadap kepolisian dalam memberantas terorisme di Indonesia.

Sejumlah Masyarakat dari berbagai suku dan agama dalam acara doa bersama di halaman depan mabes polri, Jakarta, Kamis (10/5) malam. Acara ini bertujuan untuk memanjatkan doa untuk para korban meninggal dalam kasus kerusuhan di Mako Brimob dan juga sebagai bentuk dukungan terhadap kepolisian dalam memberantas terorisme di Indonesia.

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Keterlibatan perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme sangat penting.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merekomendasikan beberapa hal terkait dengan pencegahan radikalisme, mengingat anak rentan dari infiltrasi radikalisme. Salah satu hal yang direkomendasikan adalah pemerintah perlu mengembangkan model-model pencegahan berbasis masyarakat.

“Perlu dikembangkan model-model pencegahan berbasis masyarakat dan komunitas agar anak tidak mudah terpapar radikalisme,” ungkap Ketua KPAI, Susanto, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (17/5).

Dia yang melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, di Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya, turut membahas isu-isu terkini terkait perlindungan anak dari radikalisme dan terorisme. Selain itu, dia juga merekomendasikan usulan pengembangan pendidikan calon pengantin dan semua pasangan orang tua, terkait pengasuhan dan pembekalan kiat-kiat mengasuh anak tanpa muatan radikalisme.

“Penting keterlibatan perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme dan terorisme. Program Pengabdian masyarakat dan KKN mahasiswa yg biasanya memilih lokasi ke desa-desa perlu mengambil peran pencegahan kerentanan anak dari radikalisme,” ujar Susanto.

Susanto juga mengatakan, pemerintah juga perlu melakukan pengembangan literasi melawan radikalisme berbasis media sosial. Sebab, menurut pengamatannya, saat ini pola monitoring jaringan radikal sering menggunakan media sosial.

"Sementara tren terkini, anak dekat dg media sosial, maka perlu dikembangkan literasi counter radikalisme berbasis media sosial," ungkapnya.

Susanto juga turut menyampaikan ucapan terima kasih atas respons cepat dalam penanganan ketujuh anak dari terduga pelaku terorisme. Namun, dia menekankan, perlu dipastikan mengenai rehabilitasi yang tuntas dan komprehensif.

Soekarwo menyambut baik atas rekomendasi yang diberikan oleh KPAI tersebut. Oleh sebab itu, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam waktu dekat akan mengumpulkan para rektor universitas dan perguruan tinggi di Jawa Timur. Hal itu untuk melibatkan aktif mereka untuk melawan radikalisme.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES