Monday, 10 Jumadil Akhir 1439 / 26 February 2018

Monday, 10 Jumadil Akhir 1439 / 26 February 2018

INDEX BERITA

Pemerintah Jaga Likuiditas Agar Mencukupi Sampai Akhir 2016

Monday, 21 Nov 2016 17:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ruang pelonggaran moneter hingga akhir tahun ini diproyeksi semakin ketat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya akan terus memonitor kebutuhan likuiditas agar mencukupi sampai Desember 2016...

Darmin: Penerimaan Negara tak Sesuai Perkiraan

Wednesday, 03 Aug 2016 23:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penerimaan negara hingga akhir tahun tidak akan sesuai perkiraan sehingga harus dilakukan sejumlah penyesuaian dalam anggaran pendapatan dan belanja...

Sepekan Jadi Menkeu, Sri Mulyani Pangkas Anggaran Rp 133 Triliun

Wednesday, 03 Aug 2016 19:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memenuhi janjinya untuk mengevaluasi APBN Perubahan 2016. Meski baru menjabat sebagai Menkeu sejak Rabu (27/7), Sri sudah memutuskan merombak postur APBNP 2016...

Pemerintah Diminta Kreatif Genjot Penerimaan Negara

Tuesday, 19 Jul 2016 17:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menurunnya pendapatan negara pada APBN 2016 sebesar Rp 88,05 triliun dibanding tahun sebelumnya, memaksa pemerintah lebih kreatif dalam menggenjot penerimaan negara. Penerimaan negara pada RAPBN 2017...

Rieke 'Oneng' Pitaloka Pertanyakan Penyertaan Modal Negara Rp 48 T untuk BUMN

Tuesday, 21 Jun 2016 18:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --Anggota Komisi VI DPR Rieke 'Oneng' Pitaloka mempertanyakan kebijakan pemerintah untuk memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah BUMN. Menurut Rieke, langkah tersebut tidak sejalan dengan niat pemerintah...

Pemotongan Anggaran Rp 290 Triliun, Darmin: Tanya Saja ke Sofyan Wanandi

Monday, 22 Feb 2016 18:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemerintah meelalui staf khusus wakil presiden Sofjan Wanandi menyebut akan memangkas anggaran kementerian dan lembaga hingga 10 persen dalam APBN Perubahan 2016. Pemangkasan ini akan dilakukan...

Mendagri Minta Belanja tak Ditumpuk Pada Akhir Tahun

Friday, 05 Feb 2016 11:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh pejabat di kementeriannya dapat memastikan agar pengadaan barang/jasa tidak menumpuk di akhir tahun. Hal tersebut untuk memaksimalkan penyerapan anggaran kementerian. "Khusus...

Asumsi Harga Minyak Turun Hingga 30-40 Dolar AS/Barel

Thursday, 28 Jan 2016 06:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- JMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berencana menurunkan asumsi harga minyak Indonesia dari 50 dolar AS per barel menjadi 30--40 dolar AS per barel dalam Rancangan APBN Perubahan...

Jokowi Diminta Cermat Kelola APBN 2016

Monday, 04 Jan 2016 17:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan mengatakan, defisit pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 harus dijadikan sebagai peringatan....

Pengamat: Pendetailan Nama Program Pacu Kualitas dan Transparansi APBN

Monday, 14 Dec 2015 20:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listianto menyambut baik instruksi Presiden Joko Widodo kepada kementerian dan lembaga untuk membuat nama program...

Alihkan PMN untuk Bangun Daerah

Sunday, 01 Nov 2015 04:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih tepat dialihkan untuk membangun infrastruktur di Indonesia bagian...

Wapres: Tarik-menarik di APBN Itu Hal Biasa

Saturday, 31 Oct 2015 16:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, tarik-menarik dalam pembahasan anggaran merupakan hal yang biasa dan tidak ada yang salah selama tetap pada koridor pemerintah."Memang tarik-menarik tapi tidak ada...

Didik: Pemerintah Harus Realistis Dengan Kondisi Perekonomian

Saturday, 31 Oct 2015 15:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ekonom Didik J Rachbini juga menegaskan, kondisi perekonomian nasional ke depan memaksa pemerintah untuk realistis. Sebab, kata kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pertumbuhan ekonomi pada 2016...

Kinerja Tim Ekonomi Buruk?

Saturday, 31 Oct 2015 15:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy menilai reshuffle kabinet jilid dua merupakan efek yang tak terhindarkan dari capaian ekonomi di tahun 2015.“Dalam posisi seperti sekarang ini,...

Penundaan PMN 2016, Sinyal Reshuffle Jilid Dua?

Saturday, 31 Oct 2015 15:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Pengesahan UU APBN 2016 yang berjalan alot menyisakan ketidakpuasan di parlemen. Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengakui ada hal serius di balik pembahasan RAPBN 2016 silam yang...

Muzani: Gerindra Tolak PMN Bukan APBN 2016

Friday, 30 Oct 2015 18:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani menegaskan fraksinya tidak menolak RUU APBN 2016 secara keseluruhan tapi menolak realisasi penyertaan modal negara (PMN) Rp38 triliun."Realisasi...

RAPBN 2016 Belum Diketok, Pemerintah Gunakan APBN 2015

Wednesday, 28 Oct 2015 12:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Setya Novanto menyatakan, jika sampai akhir bulan ini pemerintah belum menyelesaikan RAPBN 2016, maka pemerinatah terpaksa menggunakan anggaran 2016 dengan porsi yang sama dengan...

Alihkan PMN untuk Bangun Daerah

Thursday, 01 Oct 2015 04:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih tepat dialihkan untuk membangun infrastruktur di Indonesia bagian...

'Seribu Toko Tani' Kementan Makan Dana Rp 200 Miliar

Monday, 14 Sep 2015 19:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan sejumlah program kerja yang akan digulirkan di 2016. Di antaranya pembukaan seribu unit Toko Tani yang tersebar se-Indonesia. Tepatnya...

Kementan Usulkan Anggaran 2016 Rp 32,8 Triliun ke DPR

Monday, 14 Sep 2015 17:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI membahas soal alokasi usulan anggaran berikut program-programnya di 2016. Dalam rapat, mula-mula Kemetan meyebut usulan...

Kurangi Ketimpangan Ekonomi, DAU Ditingkatkan

Wednesday, 09 Sep 2015 08:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana meningkatkan dana alokasi umum (DAU) pada tahun depan untuk mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi antar daerah di Indonesia. Dalam draf RAPBN 2016, DAU dialokasikan Rp...

2016, Laju Inflasi Dipatok di Angka 4,7 Persen

Tuesday, 08 Sep 2015 08:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan target ekonomi makro dan kesejahteraan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 akan lebih realistis, mengingat imbas negatif dari ketidakpastian ekonomi...

Menkeu: 2016 APBN Harus Lebih Realistis, Jangan Pasang Target Terlalu Tinggi

Tuesday, 08 Sep 2015 08:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan target ekonomi makro dan kesejahteraan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 akan lebih realistis, mengingat imbas negatif dari ketidakpastian ekonomi...

Jokowi Minta Subsidi BBM dan Listrik Dihitung Ulang

Tuesday, 04 Aug 2015 16:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggara 2016, di...

Golkar: Diundur Sebulan Dana Pilkada Masuk APBN 2016

Thursday, 02 Jul 2015 17:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar menilai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sangat rawan. Terlebih dalam kondisi dana pengamanan yang belum tuntas ini pilkada tetap dipaksakan. Bendahara Umum Partai...

DPR: Dana Aspirasi Sulit Masuk APBN 2016

Wednesday, 24 Jun 2015 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Mekanisme UP2DP di DPR RI, Hendrawan Supratikno mengatakan pemerintah akan sulit melakukan penganggaran dana aspirasi tersebut dalam APBN 2016. Politikus dari fraksi PDI Perjuangan...

PDIP Sarankan Pemerintah tak Masukkan Dana Aspirasi dalam APBN

Wednesday, 24 Jun 2015 19:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI menyarankan agar pemerintah menolak memasukkan penganggaran usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) alias dana aspirasi dalam pos Anggaran Pendapatan dan...

Tunggu Anggota Dewan, Paripurna APBN 2016 Molor Satu Jam

Tuesday, 26 May 2015 13:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Rapat paripurna DPR yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB, molor satu jam menjadi sekitar 11.00 WIB karena menunggu kehadiran anggota dari seluruh fraksi untuk memenuhi persyaratan kuorum sesuai tata...

Pagu Belanja Kementrian 2016 Rp 807,7 Triliun

Thursday, 16 Apr 2015 05:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah menetapkan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga pada 2016 mencapai Rp807.7 triliun atau naik 1,5 persen dibanding belanja kementerian/lembaga di APBN-Perubahan 2015."Perencanaan dan alokasi anggaran di tiap K/L akan diawasi....