Senin, 3 Jumadil Akhir 1439 / 19 Februari 2018

Senin, 3 Jumadil Akhir 1439 / 19 Februari 2018

INDEX BERITA

Pakar: Sejak Awal Pansus Tampak Ingin Lemahkan KPK

Sabtu, 23 Sep 2017 22:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Abdul Fickar Hadjar menilai penyelidikan yang dilakukan Panitia Khusus Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi sejak awal memang mengarah terhadap pelemahan KPK, bukan untuk memperkuat....

KPK Hormati Putusan Sela MK

Rabu, 13 Sep 2017 21:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menolak mengeluarkan putusan sela terkait permohonan uji materi yang diajukan Masyarakat Sipil...

Ruki Bantah Pernyataan Romli Atmasasmita

Rabu, 12 Jul 2017 21:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2016 Taufiqurachman Ruki membantah Romli Atmasasmita menyangkut pernyataan bermasalahnya 36 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Ruki,...

Romli Kritisi 'Kedekatan' KPK-ICW

Selasa, 11 Jul 2017 18:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita mengkritisi adanya pos anggaran di Komisi Pemberantasan Korupsi yang diperuntukkan untuk jaringan antikorupsi. Padahal keberadaan lembaga swadaya masyarakat antikorupsi untuk mengawasi...

Anggota Pansus Ini Sebut Ada yang Janggal dari KPK

Kamis, 06 Jul 2017 23:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Pansus Hak Angket KPK, Masinton Pasaribu, menantang lembaga antikorupsi untuk berlaku adil dalam mengungkap kasus korupsi tanpa ada aturan-aturan atau prosedur hukum yang dilanggar. "Saya tantang...

Kasus KTP-El, Marzuki Alie: Allah tidak Buta

Kamis, 06 Jul 2017 16:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua DPR Marzuki Alie menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Marzuki Alie diperiksa oleh KPK...

Setnov Disebut di Kasus KTP-El, Rambe: Hargai Proses Hukum

Jumat, 23 Jun 2017 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Setya Novanto kembali muncul saat pembacaan tuntutan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto atas kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis...

Soal Boikot Anggaran KPK, Demokrat: Kami tak Tanggung Jawab

Kamis, 22 Jun 2017 12:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat di DPR menegaskan tidak akan bertanggung jawab terhadap apapun keputusan Panitia Khusus Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat...

IPW: Oknum Pansus KPK Jangan Berlagak Seperti Teroris

Rabu, 21 Jun 2017 14:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, oknum-oknum di dalam Pansus Hak Angket DPR agar tidak berlagak seperti teroris. Ancaman pembekuan anggaran, kata...

Soal Boikot Anggaran KPK-Polri, Ini Kata Wakil Ketua Angket

Rabu, 21 Jun 2017 12:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi Risa Mariska menyebut belum ada pembicaraan di pansus terkait usulan agar tidak membahas anggaran Polri dan KPK. Hal...

Soal Hak Angket KPK, Pukat UGM: Presiden Perlu Turun Tangan

Selasa, 13 Jun 2017 20:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Hifdzil Alim menilai, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) perlu mencampuri urusan DPR RI dalam persoalan hak...

KPK Terus Gali Keabsahan Hak Angket dari Berbagai Ahli

Selasa, 13 Jun 2017 17:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menjelaskan, pihaknya masih menghimpun berbagai pendapat dari ahli di bidang hukum terkait hak angket DPR RI. Pendapat-pendapat...

DPR Usul Aturan Wajib Kirim Wakil di Pansus Angket Masuk Revisi UU MD3

Kamis, 08 Jun 2017 21:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perubahan pasal 201 tentang aturan pembentukan panitia khusus angket menjadi salah satu poin yang diusulkan masuk dalam Revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Hal ini karena,...

Gerindra Kirim Empat Perwakilan ke Pansus Angket KPK

Selasa, 06 Jun 2017 18:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra memutuskan mengirimkan perwakilan ke Pansus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii mengatakan,...

KPK: Pansus Angket tak Pengaruhi Penanganan Kasus Korupsi

Selasa, 30 Mei 2017 21:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif memastikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hak angket terhadap KPK tidak akan mengganggu proses kerja lembaga anti rasuah. KPK kata...

GMPG Sampaikan Dukungan Terhadap KPK Lawan Hak Angket

Rabu, 24 Mei 2017 10:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Generasi Muda Partai Golkar menyampaikan empat pesan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pesan dukungan pertama adalah bersama Jaringan Masyarakat Anti Korupsi dan Formappi menginisiasi petisi...

PKB Tetap Instruksikan Anggotanya Tolak Hak Angket KPK

Kamis, 18 Mei 2017 22:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq menjelaskan, PKB tidak akan mengirim perwakilan ke Pansus Hak Angket KPK. PKB, menurut dia tidak menginginkan hak angket KPK....

Pengamat: Hak Angket ke KPK Bisa Rusak Citra DPR

Kamis, 18 Mei 2017 21:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah sebelumnya menegaskan tidak akan mengirimkan perwakilan ke Pansus Hak Angket terhadap KPK, Fraksi Gerindra kini berubah sikap. Fraksi Gerindra DPR RI akan mengirimkan perwakilan ke...

Fraksi PPP Pertimbangkan Kirim Anggota ke Pansus

Kamis, 18 Mei 2017 21:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Fraksi PPP Ahmad Baidowi menegaskan, PPP belum mengirim perwakilan dalam struktur Pansus Hak Angket KPK. Baidowi mengatakan, akan melihat dinamika yang akan terjadi...

KPK Berharap Fraksi DPR yang Tolak Hak Angket Konsisten

Kamis, 18 Mei 2017 17:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap fraks-fraksi DPR yang menolak usulan hak angket tetap konsisten. KPK mendengar ada beberapa fraksi yang menolak, namun kemudian berubah sikap. "Konsistensi kami...

Hak Angket KTP-El Masih tak Satu Suara

Selasa, 16 Mei 2017 13:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan upaya pengajuan hak angket terhadap kasus dugaan korupsi KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional...

PPP Minta Anggotanya Cabut Persetujuan Hak Angket KPK

Selasa, 09 Mei 2017 04:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,PURWOKERTO -- Ketua Umum PPP Romahurmurziy menegaskan, partainya masih terus mencermati perkembangan di internal parlemen terkait masalah penggunaan hak angket terhadap KPK. Secara organisatoris, Romi menyebutkan PPP telah secara...

HNW Yakin Hak Angket KPK tak Berlanjut, Fahri Ngotot Bentuk Pansus

Selasa, 09 Mei 2017 00:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan sikap fraksi PKS di DPR RI yang tetap konsisten tidak akan mengirimkan anggotanya dalam Pansus Angket ke Komisi...

Hak Angket Dinilai Penting untuk Perbaiki Tata Kelola KPK

Senin, 08 Mei 2017 17:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Achmad Zacky Siradj menegaskan, disetujuinya hak angket DPR kepada KPK sama sekali tidak bermaksud mengintervensi atau melemahkan lembaga anti rasuah itu. Munculnya...

SBY: Hak Angket DPR Membahayakan KPK

Senin, 08 Mei 2017 10:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SDY) menegaskan, partainya menolak hak angket yang digulirkan DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Partai Demokrat menolak dan tidak setuju...

PKB akan Kirim Surat Keberatan Atas Persetujuan Hak Angket KPK

Minggu, 07 Mei 2017 14:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan, Fraksi PKB tidak akan mengirimkan anggotanya dalam Pansus Angket yang ditujukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Muhaimin mengatakan,...

Pengamat: Seharusnya KPK Bahas Hak Angket dengan Presiden

Jumat, 05 Mei 2017 20:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf menyesalkan, jika momentum pertemuan KPK dengan Presiden Joko Widodo di Istana Jumat (5/5) pagi tidak membahas hak...

Soal Hak Angket, Ketua KPK: Biar Rakyat yang Menilai

Jumat, 05 Mei 2017 18:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyerahkan kepada rakyat dan para ahli terkait penggunaan hak angket DPR dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik."Kalau itu biar...

Jimly: KPK Miliki Independensi Tolak Permintaan DPR

Kamis, 04 Mei 2017 18:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kemandirian atau independensi untuk menolak permintaan DPR RI dalam membuka suatu perkara. Hal...

Hak Angket KPK dari DPR Bisa Dikenai Pasal 21 UU Korupsi

Kamis, 04 Mei 2017 17:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyatakan pengajuan hak angket oleh DPR kepada KPK terkait penyerahan BAP dan membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani bisa...

Taufik Kurniawan: Apa Perlu Palu Fahri Saya Rebut?

Rabu, 03 Mei 2017 22:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan empat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yakni Fahri Hamzah, Setya Novanto, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto ke Mahkamah Kehormatan...

Dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan, Fahri: Saya Curiga LSM Kongkalikong

Rabu, 03 Mei 2017 17:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak mempersoalkan jika dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR oleh koalisi masyarakat sipil atas persetujuan hak angket kepada KPK yang ia...

Gerindra: Perjalanan Hak Angket KPK Masih Panjang

Rabu, 03 Mei 2017 05:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid menegaskan sikap Fraksi Gerindra menolak hak angket terhadap KPK dalam kasus kartu tanda penduduk elektronik...

Zulkifli Heran Parpol Pendukung Pemerintah Tapi Dukung Hak Angket KPK

Rabu, 03 Mei 2017 01:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan, pihaknya tetap menolak hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Zulkifli menegaskan, bahkan jika Paripurna DPR RI...

PPP Wait and See Kirim Anggota ke Pansus Angket KPK

Rabu, 03 Mei 2017 01:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Amir Uskara mengatakan fraksinya belum akan mengirimkan nama anggota ke Pansus Angket KPK. Hal tersebut sesuai sikap fraksi PPP yang menolak...

Panitia Hak Angket KPK Diprediksi Bubar Sendiri

Selasa, 02 Mei 2017 17:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Machfud MD memprediksi panitia hak angket tidak akan terlaksana meski sudah diputuskan oleh DPR. Menurutnya...

Hak Angket KPK Bisa Batal, Dua Hal Ini Syaratnya

Selasa, 02 Mei 2017 17:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyatakan hak angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebetulnya cacat hukum. Namun masalahnya, palu sudah diketuk...

KPK Nilai Hak Angket DPR Salah Sasaran

Senin, 01 Mei 2017 22:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan KPK bukan menjadi objek dari hak angket DPR. Hal ini jelas termaktub pada pasal 79 ayat (3)...

Ketum PAN: Saya Tolak Keras Hak Angket KPK

Sabtu, 29 Apr 2017 17:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menolak dengan tegas pengajuan Hak Angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diputuskan secara sepihak oleh Dewan Perwakilan Rakyat."Saya...

DPR Ingin Hak Angket KPK, Oce Madril: Buka Data Hukum Bisa Dipidana

Sabtu, 29 Apr 2017 15:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara, Oce Madril mengatakan, memaksa membuka data-data penegakan hukum adalah sebuah pidana. Larangan membuka informasi tindak pidana, kata dia, sudah tertuang dalam undang-undang....