Topik Terhangat

#kasus korupsi ktp-el

Polisi akan Tanya Novel Soal Dugaan Keterlibatan Jenderal

Rabu, 28 Juni 2017

JAKARTA -- Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan, kepolisian terus berkoordinasi dengan KPK terkait kasus Novel Baswedan. Novel sebelumnya pernah memberikan pernyataan terkait dugaan...

Soal Kasus Novel, Polda Metro akan Konfrontasi Saksi-Saksi

Selasa, 27 Juni 2017

JAKARTA -- Menindaklanjuti kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Polda Metro Jaya menyatakan, akan mengkonfrontasi saksi yang telah diperiksa. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya...

'Kesan Perseteruan KPK-Polri-DPR Harus Diakhiri'

Jumat, 23 Juni 2017

JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai kesan adanya perseteruan antara DPR, KPK, dan Polri terkait perbedaan pandangan pemanggilan tersangka pemberian keterangan palsu Miryam S Haryani Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR....

Jaksa Minta Majelis Hakim Abaikan Pencabutan BAP Miryam

Kamis, 22 Juni 2017

JAKARTA -- Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada majelis hakim persidangan kasus proyek pengadaan KTP-elektonik (KTP-el) untuk tidak mempertimbangkan pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Miryam S....

Periksa Saksi Kunci, Polisi akan Buat Sketsa Penyerang Novel

Kamis, 22 Juni 2017

JAKARTA -- Polisi mengklaim telah melakukan pemeriksaan pada seorang saksi kunci kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, berinisial E. Pihak kepolisian menyatakan, akan memeriksa ciri-ciri pelaku dari keterangan saksi itu. "Sudah kami lakukan...

'DPR Ancam Bekukan Anggaran KPK, Koruptor Diuntungkan'

Rabu, 21 Juni 2017

JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan pelaku kasus korupsi paling diuntungkan jika DPR mempertimbangkan tidak membahas anggaran KPK tahun 2018. "Kalau anggaran KPK dibekukan atau dipotong sehingga kemudian...

Pansus Angket Dinilai Sudah Mengarah ke Pengerdilan KPK

Rabu, 21 Juni 2017

JAKARTA -- Tokoh muda dari Partai Golkar, Ahmad Kurnia memberikan tanggapan terkait rencana Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, sekarang Pansus Hak Angket KPK telah menunjukkan jati dirinya. Itu...

JK: "Perseteruan" KPK-DPR karena Masing-Masing Jalankan Tugasnya

Selasa, 20 Juni 2017

JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai "perseteruan" DPR melalui Pansus Hak Angket DPR dan KPK yang terjadi saat ini karena masing-masing sedang menjalankan tugasnya. "Tidak ada masalah. Saya kira masing masing menjalankan tugasnya...

KPK Harap DPR Tetap Jalankan Fungsi Penganggaran

Selasa, 20 Juni 2017

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap kepada DPR RI untuk menggunakan kewenangannya secara maksimal. KPK menilai DPR tentu perlu menjalankan fungsi dan kewenangannya yaitu terkait penganggaran, pengawasan dan regulasi. "Saya kira sebaiknya semua...

Polri Bentuk Tim Konsultasi dengan DPR Terkait Miryam

Selasa, 20 Juni 2017

JAKARTA -- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan membentuk tim untuk melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terkait permintaan pemanggilan Miryam S Haryani dalam rapat hak angket. Kapolri Tito Karnavian mengatakan, saat ini terdapat...

DPR Usul tak Bahas Anggaran, KPK: Tidak Relevan

Selasa, 20 Juni 2017

JAKARTA -- Usulan dari anggota panitia khusus hak angket KPK Mukhamad Misbakhun agar DPR mempertimbangkan untuk tidak membahas anggaran KPK dan Polri tahun 2018 karena kedua institusi itu tidak menghadirkan Miryam S Haryani,...

KPK Belum Tahu 'Ancaman' DPR tak Bahas Anggaran

Selasa, 20 Juni 2017

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengetahui terkait usulan agar DPR mempertimbangkan tidak membahas anggaran Polri dan KPK tahun 2018 karena kedua institusi tersebut tidak mau menjalankan UU no 17 tahun 2014...

Pansus KPK: Pemanggilan Paksa Diatur dalam UU MD3

Selasa, 20 Juni 2017

JAKARTA -- Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Risa Mariska mengatakan, pemanggilan paksa telah diatur dengan Pasal 204 ayat 3 UU MD3 yang menyebut Panitia Angket dapat melakukan pemanggilan secara paksa dengan bantuan...

Fahri: KPK Harus Tunduk pada Sistem Ketatanegaraan

Selasa, 20 Juni 2017

JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah mengeluhkan dengan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak menghargai DPR RI sebagai lembaga negara. Hal tersebut setelah KPK menolak keinginan Panitia...

Pansus Angket: Apa DPR Harus Minta Bantuan Kopassus?

Selasa, 20 Juni 2017

JAKARTA--Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Soesatyo mempertanyakan sikap Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang menolak permintaan Pansus Angket untuk menjemput paksa tersangka pemberi keterangan palsu, Miryam...