Saturday, 3 Jumadil Awwal 1439 / 20 January 2018

Saturday, 3 Jumadil Awwal 1439 / 20 January 2018

INDEX BERITA

Putusan MK Soal Verifikasi Faktual Dinilai Sudah Tepat

Monday, 15 Jan 2018 22:54 WIB

...

KPU Didesak Laksanakan Putusan MK Terkait Verifikasi Parpol

Monday, 15 Jan 2018 16:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --  Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk segera melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)  terkait verifikasi terhadap seluruh partai politik peserta Pemilu 2019."KPU tidak punya pilihan lain selain laksanakan...

In Picture: MK Gelar Sidang Uji Materi UU Pemilu

Thursday, 11 Jan 2018 13:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat saat memimpin jalannya sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan agenda pembacaan...

Perludem Tagih Janji Putusan MK Soal UU Pemilu

Wednesday, 03 Jan 2018 21:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memenuhi janjinya untuk memutus perkara pengujian UU Pemilu pada awal Januari ini.  Titi mengatakan setidaknya yang paling krusial soal...

MK Tolak Gugatan Perppu Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin

Wednesday, 29 Nov 2017 01:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap Perppu 51/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Menurut MK, perppu itu sudah memberikan...

Penulisan Penghayat Kepercayaan di KTP tak Mendetail

Tuesday, 14 Nov 2017 07:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakhrullah, mengatakan, penulisan status aliran kepercayaan dalam kolom agama KTP-el bagi para...

Pimpinan DPR: Kriteria Aliran Kepercayaan Harus Diperjelas

Thursday, 09 Nov 2017 20:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai Komisi VIII DPR harus memanggil pihak terkait untuk memperjelas kriteria aliran kepercayaan. Hal itu perlu dilakukan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah...

MK Sahkan Kolom Agama di KTP, Fahri Hamzah: Itu Positif

Thursday, 09 Nov 2017 15:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memasukkan penghayat kepercayaan ke dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) setingkat dengan...

Penulisan Aliran Kepercayaan di KTP Tunggu SIAK Diperbaiki

Wednesday, 08 Nov 2017 20:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakhrulloh, mengatakan, penulisan identitas bagi penghayat kepercayaan masih menanti hasil kesepakatan pemerintah....

Aliran Kepercayaan akan Tercantum di KTP, Fahri: Itu Positif

Wednesday, 08 Nov 2017 19:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap pencantuman kolom agama bagi penghayat kepercayaan yang baru saja disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (7/11) sebagai sesuatu yang...

Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Puas Atas Putusan MK

Wednesday, 08 Nov 2017 12:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirendeu Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, mengaku lega dan puas dengan hasil keputusan Mahkamah Konsitusi (MK). MK baru...

Kemendikbud Dukung Aliran Kepercayaan Tercantum di KTP

Tuesday, 07 Nov 2017 20:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait pencantuman status penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP-Elektronik dan Kartu keluarga. "Saya kira itu...

Putusan MK Tolak Permohonan OC Kaligis dkk Diapresiasi

Tuesday, 07 Nov 2017 17:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim advokasi propembatasan remisi untuk koruptor menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang...

Mendagri Tindak Lanjuti Putusan MK Soal Penganut Kepercayaan

Tuesday, 07 Nov 2017 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengatakan, pihaknya akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan. Kemendagri akan segera...

Pengacara: MK Bersikap Adil Terhadap Penganut Kepercayaan

Tuesday, 07 Nov 2017 15:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu kuasa hukum para pemohon uji materi Undang-undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk), Judianto Simanjuntak, mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan tersebut. Dengan putusan...

MK Tolak Permohonan OC Kaligis Soal Remisi untuk Koruptor

Tuesday, 07 Nov 2017 14:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi Pasal 14 ayat (1) UU Permasyarakatan terkait pemberian remisi yang diajukan oleh lima narapidana...

MK tidak Dapat Menerima Uji Materi UU MD3

Wednesday, 11 Oct 2017 11:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima uji materi UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU...

Korup Peradilan, Pengamat: KY dan MA Sudah tak Mampu Deteksi

Sunday, 08 Oct 2017 23:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai sistem pengawasan internal dan juga pengawasan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY), sudah tidak bisa...

Yusril akan Bertemu DPR Sampaikan Pendapat Soal Hak Angket

Thursday, 14 Sep 2017 13:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengakui pernah dihubungi baik oleh anggota Komisi III DPR ataupun Sekretariat DPR untuk menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan...

Yusril: MK dan MA Memang Bisa Diangket

Thursday, 14 Sep 2017 11:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan hak, angket bisa ditujukan kepada lembaga yudikatif, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). "Memang iya...

"Kalau KPK Diangket, MK dan MA Juga Bisa Diangket"

Wednesday, 13 Sep 2017 18:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tidak menjelaskan secara detail soal...

Fahri: Pansus tidak Perlu Tunggu Putusan MK

Friday, 08 Sep 2017 18:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu menunggu putusan Mahkamah Konstitusi."Pansus Angket...

Ketua Umum ICMI Yakin KPK akan Penuhi Undangan Pansus Angket

Thursday, 07 Sep 2017 18:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Ashiddiqie yakin pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadiri dan menghormati undangan dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket...

In Picture: MK Gelar Sidang Uji Materi Presidential Threshold

Thursday, 03 Aug 2017 14:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim MK Anwar Usman bersama Hakim MK Maria Farida Indrati dan Hakim MK Saldi Isra memimpin sidang uji materi presidential threshold di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis...

Aa Gym Minta Sikapi Perppu Ormas dengan Jernih

Saturday, 29 Jul 2017 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menanggapi dikeluarkannya perppu ormas, pendakwah Abdullah Gymnastiar mengimbau agar semua pihak jernih dalam memandang sebuah perbedaan pendapat. Pimpinan Daarut Tauhid yang lebih akrab di sapa Aa Gym...

Perppu Ormas, Jokowi: Tak Setuju, Tempuh Jalur Hukum

Thursday, 27 Jul 2017 21:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah menuai pro dan kontra. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan Perppu Ormas tersebut dikeluarkan untuk menjaga...

Yusril akan Tetap Berupaya Batalkan Perppu Ormas

Tuesday, 25 Jul 2017 23:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra menuntut dibatalkannya Perppu Ormas. Dia beranggapan perppu tersebut berlawanan arah dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saat ditemui di Gedung Bukopin, Jakarta, Selasa, (25/7) Dia...

MPR: MK Harus Segera Gelar Sidang Perppu Ormas

Saturday, 22 Jul 2017 21:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengimbau agar pemerintah segera menggelar sidang gugatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang organisasi masyarakat. Hidayat mengatakan, walaupun ormas...

MK: Kami Sudah Terima Berkas Gugatan Perppu Ormas

Friday, 21 Jul 2017 17:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat membenarkan mengenai gugatan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) ormas. Arief mengakui pihaknya menerima dua berkas gugatan perppu ormas dan akan segera diproses. Dia...

Jalur Hukum, Bentuk Perlawanan HTI

Wednesday, 19 Jul 2017 14:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi mengajukan gugatan terkait Perppu Nomor 2/2017 yang mengatur tentang organisasi masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Juru bicara HTI, Ismail Yusanto menegaskan gugatan...

Kuasa Hukum HTI: Semua Ormas Harus Waspada

Wednesday, 19 Jul 2017 13:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham secara tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengirim surat resmi penetapan tersangka Setya Novanto. Idrus ingin agar surat...

HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi

Tuesday, 18 Jul 2017 21:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra resmi mengajukan berkas gugatan permohonan membatalkan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) ke Mahkamah Konstitusi Yusril Ihza mengatakan pengajuan gugatan...

Putusan MK Dinilai Jadi Ujian Bagi KPU

Wednesday, 12 Jul 2017 21:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan uji materi Pasal 9 ayat (a) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menjadi ujian baru Komisioner KPU yang baru terpilih. Hal...

President respects Constitutional Court's verdict

Saturday, 08 Apr 2017 23:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- President Joko Widodo (Jokowi) stated on Saturday that he respected the Constitutional Court's verdict cancelling the home affairs ministry's authority to annul problematic bylaws. "We actually want...

Istana Komentari Pencabutan Kewenangan Mendagri oleh MK

Friday, 07 Apr 2017 16:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah. Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menghargai...

Habiburokhman submits material test of coup plot article to Constitution Court

Monday, 03 Apr 2017 19:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – A lawyer Habiburokhman has submitted the resume of material test of Article 87 and 110 verse (1) of the Criminal Code on coup plot trial to...

Constitutional Court submits three names of judge candidate to replace Patrialis Akbar

Monday, 03 Apr 2017 19:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Selection Commision of Constitutional Court Judges candidates has submitted three names of judges to President Joko Widodo (Jokowi). They have met the requirement to replace the...

Constitutional Court to decide verdict of regional elections cases

Saturday, 01 Apr 2017 00:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Start from Monday (April 3), Constitutional Court (MK) would announce its decision on the lawsuits of the disputed result of simultaneous regional election 2017. There were...

In Picture: MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Pilkada Serentak

Thursday, 16 Mar 2017 18:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana gugatan Pilkada Serentak 2017 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (16/3). Sidang yang dipimpin Hakim Ketua MK Arief Hidayat itu...