Topik Terhangat

#ormas anti pancasila

Gerindra: Harusnya Presiden Sibuk Urus KPK Bukan Ormas

Wednesday, 26 July 2017

Gerindra -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade menilai, kegentingan yang dijadikan alibi oleh pemerintah untuk menerbitkan Perppu Ormas adalah mengada-ada. Sebab, menurutnya kegentingan yang dimaksud pemerintah tidak terjadi sama sekali di...

Jokowi Gelar Ratas Mantapkan Program Bela Negara

Wednesday, 26 July 2017

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri dalam jajaran Kabinet Kerja guna membahas pemantapan program Bela Negara. Menurut Jokowi, ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara saat ini semakin berkembang, baik meliputi ancaman...

Gerindra: Jokowi Masih Ngevlog, Negara Genting di Mana?

Wednesday, 26 July 2017

JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas kembali mempertanyakan kegentingan yang memaksa pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Bahkan...

Din: Kalau Mau Dibubarkan, Bubarkan Sistem Kapitalistik

Tuesday, 25 July 2017

JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menilai hiruk pikuk dan gonjang ganjing keadaan seperti sekarang ini dikarenakan bangsa, baik pemerintah maupun rakyat telah meninggalkan Pancasila. Tokoh Muhammadiyah itu...

Kemendagri Sebut Masih Ada Ormas yang 'Dibidik' Selain HTI

Thursday, 20 July 2017

JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo mengatakan, sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) terkait sosialisasi pembubaran maupun larangan aktivitas Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selain...

MK Tetap akan Proses Uji Materi Perppu Ormas

Thursday, 20 July 2017

JAKARTA --Mahkamah Konstitusi (MK) tetap akan memproses gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas), yang diajukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bersama belasan Ormas lainnya. Ketua MK...

KAMMI: Semua Ormas Berpotensi Dibubarkan dengan Perppu Baru

Thursday, 20 July 2017

JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kartika Nur Rakhman menyayangkan sikap pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang...

Pembubaran Ormas Pakai Perppu Otoritatif Dinilai tak Adil

Thursday, 20 July 2017

JAKARTA -- Pemerintah telah mencabut status hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai ormas melalui dasar hukum yang otoritatif yaitu Perppu Ormas. Menurut Ketua PP Pemuda Muhammadiyah bidang Hukum, Faisal, Perppu Ormas yang memiliki...

Politikus Gerindra Nilai Perppu Ormas Seperti Paksakan Kegentingan

Wednesday, 19 July 2017

JAKARTA -- Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sodik Mudjahid menyebut langkah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atau Perpu Ormas sebagai tindakan otoriter. Sodik mengaku prihatin dengan...

Mendagri Minta Daerah Segera Rancang Perda Ormas

Wednesday, 19 July 2017

MALANG -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta seluruh wali kota di 34 provinsi segera menerbitkan peraturan daerah tentang pembentukan organiasi masyarakat untuk kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat."Saat ini kita tidak lagi...

Pramono: Perppu Ormas untuk Selamatkan Kepentingan Negara

Monday, 17 July 2017

JAKARTA -- Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) organisasi kemasyarakatan (Ormas) masih menjadi buah bibir di masyarakat. Banyak pro dan kontra atas penerbitan Perppu ini. Pemerintah mengklaim bahwa Perrpu ini merupakan langkah jangka panjang...

Kaukus Pancasila: Perppu Ormas Diperlukan

Monday, 17 July 2017

CIREBON -- Ketua Kaukus Pancasila Maman Imanulhaq menyatakan kekhawatiran masyarakat bahwa Perppu Ormas akan mengancam kebebasan berserikat itu tidak mendasar dan Perppu tersebut diperlukan untuk menciptakan keadilan sosial. "Demokrasi Pancasila harus dibangun dalam sistem...

Wiranto: Proses Pemberlakuan Perppu Ormas Sangat Demokratis

Monday, 17 July 2017

JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, proses pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 mengenai organisasi masyarakat (ormas) sangat demokratis. Pihaknya menampik jika pemberlakuan perppu...

Buya Syafi'i Dukung Penerbitan Perppu Ormas

Monday, 17 July 2017

JAKARTA -- Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafi'i Maarif mendukung pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait organisasi kemasyarakatan (Ormas). Perppu ini diyakini mampu meminilisir penyebaran paham radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan...

Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas, Ini Tanggapan Aa Gym

Monday, 17 July 2017

JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang diterbitkan pemerintah melahirkan polemik. Ada kelompok yang mendukungnya dan ada pula beberapa kelompok Ormas yang menolaknya. Menanggapi hal...