Topik Terhangat

#pembubaran hti

Wapres: HTI Dibubarkan karena Melanggar Sila Ketiga

Senin, 20 Nov 2017 16:33 WIB

Jakarta, 20/11 (Antara)- Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan alasan pemerintah membubarkan organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) salah satunya adalah karema melanggar sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia. "Apa yang salah dengan Hizbut...

Menkumham Tunjuk Pengacara Ini untuk Hadapi Gugatan Yusril

Kamis, 02 Nov 2017 20:55 WIB

DENPASAR -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menunjuk Wayan Sudirta SH menjadi salah satu pengacara dalam menghadapi gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dari Yusril Ihza Mahendra dalam perkara pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia...

Gus Sholah Ajak Tokoh NU Rangkul Kader HTI

Jumat, 27 Okt 2017 09:29 WIB

DEPOK -- Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) mengajak kepada ulama pesantren untuk merangkul mantan kader-kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kader-kader HTI tidak punya tempat lagi untuk berekspresi dan munangkan gagasannya,...

Yusril tak Setuju Opini Mahfud MD Soal HTI

Kamis, 26 Okt 2017 13:19 WIB

JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra tak setuju dengan opini yang dibangun Mahfud MD soal Hizbut Tahrir (HTI) sudah tamat. Hal itu disampaikan Yusril usai mengikuti sidang gugatan pembubaran HTI...

Perppu Ormas: Demokrasi Rasa Fasis

Kamis, 26 Okt 2017 01:00 WIB

  Oleh: Salamun *)Bagian terpenting dan paling krusial dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 Tentang Organisasi Massa (Ormas) adalah tentang kewenangan...

Perppu Ormas Disarankan Diberikan pada Kekuasaan Kehakiman

Rabu, 18 Okt 2017 11:50 WIB

JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Fitra Arsil menilai semestinya keputusan penerimaan atau penolakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas diberikan pada Kekuasaan Kehakiman. Alasannya, jika diberikan pada lembaga politik...

Jokowi: Represif Itu Kalau Saya Mau Ini, Kamu Harus Ini

Rabu, 18 Okt 2017 10:12 WIB

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah anggapan Perppu Ormas yang diterbitkannya bersifat represif. Ia menegaskan, penetapan Perppu Ormas bersifat demokratis dan terbuka. Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan salah satu peserta yang menyebut...

Nasib Perppu Ormas Ditentukan di Paripurna DPR Selasa Depan

Selasa, 17 Okt 2017 19:27 WIB

JAKARTA -- Komisi II DPR RI menjadwalkan untuk membawa hasil pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang Ormas pada Rapat Paripurna dewan. Rapat Paripurna itu sendiri dijadwalkan pada Selasa,...

Gerindra Sendirian Tolak Pembahasan Perppu Ormas Dilanjutkan

Senin, 16 Okt 2017 16:41 WIB

JAKARTA -- Komisi II DPR dan pemerintah bersepakat melanjutkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas). Hal ini setelah dalam pandangan mini fraksi, mayoritas fraksi menyetujui...

DPR dan Pemerintah Sepakat Lanjutkan Pembahasan Perppu Ormas

Senin, 16 Okt 2017 15:57 WIB

JAKARTA -- Komisi II DPR dan pemerintah bersepakat melanjutkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas). Hal ini setelah dalam pandangan mini fraksi, mayoritas fraksi menyetujui...

PAN Pertanyakan Unsur Kegentingan Memaksa Perppu Ormas

Kamis, 12 Okt 2017 17:59 WIB

JAKARTA -- Walaupun belum menentukan sikap dari Perppu Ormas, Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan ihwal kegentingan yang memaksa dari Perppu No 2 tahun 2017 tersebut. Ketua Fraksi PAN, Mulfachri Harahap mengatakan, hingga saat...

DPR akan Undang TNI, Polri, dan BIN Bahas Perppu Ormas

Selasa, 10 Okt 2017 18:06 WIB

JAKARTA -- Komisi II DPR berencana mengundang TNI, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN), untuk meminta masukan terkait pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Ormas)....

Pimpinan DPR: Masa Pembahasan Perppu Ormas Bisa Diperpanjang

Selasa, 10 Okt 2017 13:56 WIB

JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas memang mengharuskan selesai pada akhir masa sidang DPR Oktober ini. Namun, Taufik mengatakan...

Fraksi PKS Usulkan 13 Ormas Ikut Bahas Perppu Ormas di DPR

Senin, 09 Okt 2017 14:26 WIB

JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebutkan, tiap fraksi dapat mengundang empat perwakilan ke dalam rapat pemahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) organisasi...

Tolak Perppu Ormas, PKS Tegaskan tak Bela Ormas Tertentu

Kamis, 05 Okt 2017 16:51 WIB

JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menegaskan sikap PKS terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Nantinya, kata Jazuli, sikap PKS bukan berarti membela ormas...