Topik Terhangat

#perppu masuk dpr

Presiden Diminta Perkuat KPPU Lewat Perppu

Friday, 20 Jan 2012 11:07 WIB

JAKARTA -- Saat ini, posisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dinilai perlu diperkuat lagi, baik secara kelembagaan, juga kapasitasnya. Menurut wakil ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, salah satu upaya untuk penguatan KPPU...

Ketua DPR SarankanPemerintah Terbitkan Perppu Terorisme

Tuesday, 19 Jan 2016 15:08 WIB

JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komaruddin mempersilakan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Namun demikian, kata Ade, DPR memberikan pandangan bahwa merevisi Undang-Undang membutuhkan proses yang memakan waktu...

Ketua DPR Sarankan Pilkada Dengan Calon Tunggal Ditunda

Wednesday, 05 Aug 2015 11:34 WIB

BOGOR -- Ketua DPR RI Setya Novanto menyarankan agar pelaksanaan Pilkada di tujuh daerah dengan bakal calon tunggal ditunda seluruhnya untuk menghindari implikasi terhadap masalah-masalah hukum.Ia mengatakan pihaknya memberikan masukan kepada pemerintah dengan...

DPR Segera Bahas Perppu Pilkada

Monday, 12 Jan 2015 17:17 WIB

JAKARTA -- DPR segera melakukan pembahasan atas usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah."Ada pekerjaaan mendesak pada masa sidang kali ini yang lamanya lima minggu. Harus segera...

Yusril Sarankan DPR Gugat MK Soal Perppu

Thursday, 24 Oct 2013 12:51 WIB

JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar DPR RI mengajukan gugatan sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi (MK) "UUD 1945 secara tegas membedakan bentuk peraturan perundang-undangan antara Undang-undang UU) dengan Peraturan...

Setya Novanto Apresiasi Penerbitan Perppu

Sunday, 05 Oct 2014 11:19 WIB

JAKARTA--Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan menghargai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada."Masalah Perppu, saya menghargai Bapak Presiden, saya lihat memang berita ini di televisi, tapi sampai hari...

Perppu Pilkada langsung Kemungkinan Ditolak DPR

Monday, 06 Oct 2014 10:44 WIB

JAKARTA--Senator asal DKI Jakarta, Fahira Fahmi Idris mengatakan Perppu yang dikeluarkan oleh presiden SBY akan ditolak oleh DPR. Hal tersebut dikarenakan, jika melihat peta dan kekuatan yang ada di DPR saat ini.  Ia...

Yusril: Menarik Jika DPR Tunjuk Saya Jadi Kuasa Hukumnya

Friday, 25 Oct 2013 06:12 WIB

JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar DPR RI dapat menguji apakah Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang atau tidak menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). DPR RI, kata Yusril, dapat menguji...

DPR Baru Bisa Bahas Perppu Pilkada Tahun Depan

Saturday, 04 Oct 2014 15:51 WIB

JAKARTA - Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bisa serta-merta. Presiden SBY telah menandatangani Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali...

Pakar: Presiden Keluarkan Perppu, Risikonya Impeachment

Monday, 07 Oct 2013 20:34 WIB

JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, mengatakan Presiden harus berhati-hati jika ingin mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) soal Mahkamah Konstitusi (MK). Diakuinya, Perppu merupakan hak subjektif presiden. Namun, keinginan...

Majelis Kehormatan MK Diharapkan Tak Sekadar Cari Panggung Politik

Friday, 18 Oct 2013 10:14 WIB

JAKARTA -- Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono mengharapkan anggota Majelis Kehormatan MK yang akan ditetapkan secara permanen melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Presiden, tidak hanya mencari panggung politik."Kalau yang kita sepakati anggota Majelis...

MK: Begitu Perppu Presiden Diundangkan, Kami Harus Tunduk

Friday, 18 Oct 2013 19:31 WIB

  JAKARTA -- Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)  Patrialis Akbar mengatakan, Perppu merupakan hak konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 22, ayat 1 UUD 1945. Untuk menafsirkan sebuah keadaan genting juga merupakan hak subjektif Presiden, lembaga negara...

DPR Bahas Perppu Pilkada Usai Penetapan Alat Kelengkapan Dewan

Tuesday, 14 Oct 2014 15:54 WIB

JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan belum membahas terkait Perppu Pilkada yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, hal itu akan dibahas setelah persoalan komisi dan alat kelengkapan dewan ditetapkan....

Pemilukada di 2013, DPR: Parpol Pasti tak Mau Haknya Dipotong

Tuesday, 22 Jan 2013 18:25 WIB

JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa, mengatakan, rujukan hukum yang dikhawatirkan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemilukada di 2013, akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu itu, kata dia, diajukan...

JK Ogah Keluarkan Perppu UU MD3

Thursday, 30 Oct 2014 16:08 WIB

JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tidak dapat diterbitkan dengan mudah. Menurutnya, Perpu hanya dapat dikeluarkan apabila kondisi mendesak."Saya kira kita...