Topik Terhangat

#perppu ormas

Pemuda Muhammadiyah: Pembubaran Ormas Harus Via Jalur Hukum

Wednesday, 12 Jul 2017 23:09 WIB

JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan pada dasarnya pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tidak sesuai dengan Pancasila dan mengancam kerukunan bisa dilakukan. Namun, langkah itu tetap harus...

Perppu Baru, Wakil Gubernur Bisa Lebih dari Satu

Friday, 14 Nov 2014 08:53 WIB

BANDUNG -- Sejumlah perubahan dalam pemilihan kepala daerah akan terjadi seiring terbitnya Perppu No 1/2014. Salah satunya, di Pilkada nanti masyarakat hanya memilih gubernur atau bupati/wali kota. Sementara wakilnya dipilih oleh gubernur terpilih. ''Masyarakat...

Government Regulation of Mass Organization

Thursday, 20 Jul 2017 13:13 WIB

By : Amril Jambak *)  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) on night of July 12, 2017 held a Press Conference with the theme "Sues Perppu Refusing Anti-Islamic Repressive Regime". In the press conference, HTI rejected the...

DPR Dan Pemerintah Setuju Atur Ormas Asing

Thursday, 22 Nov 2012 18:45 WIB

JAKARTA -- Panja RUU Ormas Komisi II DPR telah bersepakat dengan Pemerintah terkait pengaturan Ormas. Ormas tersebut yang di dalamnya ada Unsur Asing (WNA). "Kami sudah sepakat terkait pengaturan ormas asing," ujar Ketua...

PGI Tolak RUU Ormas

Monday, 24 Jun 2013 13:42 WIB

JAKARTA -- Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persatuan Gereja Indonesia (PGI)  Jerry Sumampow mengatakan, dalam RUU Ormas negara bersikap superior di mana masyarakat dalam arti ormas berada di bawah negara. Menurutnya, pemerintah berusaha campur tangan terlalu...

Ormas Asing Bakal Diperlakukan Beda

Friday, 23 Nov 2012 09:24 WIB

JAKARTA-- Panja RUU Ormas Komisi II DPR telah bersepakat dengan Pemerintah terkait pengaturan Ormas yang di dalamnya ada unsur asing (WNA). Ketua Panja Ormas Abdul Malik Haramain pada Republika, Kamis (22/11), menjelaskan prinsipnya, bahwa...

Kemendagri Bakal Bentuk Pusat Data Seluruh Ormas

Friday, 01 Feb 2013 21:50 WIB

JAKARTA — Pembahasan RUU Organisasi Masyarakat (Ormas) selama dua tahun sudah memasuki tahap akhir. Diperkirakan pada akhir bulan ini, sidang paripurna DPR bisa mengesahkannya. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)...

MUKI Usul Pembentukan Dewan Ormas

Monday, 24 Jun 2013 15:42 WIB

JAKARTA -- Ketua Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Bonar Simangunson mengatakan Organisasi Massa (Ormas) selama ini memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Akan tidak adil jika ormas yang selama ini sudah berjasa bagi...

Mendagri: Tak Bisa Seenaknya, Ormas Harus Terdaftar

Wednesday, 23 Nov 2011 15:45 WIB

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengusulkan kepada DPR agar semua Ormas terdaftar. Langkah ini dinilai perlu agar semua Ormas terdata, diketahui, dan terpantau aktifitasnya.Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pansus...

Kemendagri: Pengelolaan Ormas di Indonesia Tidak Sehat

Thursday, 07 Mar 2013 17:17 WIB

JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mensinyalir pengelolaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia dilakukan secara tidak sehat. Alhasil, banyak ormas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kegiatannya tergantung pendonor. “Salah satu risiko kerentanan...

RUU Ormas Tetap Ditolak

Tuesday, 25 Jun 2013 01:54 WIB

JAKARTA — Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) rencananya disahkan Selasa (25/6) ini melalui sidang paripurna di DPR. Sejumlah lembaga keagamaan bersikeras menolak pengesahan rancangan regulasi tersebut.“RUU Ormas akan mempersempit ruang partisipasi warga....

Mendagri: Saat ini Dirikan Ormas Semudah Bikin Martabak Mesir

Friday, 25 Nov 2011 14:20 WIB

JAKARTA - Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat hanya mengatur pengetatan pendirian ormas dan mempercepat pembubaran ormas bermasalah.Namun, pemerintah tidak berwenang untuk mengurangi jumlah ormas di pusat maupun daerah yang berjumlah...

ICW Tolak RUU Ormas

Wednesday, 20 Feb 2013 14:59 WIB

JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas) beserta semua isinya.  Salah satu isi RUU Ormas tersebu berkaitan dengan perlunya melakukan audit terhadap pendanaan LSM yang menerima dana...

Indonesia Miliki 100 Ribu Lebih Ormas

Sunday, 03 Feb 2013 06:44 WIB

JAKARTA — Indonesia sepertinya layak dijuluki sebagai negeri ormas. Bagaimana tidak, di Indonesia lebih 100 ribu ormas didirikan masyarakat dengan berbagai kepentingan yang menaunginya. Jumlah itu baru yang tercatat di berbagai institusi, adapun...

Tjahjo: Perda Ormas untuk Awasi Ormas Radikal

Thursday, 27 Jul 2017 20:12 WIB

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan peraturan daerah (Perda) ormas bertujuan mengawasi ormas yang berada di daerah. Perda tersebut bukan hanya bertujuan mengawasi ormas radikal.Tjahjo menuturkan, Perda Ormas disusun merujuk...