Minggu, 6 Sya'ban 1439 / 22 April 2018

Minggu, 6 Sya'ban 1439 / 22 April 2018

INDEX BERITA

Tim Advokasi GNPF-MUI Kapitra Ampera (kedua kanan) bersama Pembina GNPF-MUI Abdur Rosyid, dan Korlap Aksi 313 Hasril Harahap (dari kiri) memberikan konferensi pers di Jakarta, Senin (3/4).

GNPF-MUI: Presiden Bilang Mau Dialog, Tapi Terbitkan Perppu

Jumat, 14 Jul 2017 11:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mempertanyakan pemerintah tidak membuka ruang dialog dengan semua pihak sebelum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2...

Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Pemerintah: Perppu demi Kepentingan Bangsa Jangka Panjang

Jumat, 14 Jul 2017 12:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah mengatakan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah dipersiapkan dengan matang dan hati-hati-hati. Pemerintah menerbitkan perppu itu demi...

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat berikan paparan dalam CEO Gathering Apindo di Jakarta, Senin (27\2).

MK Bantah Pemerintah Pernah Konsultasi Perppu Ormas

Jumat, 14 Jul 2017 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengatakan pemerintah tidak pernah berkonsultasi dengan lembaga yang dia pimpin terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun...

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana

Hanura: Perppu Ormas tak Bungkam Kebebasan Berserikat

Jumat, 14 Jul 2017 15:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR RI Dadang Rusdiana menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak akan membungkam kebebasan...

Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto.

HTI: Kami yang Pertama Bakal Dibidik Perppu

Sabtu, 15 Jul 2017 11:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengatakan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) memang bersifat umum. Namun, HTI merasa akan menjadi organisasi...

Deklarasi antiradikalisme. (Ilustrasi)

Perppu Ormas Ancam Kemerdekaan Berserikat

Sabtu, 15 Jul 2017 12:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mustafa Fakhri mengatakan tidak hanya berimplikasi pada pembubaran organisasi masyarakat. Perppu ini juga berpotensi mengkriminalkan anggota...

Presiden Joko Widodo

Jokowi: Tidak Setuju Perpu, Silakan Tempuh Jalur Hukum

Minggu, 16 Jul 2017 13:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan individual atau organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menempuh jalur hukum kalau menolak penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Menurut dia, penerbitan Perppu...

 Koordinator KontraS Yati Andriyani memberikan keterangan pers di Kantor KontraS, Jakarta, Selasa (9/5).

Perppu Ormas Membahayakan Demokrasi

Senin, 24 Jul 2017 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dapat membahayakan kehidupan negara Indonesia yang menganut negara demokrasi dan penegakkan hukum. Perppu...