Saturday, 8 Jumadil Akhir 1439 / 24 February 2018

Saturday, 8 Jumadil Akhir 1439 / 24 February 2018

INDEX BERITA

Kejanggalan Saksi HTI di Sidang Menurut Pengacara Pemerintah

Thursday, 25 Jan 2018 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Kementerian Hukum dan HAM I Wayan Sudirta mengatakan, saksi fakta yang dihadirkan pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam sidang gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum...

Saksi: Ceramah Jubir HTI tak Pernah Singgung Pembubaran NKRI

Thursday, 25 Jan 2018 15:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, hari ini kembali menggelar sidang lanjutan gugatan SK Kemenkumham yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).  Seorang saksi fakta bernama Noviar...

Sidang Lanjutan Pembubaran HTI di PTUN Hadirkan Tiga Saksi

Thursday, 25 Jan 2018 14:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (25/1), kembali menggelar sidang lanjutan terkait gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembubaran organisasi Hizbut Tahrir...

Nasib ‘Kambing Hitam' Bernama HTI

Wednesday, 10 Jan 2018 07:44 WIB

Oleh: Ma'mun Murod Al-Barbasy, Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan Pemerintah tanpa melalui proses yang lazim sebagaimana amanat UU Nomor 17/2013...

Pengacara Kemenkumham: HTI Berilusi Dirikan Negara Islam

Friday, 05 Jan 2018 02:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai pihak penggugat masih memperkarakan pembubaran ormas HTI oleh pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pihak tergugat dalam...

HTI tak Bisa Menggugat ke PTUN, Ini Argumentasi Kemenkumham

Thursday, 07 Dec 2017 17:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hafzan Taher menilai gugatan yang diajukan oleh perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tidak memiliki kedudukan hukum...

Demokrat: Pembubaran Ormas Harus Dikembalikan ke Pengadilan

Monday, 30 Oct 2017 16:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menginginkan agar mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) secara permanen diserahkan kepada lembaga peradilan. Keinginan ini tertuang dalam usulan revisi Partai Demokrat terhadap Undang-undang nomor...

Ini Catatan PAN untuk Revisi UU Ormas

Sunday, 29 Oct 2017 12:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto menegaskan, agenda untuk merevisi Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 yang sudah menjadi Undang-Undang (UU) Ormas...

PKS Tetap Meminta Kembali ke UU Ormas yang Lama

Sunday, 29 Oct 2017 11:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan, PKS tetap bersikukuh agar Undang-Undang (UU) Ormas kembali pada UU yang lama yakni...

Kejakgung Siap Jadi Pengacara Negara Hadapi Gugatan UU Ormas

Friday, 27 Oct 2017 16:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejakgung) menyatakan siap menjadi jaksa pengacara negara menghadapi gugatan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah ditetapkan...

Gerindra Soroti Empat Poin UU Ormas yang Harus Direvisi

Thursday, 26 Oct 2017 20:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra menjadi salah satu fraksi yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas disahkan menjadi undang-undang. Karenanya, usai disahkan Fraksi...

Ini Saran Demokrat Agar Revisi UU Ormas Bisa Segera Direvisi

Thursday, 26 Oct 2017 16:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai revisi Undang-undang Ormas hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 akan lebih cepat jika menjadi inisiatif DPR....

'Tidak Ada Pembatasan Ormas Berserikat dan Berkumpul'

Thursday, 26 Oct 2017 08:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia Sugeng Teguh Santoso mengatakan tidak ada yang salah dengan hadirnya Undang-undang (UU) Ormas. Hadirnya UU tersebut dinilai bukan untuk mengebiri masyarakat...

Mendagri: Pancasila Bukan Alat Pemukul Ormas

Wednesday, 25 Oct 2017 19:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIBODAS -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan, pemerintah tidak akan bersikap buru-buru dalam menertibkan organisasi kemasyarakatan (ormas) setelah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 disahkan menjadi undang-undang....

MK akan Putuskan NO Atas Gugatan Perppu Ormas, Ini Artinya

Wednesday, 25 Oct 2017 18:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara  Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, perkara Perppu Ormas telah kehilangan obyek gugatan. Alasannya, Perppu Ormas sudah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR RI...

Demokrat Tunggu Janji Pemerintah Revisi Perppu Ormas

Wednesday, 25 Oct 2017 15:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat belum berinisiatif mengusulkan perubahan terhadap Undang-undang Ormas yang baru disahkan DPR pada Rapat Paripurna DPR Selasa (24/10). Demokrat akan menunggu komitmen pemerintah untuk...

PAN Tolak Perppu Ormas, Ini Respons JK

Wednesday, 25 Oct 2017 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat bahwa perbedaan pandangan Partai Amanat Nasional terkait penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)...

PPP: Revisi UU Ormas Masih Terbuka Masuk Prolegnas

Wednesday, 25 Oct 2017 13:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) berinisiatif mengajukan revisi terhadap Undang-undang Ormas hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Sekretaris Jenderal...

Fraksi PKS: Substansi Perppu Ormas Bermasalah

Wednesday, 25 Oct 2017 08:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Fraksi PKS DPR RI menegaskan untuk menolak pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang undang (Perppu) Ormas pada sidang paripurna. Alasannya karena Perppu Ormas dinilai bermasalah secara subtansial...

PBNU: Perppu Disetujui, Gugatan di MK Gugur

Wednesday, 25 Oct 2017 06:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas mengatakan dengan disetujuinya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang Undang oleh DPR, maka semua permohonan uji materi...

Soal Perppu Ormas, Demokrat: Kami Tetap Partai Penyeimbang

Tuesday, 24 Oct 2017 21:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menjelaskan ada niat baik pemerintah di balik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas. Ada poin-poin tertentu yang nantinya akan direvisi setelah...

PKS: Revisi Perppu Ormas

Tuesday, 24 Oct 2017 20:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menegaskan PKS menolak Perppu Ormas, Selasa (24/10). Bila disahkan, dikhawatirkan akan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pihaknya lebih suka bila...

In Picture: Tujuh Fraksi Setuju Perppu Ormas Jadi UU

Tuesday, 24 Oct 2017 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- JAKARTA -- Sidang Paripurna DPR RI yang digelar Selasa (24/10), akhirnya menyetujui Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan sebagai UU Ormas.   Sebanyak tujuh...

Pengamat: PAN Punya Karakter, Bukan Partai Yes Man

Tuesday, 24 Oct 2017 18:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Teguhnya pendirian PAN dalam menolak Perppu Ormas dinilai positif. Bahkan menurut pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis hal itu membuktikan jika PAN sebagai partai koalisi pendukung...

Perincian Jumlah Pendukung dan Penolak Perppu Ormas di DPR

Tuesday, 24 Oct 2017 18:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI melalui rapat paripurna akhirnya memutuskan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang melalui mekanisme "voting" terbuka...

Forum Lobi di DPR Buat Pemerintah Mau Revisi Perppu Ormas

Tuesday, 24 Oct 2017 16:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Fandi Utomo menyebut pemerintah telah menyanggupi untuk merevisi poin yang ada dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor...

PAN Yakin Pemerintah Pahami Sikap Mereka Tolak Perppu Ormas

Tuesday, 24 Oct 2017 15:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyebutkan, PAN bukannya menolak Perppu Ormas secara membabi buta. Ia pun yakin pemerintah...

Demokrat: Perppu Ormas Kita Terima Dulu, Kemudian Direvisi

Tuesday, 24 Oct 2017 15:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat yang awalnya menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas, akhirnya memutuskan untuk menerima dengan catatan. Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan membantah perubahan...

Pengambilan Keputusan Perppu Ormas di DPR Berjalan Alot

Tuesday, 24 Oct 2017 15:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Pembicaraan tingkat II Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Rapat Paripurna menjadi alot setelah pimpinan rapat paripurna membuka...

Tolak Perppu Ormas, PKS Cegah Pemerintah Bertindak Otoriter

Tuesday, 24 Oct 2017 15:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap DPR tidak mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang (UU). Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi PKS...

Yusril: DPR Sahkan Perppu Ormas, Gugatan di MK Gugur

Tuesday, 24 Oct 2017 15:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan gugatan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas di Mahkamah Konstitusi, akan...

'Ancaman Pidana Perppu Ormas Terberat Sejak Zaman Belanda'

Tuesday, 24 Oct 2017 14:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra dengan tegas menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas disahkan menjadi undang-undang. Hal itu disampaikan Anggota DPR dari Fraksi...

Ini Basis Argumentasi PKS Menolak Perppu Ormas

Tuesday, 24 Oct 2017 14:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR tegas menolak Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang (UU). Mereka menganggap Perppu Ormas bermasalah secara substansial dan tidak memenuhi unsur...

Demokrat Tuntut Pemerintah Revisi Perppu Ormas

Tuesday, 24 Oct 2017 13:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR hari ini menggelar Sidang Paripurna untuk mengambil keputusan diterima tidaknya Perppu Ormas. Tiga dari 10 fraksi, yakni Gerindra, PKS, dan PAN dengan tegas menolak Perppu...

Paripurna DPR Diwarnai Interupsi Tolak Perppu Ormas

Tuesday, 24 Oct 2017 13:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sesi ketiga rapat Paripurna DPR pada hari ini yang membahas pengesahan Perppu Ormas dihujani interupsi dari Anggota DPR. Interupsi dimulai saat Ketua Komisi II DPR, Zainuddin...

Politisi Gerindra: Perppu Ormas Langkah tak Bijak Pemerintah

Tuesday, 24 Oct 2017 13:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyatakan, Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) bukanlah langkah yang bijak dalam...

Tolak Perppu Ormas, Ini Kritik Keras PAN untuk Pemerintah

Tuesday, 24 Oct 2017 13:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi PAN Hanafi Rais mengkritik keras kebijakan pemerintah yang terlalu mudah dan sering mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Hal ini disampaikan Hanafi...

In Picture: Polisi dan Massa Shalat Zhuhur Berjamaah

Tuesday, 24 Oct 2017 13:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasukan Asmaul Husna dari Polda Metro Jaya, bersama dengan masa aksi menolak Perppu Ormas melakukan ibadah shalat zhuhur bersama, Selasa (24/10) siang. Walaupun dipisahkan dengan kawat berduri...

Massa Aksi akan Gugat ke MK Jika DPR Sahkan Perppu Ormas

Tuesday, 24 Oct 2017 12:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa aksi 2410 melakukan aksi penolakan terhadap pengesagan Perppu Ormas dalam rapat Paripurna DPR yang dilakukan hari ini, Selasa (24/10). Massa sudah melakukan orasi sejak pukul...

Polisi dan Massa Tolak Perppu Ormas Shalat Zhuhur Berjamaah

Tuesday, 24 Oct 2017 12:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasukan Asmaul Husna dari Polda Metro Jaya, bersama dengan masa aksi menolak Perppu Ormas melakukan ibadah shalat zhuhur bersama, Selasa (24/10) siang. Walaupun dipisahkan dengan kawat...