Topik Terhangat

#perppu pembubaran ormas

Gerindra: Harusnya Presiden Sibuk Urus KPK Bukan Ormas

Wednesday, 26 July 2017

Gerindra -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade menilai, kegentingan yang dijadikan alibi oleh pemerintah untuk menerbitkan Perppu Ormas adalah mengada-ada. Sebab, menurutnya kegentingan yang dimaksud pemerintah tidak terjadi sama sekali di...

In Picture: Sidang Perdana Uji Materi Perppu Ormas Digelar MK

Wednesday, 26 July 2017

JAKARTA -- Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra bersama Jubir HTI Ismail Yusanto mengikuti sidang perdana permohonan uji meteri Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di gedung Mahkamah Konstitusi,...

Perlu Pendekatan Bijak Soal Sanksi Dosen yang Pro HTI

Wednesday, 26 July 2017

JAKARTA -- Ketua Forum Rektor Indonesia, Suyatno meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristedikti) memiliki pendekatan bijak terkait sanksi kepada dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yang pro...

Jokowi Gelar Ratas Mantapkan Program Bela Negara

Wednesday, 26 July 2017

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri dalam jajaran Kabinet Kerja guna membahas pemantapan program Bela Negara. Menurut Jokowi, ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara saat ini semakin berkembang, baik meliputi ancaman...

Gerindra: Jokowi Masih Ngevlog, Negara Genting di Mana?

Wednesday, 26 July 2017

JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas kembali mempertanyakan kegentingan yang memaksa pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Bahkan...

Yusril akan Perbaiki Permohonan Uji Materi Perppu Ormas

Wednesday, 26 July 2017

JAKARTA -- Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya akan memperbaiki permohonan uji materi atas Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 pada Mahkamah Konstitusi (MK). Perbaikan permohonan akan menyasar...

Polda Jateng Pastikan HTI tak Lagi Beraktivitas

Wednesday, 26 July 2017

SOLO --- Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono memastikan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tak lagi menjalankan aktivitasnya pascapencabutan izin ormas dan pembubaran ormas beberapa waktu lalu. Bahkan dia mengungkapkan di beberapa...

Ajakan Gabung PPP, Jubir HTI: Saya Pastikan tidak

Wednesday, 26 July 2017

JAKARTA -- Bekas kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang belum lama ini dibubarkan pemerintah, dianggap tak akan masuk ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebagaimana PPP menyatakan siap menerima para bekas...

Yusril: Hari Ini Saya Minta Nasihat Hakim MK

Wednesday, 26 July 2017

JAKARTA -- Sidang pendahuluan gugatan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) digelar Rabu (26/7). Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang melayangkan gugatan mengaku...

Yusril: Hari Ini Saya Minta Nasihat Hakim MK

Wednesday, 26 July 2017

JAKARTA -- Sidang pendahuluan gugatan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) digelar Rabu (26/7). Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang melayangkan gugatan mengaku...

Membubarkan HMI dan HTI

Wednesday, 26 July 2017

Oleh: Yusuf Maulana *)Ernest Utrech, sebuah nama yang mesti dikenang sebagai pelajaran bagi aktivis Islam. Nama Prof Drs Ernest Utrech SH, amat sangat asing bagi aktivis pergerakan hari ini. Dalam kurun 1950-an, Utrech,...

Yusril akan Tetap Berupaya Batalkan Perppu Ormas

Tuesday, 25 July 2017

JAKARTA -- Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra menuntut dibatalkannya Perppu Ormas. Dia beranggapan perppu tersebut berlawanan arah dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saat ditemui di Gedung Bukopin, Jakarta, Selasa, (25/7) Dia mengatakan akan mendengarkan saran-saran dari...

Din: Kalau Mau Dibubarkan, Bubarkan Sistem Kapitalistik

Tuesday, 25 July 2017

JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menilai hiruk pikuk dan gonjang ganjing keadaan seperti sekarang ini dikarenakan bangsa, baik pemerintah maupun rakyat telah meninggalkan Pancasila. Tokoh Muhammadiyah itu...

Pakar: Masak Pramuka yang 'Dihukum'?

Tuesday, 25 July 2017

 JAKARTA -- Pakar Hukum, Politik, dan Pemerintahan dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan, menilai pemerintah tidak bisa hanya dengan berlandaskan SK Pembubaran HTI dengan mudah menunda pencairan anggaran Pramuka. Ini merupakan tindakan sepihak dan...

Pemerintah Perlu Perjelas Perppu Ormas Agar tak Semena-mena

Tuesday, 25 July 2017

 JAKARTA -- Pakar Hukum, Politik, dan Pemerintahan dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan, menilai pemerintah harus membuat regulasi yang menjadi turunan dari Perppu Ormas. Regulasi ini bisa berupa peraturan presiden atau peraturan menteri dalam...