Monday, 3 Jumadil Akhir 1439 / 19 February 2018

Monday, 3 Jumadil Akhir 1439 / 19 February 2018

INDEX BERITA

Fahira: Ada Celah untuk Batalkan HGB Reklamasi

Tuesday, 16 Jan 2018 13:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris, mengatakan ada celah untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) jika membatalkan Hak Guna...

Sandiaga Akui Dasar Permohonan Pembatalan HGB tak Valid

Thursday, 11 Jan 2018 15:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengakui ada beberapa kekurangan dalam surat permohonan pembatalan sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang dikirimkan Gubernur Anies Baswedan kepada...

Ini yang Dilakukan Sandiaga Terkait Penolakan Pembatalan HGB

Thursday, 11 Jan 2018 12:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi pernyataan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang menolak permintaan pencabutan dan pembatalan penerbitan sertifikat hak guna...

'Perlu Kajian Mendalam Sebelum Reklamasi Dilanjutkan'

Tuesday, 21 Nov 2017 22:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Uhamka, Manager Nasution mengatakan, ada beberapa kajian mendalam yang perlu dikaji dan diperjuangkan jika reklamasi di Teluk Jakarta dilanjutkan."Setidaknya ada 4 empat...

Ketua Umum IMM: Reklamasi Harus Dihentikan

Friday, 10 Nov 2017 19:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan aksi tolak reklamasi di depan Kantor Menko Kemaritiman, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/11). Namun, perwakilan dari 200 mahasiswa...

Tolak Reklamasi, Ratusan Mahasiswa Muhammadiyah Demo Luhut

Friday, 10 Nov 2017 16:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar 200 mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Menko Kemaritiman, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/11). Mereka menyuarakan penolakannya terhadap proyek...

Hari Ini Polisi Periksa Kepala BPRD Terkait Pulau Reklamasi

Thursday, 09 Nov 2017 09:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menjadwalkan kembali pemeriksaan saksi kasus pulau reklamasi, Kamis (9/11). Dua orang yang akan diperiksa, adalah Kepala Badan Pajak dan...

Polda Kemungkinan Panggil Djarot Terkait Korupsi Reklamasi

Wednesday, 08 Nov 2017 17:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak kepolisian masih melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi proyek reklamasi. Selain pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda...

Polisi Periksa 3 Pejabat BPRD Terkait Korupsi Reklamasi

Wednesday, 08 Nov 2017 16:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian memeriksa tiga pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Rabu (8/11). Ketiganya dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi...

Pakar Kelautan: Pulau Reklamasi Hambat Kecepatan Arus Laut

Thursday, 26 Oct 2017 08:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli oseanografi Institut Pertanian Bogor (IPB), Alan Frendy Koropitan, menyatakan pada  2012 sudah keluar kajian bahwa keberadaan 17 pulau reklamasi akan menghambat kecepatan arus laut. Kajian...

Kiara: Reklamasi tak Cocok Diterapkan di Indonesia

Wednesday, 27 Sep 2017 16:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan reklamasi tidak cocok untuk bangsa Indonesia. Menurutnya Indonesia memiliki daerah sangat luas yang seharusnya lebih dioptimalkan ketimbang mengambil jalan...

Reklamasi Bukan List Prioritas Djarot

Thursday, 11 May 2017 09:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Reklamasi di Pulau G saat ini masih dihentikan. Djarot Saiful Hidayat sebagai plt Gubernur DKI Jakarta yang baru saja resmi menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),...

DPR: Selama Belum Penuhi UU, Reklamasi Jangan Dilanjutkan

Friday, 07 Apr 2017 12:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kajian reklamasi untuk menentukan apakah berbagai hal sudah memenuhi dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah poin penting untuk menentukan apa langkah...

Reklamasi Harus Dikelola oleh Negara

Friday, 24 Mar 2017 20:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Reklamasi dengan skala luasan tertentu harus dikelola oleh negara. Sehingga nilai manfaat bagi rakyat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai komersilnya. Sementara yang ada saat ini...

Pemkot Batam Tinjau Kembali Seluruh Proyek Reklamasi

Wednesday, 20 Apr 2016 04:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau meninjau kembali seluruh reklamasi yang sedang dan akan dilaksanakan, sesuai dengan Instruksi Wali Kota Batam No. 01 tahun 2016."Wali Kota sudah...

YLBHI Desak Pemerintah Batalkan Reklamasi Teluk Jakarta

Sunday, 17 Apr 2016 20:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah membatalkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi tersebut dinilai melanggar hak asasi manusia nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Pengurus YLBHI Wahyu...

'Seluruh Proyek Reklamasi di Indonesia Agar Dihentikan'

Saturday, 16 Apr 2016 03:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsuddin Alamsyah, mengapresiasi sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berani menghentikan sementara proyek reklamasi di Jakarta. Meski demikian, KOPEL menyerukan...

‎Reklamasi Pantai Jakarta, Proyek yang Dipaksakan?

Tuesday, 12 Apr 2016 06:58 WIB

REPUBLIKA.CO.IDm JAKARTA -- Proyek reklamasi pantai Jakarta dalam perjalanannya dinilai merupakan proyek yang dipaksakan. Alasannya, sebelumnya pada 2003 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menerbitkan surat Keputusan Menteri No 14 tahun...

Denny JA: Kasus Podomoro Jadi Titik Balik Ahok dalam Pilkada DKI?

Saturday, 02 Apr 2016 11:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (31/3), yang melibatkan pihak legislatif dan pengmbang properti. KPK akhirnya menerapkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD...