Sabtu, 11 Ramadhan 1439 / 26 Mei 2018

Sabtu, 11 Ramadhan 1439 / 26 Mei 2018

INDEX BERITA

Penambahan 555 Pasal Pidana

Kamis, 10 Mei 2018 09:31 WIB

...

ICMI: Negara Perlu Rumuskan Hukum yang Atur Pencegahan LGBT

Rabu, 04 Apr 2018 14:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guna mencegah berkembangnya aktivitas dan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mendesak DPR RI dan Presiden untuk merumuskan norma hukum...

Para LSM yang 'Senafas' dengan Dubes Penentang Pidana LGBT

Rabu, 14 Feb 2018 08:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah duta besar negara eropa untuk Indonesia telah berupaya ‘menolak’ perluasan pasal zina dan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di revisi UU KUHP. Lalu adakah LSM...

Sstt… Ada Gerakan Para Dubes di Indonesia 'Tolak' Pasal LGBT

Selasa, 13 Feb 2018 08:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Sejumlah duta besar negara uni eropa di Indonesia ternyata telah menemui Komisi III DPR. Mereka mencoba untuk ‘menghalangi’ dimasukannya sejumlah persoalan moralitas, seperti zina, LGBT (Lesbian,...

PDIP Setuju Hukuman Mati Diubah Jadi Pidana Seumur Hidup

Minggu, 24 Jan 2016 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan setuju dengan perubahan dalam revisi UU KUHP, terutama pasal Pasal 66 dan 67 yang mengatur tentang hukuman mati. Ia mengaku tak...

'Jangan Pasrah dengan Homoseksual'

Jumat, 16 Okt 2015 22:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Praktik homoseksual merupakan pengulangan sejarah dari masa lalu. Di masa umat Nabi Luth AS, kaum homoseksual sudah ada. Allah SWT sangat murka terhadap kaum Nabi Luth...

Nasdem Manut Suara Rakyat Soal Revisi UU KPK

Rabu, 07 Okt 2015 21:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari fraksi Nasdem, Taufiqulhadi menegaskan pihaknya memang ikut sebagai pengusul revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun bukan inisiator revisi tersebut. Menurut dia,...

Arsul Sani tak Setuju Revisi UU KPK Sekarang

Rabu, 07 Okt 2015 20:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Beberapa anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut menandatangani usulan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai inisiatif DPR. Namun, sikap beberapa anggota fraksi PPP tersebut bukan...

KPK Minta Delik Korupsi tak Masuk dalam RUU KUHP

Senin, 14 Sep 2015 21:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta delik tindak pidana korupsi (tipikor) tidak masuk dalam revisi Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Permintaan itu disampaikan langsung oleh...

Kemenkumham: RUU KUHP tak Akan Melemahkan KPK

Senin, 14 Sep 2015 19:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana menjelaskan dimasukannya delik korupsi dalam RUU KUHP, bukan untuk mendelegitimasi kewenangan KPK dalam menyelidik, menyidik dan menuntut...

Mahfud MD: Penghinaan Presiden Harus Diobjektivikasi

Senin, 10 Agu 2015 11:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD kembali berkicau terkait pasal penghinaan Presiden di akun Twitternya. Menurut Mahfud, orang waras pasti setuju bila menghina Presiden harus dihukum....

Pasal Penghinaan Presiden tak Akan Bawa Indonesia ke Orde Baru

Sabtu, 08 Agu 2015 06:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasal penghinaan presiden dinilai sebagai salah satu sarana membangun etika. Pasal ini mengajarkan masyarakat untuk mulai menjaga kepantasan, kelayakan, kepatutan, kebenaran dan kejujuran."Terutama dalam ranah ekpresi...

Pakar Hukum: Presiden Harus Berjiwa Besar

Sabtu, 08 Agu 2015 05:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pakar hukum Todung Mulya Lubis angkat bicara terkait kontroversi akan dihidupkannya kembali pasal penghinaan presiden oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya seorang presiden harus berjiwa besar serta...

Mahfud MD : Pasal Penghinaan Presiden Sangat Dilematis

Sabtu, 08 Agu 2015 05:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan agar pasal penghinaan presiden masuk dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai pro dan kontra. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengatakan pasal penghinaan...

Pasal Penghinaan Presiden, Pakar: Dalam UU Presiden Bukan Simbol Negara

Sabtu, 08 Agu 2015 04:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum dari Universitas Trisaksi, Abdul Fikar Hajar mengatakan pasal penghinaan presiden tidak tepat bila dihidupkan kembali. Sebab menurutnya presiden bukanlah simbol suatu negara. Ia menjelaskan, berdasarkan...

'Materi Pasal Penghinaan Presiden Masih Sama dengan yang Dibatalkan MK'

Jumat, 07 Agu 2015 18:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Humas Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Ansarudin mengatakan terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal penghinaan presiden sebagian besar materinya sama...

Hendropriyono: Masa Presiden Sudah Dipilih Malah Dihina-hina

Jumat, 07 Agu 2015 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono setuju jika pasal penghinaan terhadap presiden dihidupkan kembali. Menurutnya orang yang menghina presiden memang layak diproses secara hukum. "Menurut...

Hendropriyono Dukung Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan

Jumat, 07 Agu 2015 13:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono mendukung pasal penghinaan terhadap presiden dan wapres untuk kembali diberlakukan. Menurutnya, ada ketidakpantasan ketika seorang kepala Negara...

Sejarawan: Pasal Penghinaan Presiden Warisan Kolonial

Jumat, 07 Agu 2015 09:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejarawan JJ Rizal mengatakan pasal penghinaan terhadap presiden merupakan warisan kolonial Belanda sekaligus mencerminkan kebudayaan feodal keraton Jawa. "Pasal tersebut warisan yang berkolusi membunuh akal sehat dengan...

'Pemerintah Seolah Urgent Jaga Wibawa Dibanding Fokus Kerja'

Kamis, 06 Agu 2015 23:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan dimasukan pasal penghinaan terhadap presiden dalam revisi Undang-Undang KUHP menuai pro dan kontra. Direktur <i>The Community of Ideological Islamic Analyst</i> (CIIA) Harist Abu Ulya menilai...

Gerindra: Pengusulan Pasal Penghinaan Presiden tidak Layak

Kamis, 06 Agu 2015 17:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengusulkan pasal penghinaan terhadap presiden masuk ke dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal, pada 2006 silam, pasal tersebut sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah...

Mantan Ketua MK: Pasal Penghinaan Presiden Hambat Demokrasi

Rabu, 05 Agu 2015 22:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menilai pasal penghinaan presiden tidak dibutuhkan lagi karena dalam praktiknya menghambat demokrasi dan dapat disalahgunakan oleh penegak hukum. "Dalam praktiknya, penegak...

KSPI: Pasal Penghinaan Presiden Ancam Perjuangan Buruh

Rabu, 05 Agu 2015 20:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh menolak jika pasal penghinaan terhadap presiden dihidupkan kembali dalam revisi UU KUHP. Presiden KSPI Said Iqbal menilai pasal itu akan...

Jokowi Bersikukuh Tetap Usulkan Pasal Penghinaan Presiden

Rabu, 05 Agu 2015 19:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikukuh tetap mengusulkan pasal penghinaan presiden pada DPR kendati usulan itu mendapat kritikan dari banyak pihak. Jokowi berpendapat, presiden adalah simbol negara...

PDIP Ingin Jalan Tengah Pasal Penghinaan Presiden

Rabu, 05 Agu 2015 16:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pihak di balik masuknya pasal penghinaan pada Presiden dalam draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Mereka justru mengatakan...

Pasal Penghinaan Presiden yang Dibatalkan tak Bisa Dihidupkan Kembali

Rabu, 05 Agu 2015 16:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar mengatakan, pasal norma yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa dihidupkan kembali. Karena itu, pasal...

DPR: Apakah Presiden Merasa Dihina atau tidak

Rabu, 05 Agu 2015 13:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengajuan kembali pasal penghinaan pada Presiden masih menuai pro dan kontra. Pemerintah melalui rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memasukkan pasal yang sudah pernah dibatalkan...

PDIP Usul Dua Poin dalam Pasal Penghinaan terhadap Presiden

Rabu, 05 Agu 2015 10:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menginginkan pasal penghinaan terhadap presiden masuk ke dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Sundari menilai wajar keinginan...

'Wajar Jokowi Ingin Munculkan Pasal Penghinaan Presiden'

Rabu, 05 Agu 2015 09:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah ingin menghidupkan lagi Pasal Penghinaan terhadap Presiden. Tanggapan kritis pun bermunculan dari Parlemen. Apalagi, seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006 telah mencabut pasal tersebut.  Politikus senior...

Komisi III Akui Revisi UU KUHP Masih Bermasalah

Rabu, 29 Jan 2014 22:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) selesai pada periode masa jabatan akhir Oktober 2014. Tujuannya agar aparatur penegak hukum memiliki acuan yang...