Thursday, 9 Ramadhan 1439 / 24 May 2018

Thursday, 9 Ramadhan 1439 / 24 May 2018

INDEX BERITA

Muhammadiyah: Revisi UU Terorisme Harus Komprehensif

Wednesday, 23 May 2018 23:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tidak ingin terjebak pada faktor yang menghambat revisi Undang Undang (UU) No. 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Muhammadiyah ingin...

Pemerintah Bantah Turunkan Standar Definisi Terorisme

Wednesday, 23 May 2018 21:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Tim Panja Pemerintah untuk revisi UU Terorisme Enny Nurbaningsih membantah, pemerintah berubah sikap terkait definisi terorisme. Itu setelah pemerintah akhirnya mengakomodasi frasa motif politik, motif ideologi dan...

Partai Pendukung Pemerintah Terpecah Soal Definisi Terorisme

Wednesday, 23 May 2018 20:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau RUU Terorisme telah menyepakati adanya dua rumusan alternatif definisi terorisme. Meski demikian,...

DPR Minta Pemerintah Satu Sikap Soal Definisi Terorisme

Wednesday, 23 May 2018 20:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus Revisi Undang-Undang (UU) Antiterorisme berharap pemerintah satu sikap dalam memutuskan pilihannya terkait definisi terorisme pada rapat kerja atau pengambilan tingkat pertama dengan Menteri Hukum...

Dua Anggota Gerindra Beda Pendapat Soal Definisi Terorisme

Wednesday, 23 May 2018 19:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme di Gedung DPR, Rabu (23/5) berlangsung panas. Ketegangan tidak hanya terjadi antara Pansus RUU Terorisme dan pemerintah yang...

Ini Peta Fraksi di DPR Terkait Rumusan Definisi Terorisme

Wednesday, 23 May 2018 19:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak tujuh fraksi mendukung rumusan alternatif definisi terorisme kedua yang menyertakan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan dalam definisi terorisme. Dua fraksi yakni PDIP dan...

Dua Rumusan Alternatif Definisi Terorisme Disepakati

Wednesday, 23 May 2018 16:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Tim Perumus RUU Tindak Pidana Terorisme dengan pemerintah akhirnya memutuskan dua rumusan alternatif soal definisi terorisme. Dua rumusan alternatif itu akan dibawa dalam rapat kerja...

Internal Pemerintah Beda Pendapat Soal Definisi Terorisme

Wednesday, 23 May 2018 14:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah anggota Pansus Revisi Undang Undang Antiterorisme mempertanyakan kesatuan sikap unsur-unsur pemerintah terkait definisi terorisme motif politik, tujuan ideologi, dan ancaman keamanan negara. Itu disebabkan berbedanya...

Polri: Penanganan Terorisme 75 Persen di Bidang Intelijen

Wednesday, 23 May 2018 08:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan intelijen memiliki peran paling besar dalam proses penanganan terorisme. Setyo mengatakan, intelijen mempunyai porsi peran...

Soal Definisi Terorisme, Ketua Pansus: Harus Diatur Ketat

Wednesday, 23 May 2018 00:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Ketua Pansus Revisi Undang-Undang Antiterorisme Muhammad Syafi'i mengatakan definisi terorisme harus diatur dengan ketat. Sebab, dia mengatakan, definisi merupakan hal krusial dan harus mendapat kesepakatan dari...

Revisi UU Terorisme Rampung, WNI dari Suriah Bisa Diperiksa

Tuesday, 22 May 2018 19:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR segera merampungkan revisi UU Terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, jika RUU ini telah disahkan, aparat keamanan nantinya bisa...

Kapolri Minta Pengesahan RUU Antiterorisme Diprioritaskan

Tuesday, 22 May 2018 19:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diprioritaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan UU tersebut,...

'Kalau Definisi Salah, Nanti yang Ditangkap Bukan Teroris'

Tuesday, 22 May 2018 15:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai penyusunan definisi di dalam undang-undang itu penting karena ibarat menjadi jantung untuk sebuah UU. Karena itu, menurutnya, definisi terorisme...

Polri Bantah Ada Silang Pendapat Antara Kapolri dan Densus

Tuesday, 22 May 2018 14:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto membantah adanya perbedaan pandangan antara Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Kapolri Tito Karnavian terkait definisi terorisme...

Yusril: Revisi UU Terorisme Harus Akui HAM dan Pancasila

Monday, 21 May 2018 17:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sependapat militer perlu dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. Namun, dia mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merevisi Undang-undang (UU)...

Wakil Ketua Pansus DPR: Definisi Terorisme Harus Ada di UU

Saturday, 19 May 2018 10:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-undang Antiterorisme Supiadin Aries sepakat jika definisi terorisme harus ada dalam Revisi Undang undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme....

Penyiapan Tentara Elite Melawan Terorisme

Saturday, 19 May 2018 02:10 WIB

...

Ketua Pansus DPR Jelaskan Perdebatan Definisme Terorisme

Friday, 18 May 2018 21:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Khusus revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme M. Syafi'i menginginkan definisi terorisme masuk dalam norma UU tersebut. Ia tidak...

Gerindra Dianggap Pembela Teroris, Hashim: Itu Fitnah

Friday, 18 May 2018 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menegaskan fraksinya tidak pernah menghalangi atau menghambat penyelesaian revisi atas UU Terorisme tersebut. Itu diungkapkan menyusul tuduhan sejumlah...

Mensesneg Yakin tak Perlu Perppu Terkait Kasus Terorisme

Friday, 18 May 2018 17:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah yakin tidak harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Antiterorisme. Sebab koordinasi untuk menyelesaikan rancangan ini semakin membaik antara DPR dan...

Penanganan Terorisme oleh Polri Bertentangan dengan KUHAP

Friday, 18 May 2018 15:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Andri W. Kusuma, Pengacara Revisi UU tindak pidana terorisme saya pikir memang perlu memiliki maksud, agar penanganan masalah terorisme tidak lagi di monopoli oleh Polri. Apa yg dilakukan...

Pembahasan Revisi UU Sisakan Dua Opsi Definisi Terorisme

Friday, 18 May 2018 15:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Antiterorisme Arsul Sani mengatakan, saat ini tersisa dua opsi definisi terorisme. Untuk itu, Arsul ingin dalam rapat yang digelar pekan...

Pilih Revisi UU Terorisme atau Perppu?

Friday, 18 May 2018 02:33 WIB

...

Pakar Nilai UU Terorisme Cukup Kuat Berantas Pelaku

Thursday, 17 May 2018 00:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme sebetulnya sudah cukup kuat  memberantas terorisme. UU tersebut dibuat dengan...

Polri Optimistis Revisi UU Terorisme Rampung Sebelum 30 Mei

Wednesday, 16 May 2018 08:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Negara Republik Indonesia optimistis revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi pembahasan lama di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan segera rampung....

Revisi UU Terorisme Dinilai Tekankan Stabilitas Keamanan

Wednesday, 16 May 2018 06:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan revisi Undang-Undang (UU) terorisme akan fokus kepada stabilitas keamanan negara. Revisi perlu dilakukan untuk mencegah terorisme demi melindungi hak...

Fadli: UU Terorisme Jangan Dijadikan Alat Pelanggaran HAM

Wednesday, 16 May 2018 04:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan revisi terhadap Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, jangan sampai isinya dijadikan alat pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Untuk...

'Pemerintah Harus Segera Sahkan Revisi UU Terorisme'

Wednesday, 16 May 2018 03:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global (PSTPG) FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Badrus Sholeh mendesak Pemerintah mengesahkan revisi UU nomor 15 tahun 2003...

Politikus PKS Berharap Definisi Teroris Segera Dituntaskan

Tuesday, 15 May 2018 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR mengakui revisi Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme masih terhambat dalam menentukan definisi terorisme. Persoalan mengenai definisi terorisme justru menjadi polemik ketika...

Revisi UU Terorisme Mandek, DPR-Pemerintah Saling Bantah

Tuesday, 15 May 2018 17:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai pihak mendesak DPR untuk segera mengesahkan revisi atas Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2013 yang saat ini masih di dalam pembahasan di Pansus RUU Terorisme....

JK Optimistis Revisi UU Terorisme Rampung Mei atau Juni

Tuesday, 15 May 2018 16:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla optimistis, revisi atas Undang Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan rampung sekitar Mei atau...

Ketua Pansus: Revisi UU Antiterorisme Sudah 99 Persen

Monday, 14 May 2018 20:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Khusus Revisi Undang undang Antiterorisme Muhammad Syafii menyarankan Presiden Joko Widodo mendesak Tim Panja Pemerintah berkomitmen merampungkan Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang...

Anggota Pansus Ungkap Perdebatan Definisi Terorisme di DPR

Monday, 14 May 2018 20:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang Terorisme dari Fraksi PDIP, Risa Mariska membenarkan poin terkait definisi terorisme menyebabkan lamanya penyelesaian Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003...

'Alangkah Bodohnya Kita Memperdebatkan Definisi Terorisme'

Monday, 14 May 2018 19:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR danPemerintah diminta tidak terbelit-belit dalam merumuskan norma definisi terorisme dalam Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Definisi terorisme, seperti diketahui,...

Wiranto: TNI Ikut Berantas Terorisme tak akan Rugikan Rakyat

Monday, 14 May 2018 19:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjelaskan, keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme tak akan merugikan kepentingan rakyat. Dengan adanya Revisi Undang-Undang (UU) Tindak Pidana...

14 Ormas Islam Desak Revisi UU Terorisme Segera Disahkan

Monday, 14 May 2018 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 14 ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendesak agar Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau RUU Antiterorisme segera disahkan....

Satu Poin Krusial yang Tersisa dalam Revisi UU Terorisme

Monday, 14 May 2018 18:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Anggota Pansus Revisi UU Terorisme Arsul Sani menyebutkan, revisi atas Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Terorisme telah disepakati harus selesai pada masa sidang yang akan datang. Pembahasan mengenai...

Menkumham: Revisi UU Antiterorisme Mendesak

Sunday, 13 May 2018 16:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  PADANG - Pemerintah pusat akan mempercepat proses pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Anti-terorisme) untuk melawan aksi terorisme. Aksi pengeboman sejumlah...

Pansus RUU 15 Tahun 2003 Masih Bahas Definisi Terorisme

Friday, 20 Apr 2018 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih membahas definisi terorisme, karena masih ada perbedaan pendapat antara fraksi-fraksi dengan pemerintah...

BNPT Jadi Leading Sector Penanggulangan Terorisme

Monday, 19 Mar 2018 13:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (TPT), Muhammad Syafi’i, menegaskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menjadi leading sector dalam penanggulangan...