Sabtu, 8 Jumadil Akhir 1439 / 24 Februari 2018

Sabtu, 8 Jumadil Akhir 1439 / 24 Februari 2018

INDEX BERITA

Uji Tiga Pasal UU MD3, PSI: UU MD3 Ancam Demokrasi

Jumat, 23 Feb 2018 21:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan uji materi terhadap tiga pasal Undang-Undang MD3 (UU MD3) yaitu Pasal 73, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat 1....

Pengamat: Pemerintah Sebaiknya Ajukan Revisi UU MD3

Jumat, 23 Feb 2018 19:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf berpendapat pemerintah sebaiknya mengajukan revisi terbatas terkait Undang-Undang MD3 yang kini tengah diperdebatkan oleh masyarakat....

Sekjen PDIP: Jokowi tak Perlu Keluarkan Perppu Soal UU MD3

Jumat, 23 Feb 2018 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait adanya pasal kontroversi dalam Perubahan...

Penghinaan Parlemen Merampas Kewenangan Penegak Hukum

Selasa, 20 Feb 2018 04:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pasal penghinaan kehormatan DPR yang ada dalam Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD...

Nasdem: RUU MD3 Degradasi Hak Rakyat Terhadap DPR

Selasa, 13 Feb 2018 22:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad M Ali mengatakan, lembaga legislatif merupakan representasi dan milik rakyat yang seharusnya selalu siap dan legowo menerima kritikan rakyat....

Pimpinan DPR Tunggu UU MD3 Diundangkan

Selasa, 13 Feb 2018 21:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR menunggu Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) diundangkan menjadi undang-undang oleh pemerintah. Setelah UU MD3...

LIMA Nilai UU MD3 Jadikan MKD Tameng Anggota Parlemen

Selasa, 13 Feb 2018 19:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lingkaran Madani, Ray Rangkuti, menganggap revisi Undang-undang MPR DPR, DPRD, dan DPD (MD3) sebagai alat untuk menjadikan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai "tameng"...

MKD: UU MD3 untuk Mencegah Kriminalisasi Anggota Parlemen

Selasa, 13 Feb 2018 19:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Pasal 245 UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengenai pemanggilan anggota DPR harus melalui persetujuan presiden...

Pengamat: Revisi UU MD3 Upaya DPR Jadi Lembaga Super

Selasa, 13 Feb 2018 18:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai, revisi Undang-undang MPR DPR, DPRD, dan DPD (MD3) adalah upaya DPR RI untuk menjadi lembaga yang super. Salah satunya...

Dahnil: UU MD3 Seret Indonesia ke Era Kegelapan Demokrasi

Selasa, 13 Feb 2018 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). yang di dalamnya memuat pasal imunitas anggota DPR, kewenangan lebih MKD dan...

Soal Klausul RUU MD3, Polri: Kami Bergerak Sesuai UU

Jumat, 09 Feb 2018 15:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati klausul baru dalam revisi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Hal ini berkaitan klausul kewajiban polisi...

Revisi UU MD3, Polri Bisa Paksa Siapapun Datang ke DPR

Kamis, 08 Feb 2018 21:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR dan Pemerintah menyepakati klausul baru dalam revisi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Hal ini berkaitan klausul kewajiban polisi membantu DPR dalam memanggil...

'Penambahan Pimpinan DPR Bukan Politik Balas Budi'

Kamis, 08 Feb 2018 21:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Delapan fraksi di DPR dan Pemerintah telah sepakat membawa pembahasan revisi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) soal penambahan kursi...

Basarah dan Utut Dikabarkan akan Jadi Pimpinan DPR dan MPR

Kamis, 08 Feb 2018 17:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR RI telah sepakat untuk menambah kursi pimpinan DPR dan MPR untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penentuan kursi pimpinan ini disepakati dalam rapat...

Revisi UU MD3 Kemungkinan Diputus Lewat Voting

Rabu, 07 Feb 2018 19:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) soal penambahan kursi Pimpinan DPR dan MPR belum juga bulat di antara...

PAN Setuju Tambahan Kursi Pimpinan DPR untuk PDIP

Jumat, 29 Des 2017 18:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengaku setuju adanya penambahan kursi pimpinan DPR untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). menurutnya PDIP layak dan pantas memperoleh itu."Oleh karena...

PAN Ingin Revisi UU MD3 Dilakukan Proporsional

Jumat, 29 Des 2017 17:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan, partainya setuju dengan  revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Zulkifli mengingatkan, yang...

Bendahara FPDIP: Dua Nama Pantas Jadi Pimpinan DPR

Rabu, 27 Des 2017 19:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Alex Indra Lukman menilai ada dua nama dari internal fraksinya yang pantas menjadi Wakil Ketua DPR yaitu Ketua dan Sekretaris...

Semua Fraksi Sepakat Tambahan Kursi Pimpinan DPR untuk PDIP

Rabu, 27 Des 2017 14:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana penambahan kursi pimpinan DPR nampaknya bakal terealisasi. Semua fraksi di DPR disebut telah menyepakati hal tersebut dalam pembahasan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang...