Saturday, 3 Jumadil Awwal 1439 / 20 January 2018

Saturday, 3 Jumadil Awwal 1439 / 20 January 2018

INDEX BERITA

Kampanye Hitam Bisa Dilawan dengan Adu Program di Pilkada

Tuesday, 09 Jan 2018 16:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan Pilkada Serentak 2018 akan sukses jika tidak ada bentuk-bentuk kampanye hitam. Tjahjo mengingatkan bahwa adu visi dan misi di...

Mendagri: Politik Uang Bisa Terjadi di Seluruh Daerah

Tuesday, 09 Jan 2018 15:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan potensi terjadinya politik uang bisa terjadi di semua daerah penyelenggara Pilkada 2018. Politik uang disebut sebagai kejahatan demokrasi yang...

Mendagri Optimistis Rekam Data KTP-El Tuntas pada 2018

Sunday, 31 Dec 2017 09:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau masyarakat aktif menyelesaikan proses rekam data KTP-el pada 2018. Pemerintah mentargetkan perekaman data KTP-el tuntas pada 2018. Menurut Tjahjo, selama ini ada tiga...

Tjahjo probes SARA issues most rampant in 5 provinces

Sunday, 31 Dec 2017 08:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Home Affairs Minister Tjahjo Kumolo said that there are five provinces where political campaigners are more liable to resort to raising sensitive issues (SARA) related mainly...

10 Menteri Paling Banyak Diberitakan, Siapa Juaranya?

Friday, 29 Dec 2017 10:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Indicator (I2) juga mencatat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merupakan figur menteri yang paling banyak dicari media sepanjang 2017. Menurut Rustika, posisinya berada di urutan...

Tjahjo Sebut tak Berhak 'Utak-Atik' Jumlah Personel TGUPP

Wednesday, 27 Dec 2017 13:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut Kemendagri tak berhak mengotak-atik jumlah personel Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Kemendagri, menurutnya, hanya sebatas mengoreksi prosedur penganggaran...

Mendagri Jamin Keamanan Beribadah Natal

Sunday, 24 Dec 2017 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin adanya keamanan beribadah bagi umat Kristiani yang sedang menjalankan ibadah misa di malam Natal. "Setiap WNI di Republik Indonesia harus diberikan...

Pilkada 2018, 'DKPP dan Banwaslu Harus Lebih Aktif'

Friday, 22 Dec 2017 06:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpendapat bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) harus lebih aktif agar tidak terjadi kecurangan pada saat Pemilihan Kepala Daerah...

Pilkada 2018, 'Warga Wajib Lapor Data Terbaru'

Thursday, 21 Dec 2017 22:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 Kementrian Dalam Negeri meminta kepada masyarakat agar lebih proaktif memberikan informasi jika yang bersangkutan pindah alamat. Menurut Menteri Dalam Negeri...

Tjahjo: Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Berkampanye SARA

Wednesday, 20 Dec 2017 07:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan pasangan calon (paslon) yang terlibat kampanye berunsur SARA di Pilkada 2018 sebaiknya didiskualifikasi. Tjahjo mengingatkan potensi tingginya suhu politik...

Pesan Mendagri untuk Calon Kepala Daerah

Saturday, 16 Dec 2017 00:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menindak tegas praktik pelanggaran dalam Pilkada serentak. Tjahjo mengatakan jika terdapat calon yang tertangkap tangan melakukan politik uang maka...

Mendagri: Presiden Konsen Benahi Pelabuhan

Wednesday, 13 Dec 2017 22:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat konsentrasi terhadap perbaikan pelabuhan di seluruh Indonesia, baik yang besar atau pun kecil. "Sejak Pemerintahan...

Mendagri: Awas SARA dan Politik Uang di Pilkada 2018

Tuesday, 12 Dec 2017 21:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan hindari SARA dan politik uang kepada kader PDIP yang maju menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2018. Hal ini disampaikan...

Mendagri: Calon Kepala Daerah Politik Uang Didiskualifikasi

Tuesday, 12 Dec 2017 19:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Mendagri Tjahjo Kumolo meminta Bawaslu menindak tegas praktik melanggar dalam Pilkada serentak. Suksesnya pilkada, menurut Tjahjo, terjaminnya stabilitas dalam pesta demokrasi. "Tidak ada politik uang, sanksi dari...

Mendagri Pikir-Pikir Soal Anggaran Tim Gubernur

Wednesday, 06 Dec 2017 13:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono mengatakan proses evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018 masih sedang berjalan. Ia mengaku belum menemukan...

Ini Kunci Sukses Pilkada dan Pemilu Menurut Mendagri

Tuesday, 05 Dec 2017 18:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan, ada tiga hal yang dapat menentukan suksesnya suatu pilkada dan pemilu. Di antaranya, tak adanya praktik politik uang di...

Mendagri Minta Pemprov DKI tak Hambat Program Presiden

Wednesday, 29 Nov 2017 18:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih menanti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2018 diajukan secara resmi. Saat ini rancangan ini disebut masih berada...

Mendagri: PNS tak Netral Saat Pilkada akan Diberi Sanksi

Wednesday, 29 Nov 2017 15:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan akan ada sanksi kepada aparatur sipil negara yang terlibat secara aktif menjadi juru kampanye paslon tertentu dalam Pilkada Serentak...

Mendagri: Kepala Daerah tak Perlu Mundur Jika Ikut Pilkada

Wednesday, 29 Nov 2017 10:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan kepala daerah tidak harus mengundurkan diri jika maju dalam Pilkada. Naamun, anggota DPR, DPD dan DPRD harus mundur jika...

Mendagri: Etikanya Menteri Maju Pilkada Harus Lapor Presiden

Tuesday, 28 Nov 2017 09:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo menyebut secara etika bahwa menteri yang maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus melapor ke Presiden Joko Widodo. Hal ini...

Mendagri: Jabar Kunci Sukses Pilkada 2018

Tuesday, 14 Nov 2017 00:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan kelancaran pelaksanaan pemilihan di daerah padat penduduk merupakan kunci sukses pilkada 2018. Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada mendatang...

Tjahjo Jelaskan Teknis Penulisan Identitas Penghayat di KTP

Friday, 10 Nov 2017 18:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan teknis penulisan aliran kepercayaan bagi para penghayat aliran kepercayaan belum diputuskan oleh pemerintah. Menurut Tjahjo, saat ini ada penghayat...

'Revisi UU Ormas adalah Pengakuan Kesalahan Pemerintah'

Wednesday, 01 Nov 2017 15:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat telah menyerahkan usulan rancangan revisi UU Ormas ke Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Fadli menyatakan pimpinan DPR RI...

Mandagri: Revisi Terbatas UU Ormas Dimulai Awal Tahun Depan

Monday, 30 Oct 2017 19:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan revisi terhadap Undang-undang (UU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nomor 2 Tahun 2017 akan dilakukan awal tahun depan. Pemerintah menyatakan, akan...

Tjahjo: Tak Ada Pembubaran Ormas di Tahun Politik, Kecuali..

Monday, 30 Oct 2017 16:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan tidak ada rencana pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) sebelum dikeluarkan draf revisi UU Ormas paling lambat awal 2018. Begitu juga...

Mendagri: Perppu Ormas akan Direvisi Pelan-Pelan

Wednesday, 25 Oct 2017 18:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIBODAS -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan pemerintah menanti masukan dari DPR mengenai revisi atas Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 yang telah disahkan menjadi undang-undang....

Mendagri: Ormas Boleh Ada, Tapi...

Wednesday, 25 Oct 2017 11:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIBODAS -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengingatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan tiga hal dasar. Menurut Tjahjo, keberagaman masyarakat Indonesia...

Some parts of Perppu Ormas are final: Tjahjo

Monday, 23 Oct 2017 22:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minister of Home Affairs Tjahjo Kumolo said Lieu of Law (Perppu) No. 2/2017 on Mass Organizations (Ormas) could be revised. However, the details of which part that...

Soal Blanko KTP-El, Mendagri: Daerah Harus Proaktif

Sunday, 22 Oct 2017 13:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) kerap dipertanyakan di daerah-daerah Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai, daerah harus lebih bersikap proaktif. "Daerah harus...

Anies Harus Sisipkan Programnya ke APBD-P 2017

Sunday, 22 Oct 2017 12:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kini dipimpin Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno harus menyelipkan beberapa program yang...

Mendagri: Anies Harus Tetap Pidato di Paripurna DPRD

Sunday, 22 Oct 2017 11:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus berpidato di hadapan anggota DPRD DKI dalam rapat paripurna. DPRD sebagai institusi yang menjalankan fungsi...

Hari Santri Nasional adalah Benteng Pancasila

Sunday, 22 Oct 2017 11:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai, peringatan Hari Santri Nasional sebagai benteng. Menurut Tjahjo, hari santri nasional mengingatkan pada perjuangan para santri sejak sebelum kemerdekaan."Hari Santri...

Mendagri: Pengawasan Dana Desa Harus Ketat

Saturday, 21 Oct 2017 11:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pengawasan pengelolaan dana desa perlu ditangani secara serius dengan melibatkan elemen penting di pemerintahan.  Mendagri mengatakan banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa yang...

Soal Perppu, Mendagri: Terima Dulu Baru Revisi

Friday, 20 Oct 2017 17:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah terbuka untuk adanya revisi dalam Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Akan tetapi, dia menambahkan, pemerintah...

Mendagri: Semua Ormas Harus Ikuti Perppu

Friday, 20 Oct 2017 15:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo mengatakan, Perppu dibuat untuk menegaskan agar semua Organisasi massa (Ormas) harus mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Secara...

Menteri Tjahjo tak Tahu Alasan Djarot Absen Sertijab

Tuesday, 17 Oct 2017 18:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tidak mengetahui alasan mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak menghadiri agenda serah terima jabatan (Sertijab) kepada Gubernur dan...

Tjahjo: Kerusuhan di Kemendagri Itu Menampar Wajah Saya

Thursday, 12 Oct 2017 15:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo mengistilahkan perusakan dan kerusuhan di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (11/10) sama dengan menampar wajahnya. "Kerusuhan itu sama...

Mendagri Optimistis DPR Setujui Perppu Ormas

Wednesday, 04 Oct 2017 15:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, optimistis bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas Nomor 2 Tahun 2017 diterima oleh DPR. Tjahjo berharap setiap fraksi di...

Mendagri Mengaku Heran PT 20 Persen Dipermasalahkan

Wednesday, 27 Sep 2017 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Mendagri RI Tjahjo Kumolo menyampaikan keheranannya mengapa ambang batas pencalonan presiden atau "presidential treshold" sebesar 20 persen dipermasalahkan padahal angka ini sudah diterapkan pada duapilpres sebelumnya. "Saya...

Mendagri Tunggu Pengumuman Resmi Soal Bupati Kukar

Wednesday, 27 Sep 2017 10:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari untuk diambil langkah...