Saturday, 8 Jumadil Akhir 1439 / 24 February 2018

Saturday, 8 Jumadil Akhir 1439 / 24 February 2018

INDEX BERITA

Uji Tiga Pasal UU MD3, PSI: UU MD3 Ancam Demokrasi

Friday, 23 Feb 2018 21:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan uji materi terhadap tiga pasal Undang-Undang MD3 (UU MD3) yaitu Pasal 73, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat 1....

Pengamat: Pemerintah Sebaiknya Ajukan Revisi UU MD3

Friday, 23 Feb 2018 19:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf berpendapat pemerintah sebaiknya mengajukan revisi terbatas terkait Undang-Undang MD3 yang kini tengah diperdebatkan oleh masyarakat....

Sekjen PDIP: Jokowi tak Perlu Keluarkan Perppu Soal UU MD3

Friday, 23 Feb 2018 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait adanya pasal kontroversi dalam Perubahan...

DPR yang Superkuasa

Thursday, 22 Feb 2018 14:01 WIB

...

Ketua DPR: Tak Ada Kegentingan Memaksa Keluarkan Perppu MD3

Thursday, 22 Feb 2018 13:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang mengatakan tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terhadap Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3....

Jokowi confirms yet to sign MD3 Law

Thursday, 22 Feb 2018 10:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- President Joko Widodo has confirmed, he has yet to sign the bill of the Legislative Institutions Law (MD3 law) that has been passed into law by...

Without president's signature, MD3 Law remains valid

Thursday, 22 Feb 2018 10:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- House of Representatives (DPR) said the second revision of Law No. 17/2014 on Legislative Institutions (MD3) remained valid even though President Joko Widodo (Jokowi) does not sign...

Jokowi Tolak Tanda Tangan, DPR: UU MD3 Tetap Sah

Thursday, 22 Feb 2018 06:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) tetap sah meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menandatangani undang-undang tersebut. Wakil...

Bambang Soesatyo confident of president signing MD3 Law

Thursday, 22 Feb 2018 00:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- House Speaker Bambang Soesatyo is confident of President Joko Widodo signing the second revision of Law No. 17 of 2014 on Legislative Institutions (MD3 Law) that...

Saran Jimly Agar DPR tak Bungkam Kritik

Wednesday, 21 Feb 2018 20:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak membungkam kritik lewat instrumen Undang-Undang MD3. Jimly menyarankan siapapun untuk membedakan DPR sebagai institusi dan...

Controversial articles on MD3 Law

Wednesday, 21 Feb 2018 19:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- President Joko Widodo (Jokowi) was shocked by the amendment of Law No. 17/2014 on MPR, DPR, DPD, and DPRD (MD3). Currently, he still unwilling to sign the...

Bamsoet Optimistis UU MD3 Hasil Revisi Bakal Diteken Jokowi

Wednesday, 21 Feb 2018 15:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan optimismenya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal tetap menandatangani Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) baru hasil revisi. Optimisme Bambang...

Ilham Bintang, Mahfud MD: Bisa Kontroversi UU MD3 Diakhiri?

Wednesday, 21 Feb 2018 09:51 WIB

Oleh: Ilham Bintang* Prof Mahfud MD menjadi bintang program ILC TVOne Selasa ( 20/2) malam. Acara yang dipandu wartawan senior Karni Ilyas itu mengangkat tema, "Revisi UU MD3: DPR Makin...

Ini Pasal-Pasal Kontroversial UU MD3

Wednesday, 21 Feb 2018 08:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Presiden Joko Widodo kaget dengan perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Presiden pun masih belum mau menandatangani UU itu.Presiden Jokowi tidak menyangka ada banyak pasal...

Mengapa Presiden Belum Tanda Tangani UU MD3?

Wednesday, 21 Feb 2018 06:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengklaim Presiden Joko Widodo kaget dengan penjelasan soal Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Yasonna menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

Penghinaan Parlemen Merampas Kewenangan Penegak Hukum

Tuesday, 20 Feb 2018 04:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pasal penghinaan kehormatan DPR yang ada dalam Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD...

UU MD3: DPR Diperkuat, Kebebasan Berpendapat Diancam

Thursday, 15 Feb 2018 06:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Undang-Undang (UU) MD3 tentang MPR, DPR, dan DPD yang disahkan pada Senin (12/2), resmi digugat di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (15/2). MK didesak segera memutus permohonan atau...

Intrans: Menghina Pelanggar Amanah adalah Hak Warga Negara

Wednesday, 14 Feb 2018 18:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Polemik terkait dengan dimasukkannya pasal 122 huruf k dalam UU MD3 dinilai sebagai ironi di era demokrasi. Pasal ini berpeluang menjadi pasal karet untuk membungkam kritikan dengan...

Mahfud MD: DPR Mengacaukan Garis Ketatanegaraan

Wednesday, 14 Feb 2018 14:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum Mahfud MD Ikut bersuara terkait dengan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( UU MD3). Menurutnya, keinginan DPR memasukan sejumlah pasal yang...

Nasdem: RUU MD3 Degradasi Hak Rakyat Terhadap DPR

Tuesday, 13 Feb 2018 22:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad M Ali mengatakan, lembaga legislatif merupakan representasi dan milik rakyat yang seharusnya selalu siap dan legowo menerima kritikan rakyat....

Pimpinan DPR Tunggu UU MD3 Diundangkan

Tuesday, 13 Feb 2018 21:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR menunggu Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) diundangkan menjadi undang-undang oleh pemerintah. Setelah UU MD3...

LIMA Nilai UU MD3 Jadikan MKD Tameng Anggota Parlemen

Tuesday, 13 Feb 2018 19:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lingkaran Madani, Ray Rangkuti, menganggap revisi Undang-undang MPR DPR, DPRD, dan DPD (MD3) sebagai alat untuk menjadikan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai "tameng"...

MKD: UU MD3 untuk Mencegah Kriminalisasi Anggota Parlemen

Tuesday, 13 Feb 2018 19:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Pasal 245 UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengenai pemanggilan anggota DPR harus melalui persetujuan presiden...

Pengamat: Revisi UU MD3 Upaya DPR Jadi Lembaga Super

Tuesday, 13 Feb 2018 18:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai, revisi Undang-undang MPR DPR, DPRD, dan DPD (MD3) adalah upaya DPR RI untuk menjadi lembaga yang super. Salah satunya...

Dahnil: UU MD3 Seret Indonesia ke Era Kegelapan Demokrasi

Tuesday, 13 Feb 2018 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). yang di dalamnya memuat pasal imunitas anggota DPR, kewenangan lebih MKD dan...

Formappi: Tidak Ada Jalan Kecuali Menggugat UU MD3

Tuesday, 13 Feb 2018 16:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menegaskan tidak ada jalan lain bagi publik untuk menjaga nilai demokrasi selain menggugat Undang-Undang tentang MPR, DPR...

'Citra DPR akan Makin Buruk Jika Pengkritik Dikriminalisasi'

Tuesday, 13 Feb 2018 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR dan DPD (UU MD3) yang telah disahkan di parlemen, Senin (12/2) terus menuai kritik dari banyak kalangan. Salah satu yang menjadi...

Pengkritik DPR Bisa Dipidana, Bamsoet: Untuk Jaga Wibawa DPR

Tuesday, 13 Feb 2018 13:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan bahwa revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sudah sesuai dengan tata tertib dan...

Soal Klausul RUU MD3, Polri: Kami Bergerak Sesuai UU

Friday, 09 Feb 2018 15:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati klausul baru dalam revisi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Hal ini berkaitan klausul kewajiban polisi...

Revisi UU MD3, Polri Bisa Paksa Siapapun Datang ke DPR

Thursday, 08 Feb 2018 21:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR dan Pemerintah menyepakati klausul baru dalam revisi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Hal ini berkaitan klausul kewajiban polisi membantu DPR dalam memanggil...

'Penambahan Pimpinan DPR Bukan Politik Balas Budi'

Thursday, 08 Feb 2018 21:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Delapan fraksi di DPR dan Pemerintah telah sepakat membawa pembahasan revisi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) soal penambahan kursi...

Basarah dan Utut Dikabarkan akan Jadi Pimpinan DPR dan MPR

Thursday, 08 Feb 2018 17:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR RI telah sepakat untuk menambah kursi pimpinan DPR dan MPR untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penentuan kursi pimpinan ini disepakati dalam rapat...

Semua Fraksi Diklaim Sepakati Penambahan Jumlah Pimpinan MPR

Wednesday, 07 Feb 2018 23:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengatakan hampir semua fraksi sepakat penambahan jumlah pimpinan MPR sebanyak tiga kursi. Peruntukan kursi pimpinan MPR disesuaikan dengan urutan...

Revisi UU MD3 Kemungkinan Diputus Lewat Voting

Wednesday, 07 Feb 2018 19:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) soal penambahan kursi Pimpinan DPR dan MPR belum juga bulat di antara...

Fahri Hamzah: Pimpinan DPR Belum Terima Surat dari Golkar

Wednesday, 10 Jan 2018 04:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan hingga Selasa (9/1) pagi, Pimpinan DPR belum menerima surat dari Fraksi Partai Golkar terkait nama yang diajukan sebagai Ketua DPR...

Golkar Janjikan Ketua DPR yang Baru Sudah Ada Pekan Ini

Tuesday, 09 Jan 2018 13:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar menjanjikan seminggu ke depan nama pengganti Setya Novanto di posisi Ketua DPR sudah keluar. Proses menunggu seminggu ini melihat perkembangan dari hasil persetujuan revisi...

Fadli Zon akan Sampaikan Pidato Pembukaan Masa Sidang DPR

Tuesday, 09 Jan 2018 10:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengungkapkan rapat paripurna sidang pembukaan masa sidang ketiga 2017-2018 DPR akan dibuka dan dibacakan oleh Plt Ketua DPR, Fadli Zon. Fahri...

Ketua DPR Baru Diusulkan Setelah Revisi UU MD3 Selesai

Monday, 08 Jan 2018 18:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Zainudin Amali mengungkap nama pengganti calon Ketua DPR diusulkan menunggu revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,...

PAN Setuju Tambahan Kursi Pimpinan DPR untuk PDIP

Friday, 29 Dec 2017 18:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengaku setuju adanya penambahan kursi pimpinan DPR untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). menurutnya PDIP layak dan pantas memperoleh itu."Oleh karena...

PAN Ingin Revisi UU MD3 Dilakukan Proporsional

Friday, 29 Dec 2017 17:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan, partainya setuju dengan  revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Zulkifli mengingatkan, yang...