Saturday, 3 Jumadil Awwal 1439 / 20 January 2018

Saturday, 3 Jumadil Awwal 1439 / 20 January 2018

INDEX BERITA

Dengan PT 20 Persen, Demokrat Yakin Tetap Bisa Usung Capres

Friday, 12 Jan 2018 19:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto meyakini partainya tetap bisa mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden di Pemilu Presiden 2019, usai Mahkamah Konstitusi...

Perludem: Ada Lompatan Logika MK Soal Presidential Threshold

Friday, 12 Jan 2018 18:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). MK secara konstitusional dinilai telah...

Golkar: Ambang Batas tidak akan Munculkan Capres Tunggal

Friday, 12 Jan 2018 05:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Politikus Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya keputusan MK...

Effendi Gazali Bahagia Masih Ada Dissenting Opinion 2 Hakim

Friday, 12 Jan 2018 04:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai salah satu penggugat UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Effendi Gazali merasa bahagia meski gugatannya itu ditolak. Itu terjadi lantaran Effendi mendengar alasan perbedaan pendapat...

Gerindra: Mengapa MK Loyo?

Thursday, 11 Jan 2018 20:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 222 UU Pemilu mengenai ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold (PT), dinilai sebagai tanda MK telah kehilangan rasionalitas. Padahal...

PAN: Putusan MK Tergantung Selera Kekuasaan

Thursday, 11 Jan 2018 18:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) merupakan cerminan...

Putusan MK Soal PT Dinilai Hambat Munculnya Pemimpin Baru

Thursday, 11 Jan 2018 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen, telah menutup hak politik rakyat...

Dua Hakim MK Beda Pendapat Soal Putusan PT 20 Persen

Thursday, 11 Jan 2018 16:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 53/PUU-XV/2017, terdapat dua orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda. Perbedaan pendapat ada pada putusan terkait Pasal 222 Undang-Undang (UU)...

Yusril: Putusan MK Soal PT tak Sejalan Spirit Konstitusi

Thursday, 11 Jan 2018 15:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, putusan tersebut...

Perludem Tagih Janji Putusan MK Soal UU Pemilu

Wednesday, 03 Jan 2018 21:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memenuhi janjinya untuk memutus perkara pengujian UU Pemilu pada awal Januari ini.  Titi mengatakan setidaknya yang paling krusial soal...

KPU: Ada Risiko jika Uji Materi UU Pemilu Dibaca Tahun Depan

Wednesday, 13 Dec 2017 06:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, mengatakan akan ada potensi risiko jika putusan uji materi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 baru dibacakan pada tahun...

MK Putuskan Anggota Legislatif Harus Mundur Jika Ikut Pilkada

Tuesday, 28 Nov 2017 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan uji materi terhadap Pasal 7 ayat 2 huruf s Undang-undang (UU) No. 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hakim MK menilai...

KPU: Biaya Pembuatan Kotak Suara Transparan Murah

Tuesday, 28 Nov 2017 06:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, biaya pembuatan kotak suara transparan tidak akan melebihi Rp 200 ribu. Kotak suara transparan akan digunakan untuk Pemilu...

Percepat Putusan MK, Perindo Kurangi Jumlah Saksi

Wednesday, 15 Nov 2017 05:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sidang uji materi (judicial re view) pasal 173 Undang-Undang nomer 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terus bergulir di Mahkamah Konstitusi. Partai-partai politik pemohon berharap MK...

KPU: Kotak Suara Transparan Pakai Bahan Karton Kedap Air

Tuesday, 14 Nov 2017 21:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pihaknya telah memutuskan bahan pembuatan kotak suara transparan untuk Pemilu 2019. KPU memastikan biaya produksi kotak suara tersebut...

KPU Purbalingga Temukan 406 Nama Kader Parpol Ganda

Tuesday, 14 Nov 2017 00:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Hasil verifikasi administrasi keanggotaan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 yang dilakukan KPU Purbalingga, menemukan ada 406 nama yang terdaftar menjadi anggota di dua atau lebih...

KPU Utamakan Efisiensi Pengadaan Kotak Transparan

Saturday, 28 Oct 2017 01:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan KPU mengutamakan prinsip efisiensi soal wacana pengadaan kotak suara transparan. KPU mengendepankan efissiensi, karena salah satu asas pemilu adalah efisien."Efisien yang...

MK Tolak Gugatan Djan Faridz

Thursday, 26 Oct 2017 20:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi UU Pilkada dan UU Parpol yang diajukan oleh politikus Djan Faridz. "Amar putusan mengadili,...

Pakar: Angka PT Bisa Dianggap Inkonstitusional

Tuesday, 24 Oct 2017 20:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, mengatakan angka dalam ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU...

Pakar: Pasal 222 UU Pemilu Menguntungkan Capres Pejawat

Tuesday, 24 Oct 2017 19:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas,Padang, Sumbar, Feri Amsari menilai Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden hanya akan menguntungkan pejawat"Ahli...

MK Dinilai Rusak Demokrasi Jika tak Batalkan PT 20 Persen

Monday, 23 Oct 2017 19:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai dapat merusak sistem demokrasi Indonesia apabila tidak membatalkan sistem presidential treshold (PT) 20 persen pada pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 mendatang. Hal...

Gerindra Harap Putusan MK Penuhi Rasa Keadilan Berdemokrasi

Saturday, 14 Oct 2017 06:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangan rasa keadilan berdemokrasi saat memutuskan gugatan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Gerindra yakin, tidak diterapkannya presidential threshold...

HNW: PT Nol Persen di Pemilu 2019 Sesuai UUD 1945

Saturday, 14 Oct 2017 06:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai, ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) nol persen sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta keputusan Mahkamah...

Lima: PT Semakin Sulitkan Tokoh Baru Maju di Pilpres 2019

Thursday, 12 Oct 2017 18:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, peluang munculnya tokoh-tokoh baru dalam Pilpres 2019 semakin berat. Salah satunya karena diberlakukannya ambang batas pengajuan...

Pengamat: Kompetisi Pilpres Lebih Sehat Tanpa PT

Wednesday, 11 Oct 2017 22:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Igor Dirgantara menilai, penerapan ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) justru membuka peluang terjadinya politik transaksional di Pemilu serentak 2017. Sebab, Parpol akan...

Ketua Pansus: PT 20 Persen Bukan Batasi Pencalonan Presiden

Thursday, 05 Oct 2017 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menyebutkan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential thresold) dinilai DPR tidak membatasi hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri. "Pemohon...

Ketua Pansus: Penggugat UU Pemilu Hanya Asumtif

Thursday, 05 Oct 2017 21:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menyatakan dalil Pemohon dalam permohonan uji materi Pasal 173 ayat (1), huruf e, dan ayat (3) UU Pemilu hanya berdasarkan...

Effendi: Presidential Threshold Rugikan Hak Politik Rakyat

Thursday, 05 Oct 2017 16:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Komunikasi politik Effendi Gazali menjadi salah satu pihak yang mengajukan gugatan Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pengajuan Capres (Presidential threshold). Effendi menilai penerapan...

Alasan KPU Meminta MK Segera Putus Uji Materi UU Pemilu

Thursday, 05 Oct 2017 15:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan pihaknya berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutus uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya...

Lukman: Gugatan Presidential Threshold tak Substansial

Thursday, 05 Oct 2017 15:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, belum melihat adanya perdebatan substansial terkait gugatan Pasal  222 UU Pemilu tentang ambang batas pengajuan Capres (<i>presidential threshold</i>)...

Lukman: UU Pemilu tak Batasi Rhoma Irama Diusung Jadi Capres

Thursday, 05 Oct 2017 15:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy hadir sebagai wakil dari DPR RI dalam sidang lanjutan judicial review terkait Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas...

DPR: Presidential Threshold tak Langgar Asas Moralitas

Thursday, 05 Oct 2017 14:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji manteri UU Pemilu Pasal 222 tentang ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold), Kamis (5/10). Agenda sidang kali ini adalah...

DPR: Parpol Lama tak Perlu Verifikasi demi Hemat Anggaran

Thursday, 05 Oct 2017 13:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan, tidak adanya verifikasi ulang partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu 2019, salah satunya karena untuk menghemat anggaran....

'Presidential Threshold Bertentangan dengan Konstitusi'

Tuesday, 03 Oct 2017 21:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dapat dikatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945."Kami berpandangan bahwa pengaturan...

Yusril Anggap Ketentuan Presidential Threshold tak Rasional

Tuesday, 03 Oct 2017 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan rasionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang dianggapnya tidak rasional digunakan dalam Pemilu...

Yusril: Pengaturan Presidential Treshold Buruk

Tuesday, 03 Oct 2017 19:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan putusan uji materi ketentuan pengaturan ambang batas pencalonan presiden yang empat...

Yusril: Aturan Verifikasi Pemilu 2019 Bingungkan Parpol Lama

Tuesday, 03 Oct 2017 17:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengkritisi aturan dalam Peraturan KPU (PKPU) terkait verifikasi parpol peserta Pemilu Serentak 2019. Dia menilai aturan itu...

Yusril: Hak Konstitusional Dipasung Pasal 222 UU Pemilu

Tuesday, 03 Oct 2017 15:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, hak konstitusional partainya dipasung oleh Pasal 222 Undang-undang (UU) Pemilu. Sebagai partai peserta pemilu, partainya berhak...

Yusril Pertanyakan Pertimbangan MK

Tuesday, 03 Oct 2017 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian materi terhadap aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dalam...

Mendagri Mengaku Heran PT 20 Persen Dipermasalahkan

Wednesday, 27 Sep 2017 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Mendagri RI Tjahjo Kumolo menyampaikan keheranannya mengapa ambang batas pencalonan presiden atau "presidential treshold" sebesar 20 persen dipermasalahkan padahal angka ini sudah diterapkan pada duapilpres sebelumnya. "Saya...