Monday, 3 Jumadil Akhir 1439 / 19 February 2018

Monday, 3 Jumadil Akhir 1439 / 19 February 2018

INDEX BERITA

Nasib Terakhir PBB Ditentukan di Sidang Bawaslu

Sunday, 18 Feb 2018 10:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan tiap partai politik yang dinyatakan tidak lolos atau tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),...

PBB tak Lolos, Yusril akan Gugat KPU

Saturday, 17 Feb 2018 19:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya akan mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait tidak lolosnya partainya itu dalam verifikasi...

Yusril: Hanya Karena 6 Orang Datang Terlambat, PBB tak Lolos

Saturday, 17 Feb 2018 15:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya akan meminta Bawaslu untuk melakukan mediasi antara PBB dengan KPU Pusat mengenai persoalan di Manokwari Selatan Papua. Diketahui,...

Ditanya Soal Pilpres 2019, Ini Jawaban Yusril

Friday, 16 Feb 2018 07:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, belum memikirkan untuk maju Pemilu Presiden 2019. Karena ia masih fokus memuluskan partainya melaju, mengingat PBB harus kembali...

Yusril Bertekad Bangkitkan PBB Jadi Partai Kuat

Monday, 12 Feb 2018 17:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bertekad membangkitkan partainya menjadi partai yang kuat. Yusril juga menargetkan PBB mampu mempunyai wakil kembali di...

Yusril: Pemerintah Saat Ini Cenderung Menjadi Represif

Tuesday, 06 Feb 2018 13:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- RUU KUHP mengenai pasal penghinaan Presiden saat ini kembali dibahas oleh tim di DPR. Menanggapi hal ini Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah...

'Jangan persoalkan Otonomi Khusus Aceh dan Papua'

Sunday, 04 Feb 2018 12:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meminta agar saat ini jangan mempermasalahkan otonomi khusus untuk Provinsi Aceh dan Papua. Menurutnya, jika ada kekurangan dalam pelaksanaanya...

Gizi Buruk di Papua Bukan Kewenangan Pemerintah Pusat

Sunday, 04 Feb 2018 07:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat mengenai permasalahan kesehatan di Asmat, Papua. Menurutnya hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, namun bukan berarti terlepas...

Badan Pengawas KPK Boleh Saja, Asal ...

Friday, 02 Feb 2018 22:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat mengenai usulan adanya badan pengawas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya jika ingin membentuk badan pengawas maka undang-undang...

Yusril Optimistis PBB Mampu Lewati Ambang Batas Parlemen

Sunday, 21 Jan 2018 22:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Bulan Bintang (PBB) optimistis mampu kembali ke panggung politik utama nasional dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan, motor partainya...

Ini Saran Yusril Terkait Verifikasi Partai Politik

Tuesday, 16 Jan 2018 03:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan verifikasi faktual bagi seluruh partai politik, termasuk partai politik peserta Pemilu 2019 masih menjadi perdebatan. Hal ini tampak dalam pembahasan antara...

Jubir HTI: Gugatan Yusril Masih dalam Proses

Monday, 15 Jan 2018 13:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto mengklarifikasi perihal gugatan Yusril Ihza Mahendra terhadap Perppu Ormas yang berimbas dibubarkannya HTI. Ismail menepis kabar bahwa gugatan...

PAN Setuju Usulan Yusril Soal Putusan MK

Thursday, 11 Jan 2018 20:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PAN Yandri Susanto sepakat terkait pendapat Yusril Ihza Mahendra soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal verifikasi partai tidak berlaku surut. Pasalnya menurut dia, saat...

Yusril: Putusan MK Soal PT tak Sejalan Spirit Konstitusi

Thursday, 11 Jan 2018 15:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, putusan tersebut...

Ini Pesan Yusril untuk Kader PBB Menuju Pemilu 2019

Tuesday, 28 Nov 2017 02:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra meminta kadernya dan masyarakat yang hendak menjadi calon legislatif untuk tidak perlu ragu karena PBB dinyatakan...

Yusril Enggan Komentari Kecelakaan Setya Novanto

Friday, 17 Nov 2017 00:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra enggan berkomentar banyak mengenai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto. Novanto kini menjalani perawatan usai mengalami kecelakaan...

PBB Tunggu KPU Periksa Berkas Pendaftaran Pemilu

Wednesday, 15 Nov 2017 20:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya menanti tindaklanjut dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memeriksa dokumen syarat pendaftaran calon peserta Pemilu...

KPU: Kendala Teknis Sipol tak Signifikan

Friday, 03 Nov 2017 12:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum menilai kendala teknis yang terjadi di sistem informasi partai politik (Sipol) tidak terlalu berpengaruh dalam kegagalan parpol mendaftar sebagai calon peserta pemilu. "Kendala...

Yusril Minta Bawaslu Pertimbangkan Putusan Hakim PTTUN

Thursday, 02 Nov 2017 18:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra meminta Badan Pengawas Pemilu untuk mempertimbangkan putusan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta pada 2013...

PBB Gugat KPU ke Bawaslu Terkait Sipol

Thursday, 02 Nov 2017 16:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Bulan Bintang (PBB) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penerapan sistem informasi partai politik (Sipol) yang menyebabkan partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra itu tidak lolos...

Yusril tak Setuju Opini Mahfud MD Soal HTI

Thursday, 26 Oct 2017 13:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra tak setuju dengan opini yang dibangun Mahfud MD soal Hizbut Tahrir (HTI) sudah tamat. Hal itu disampaikan Yusril usai...

PTUN Jakarta Sidangkan Gugatan Pembubaran HTI

Thursday, 26 Oct 2017 12:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang gugatan pembubaran HTI, Kamis (26/10). Dalam sidang ini, HTI melawan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas pembubaran yang dilakukannya...

Yusril Minta Mendagri Klarifikasi Pidatonya di Paripurna DPR

Thursday, 26 Oct 2017 12:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mengklarifikasi pidatonya di DPR RI pada Selasa (24/10). Tjahjo berpidato dalam rangkaian...

Yusril Diminta Dampingi HTI Gugat UU Ormas Lagi ke MK

Wednesday, 25 Oct 2017 21:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Hizbut Tahrir Indonesia terkait Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang baru disahkan...

Law on Ormas poses serious problem for Muslims: Yusril

Wednesday, 25 Oct 2017 16:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Expert on Constitutional Law, Yusril Ihza Mahendra, assessed that the new law on Mass Organization could pose a serious problem for Muslims in Indonesia. He said, the...

Yusril: UU Ormas Bisa Jadi Masalah Serius Bagi Umat Islam

Wednesday, 25 Oct 2017 15:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR telah menyetujui dan mengesahkan Perppu Ormas menjadi Undang Undang dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (24/10) lalu. Pengamat hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Perppu...

Yusril: MK Lamban Putuskan Pengujian Perppu Ormas

Wednesday, 25 Oct 2017 14:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lambatnya mahkamah konstitusi (MK) mengambil keputusan terkait pengujian Perppu Ormas disebabkan karena pemohon yang terlalu banyak. DPR sudah diprediksi akan menerima Perppu pengganti UU No. 17/2013...

Yusril: Perppu Ormas Jadi UU, Uji Materi di MK Berhenti

Wednesday, 25 Oct 2017 11:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan, dengan disahkannya Perppu Ormas menjadi Undang-undang (UU) oleh DPR, maka proses pengujian Perppu di mahkamah konstitusi (MK) otomatis...

Gatot Dilarang Masuk AS, Yusril: Saya Juga Pernah

Tuesday, 24 Oct 2017 19:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meminta pemerintah tegas pada persoalan yang dihadapi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat ditolak masuk ke Amerika Serikat (AS)...

Yusril Optimistis PT 20 Persen akan Dibatalkan MK

Tuesday, 24 Oct 2017 15:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra meyakini gugatan terhadap pasal 222 UU Pemilu akan diterima majelis Hakim Konstitusi karena argumen yang diajukan ke...

Yusril Adukan Masalah Pendaftaran Parpol ke Bawaslu

Friday, 20 Oct 2017 14:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pihaknya akan membawa persoalan pendaftaran parpol yang terhambat ke Bawaslu. PBB berencana mengajukan pengaduan tersebut pada...

PBB tak Lolos Pendaftaran Pemilu, Ini Kata Yusril

Wednesday, 18 Oct 2017 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pihaknya menanti pernyataan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait status akhir pendaftaran partainya. Berdasarkan data...

Yusril Sarankan Perppu Ormas Ditolak Saja, Ini Alasannya

Wednesday, 18 Oct 2017 17:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, Perppu Ormas rawan untuk menjadi senjata Rezim yang berkuasa untuk menyerang lawan politiknya. Oleh sebab itu, kata dia,...

In Picture: Bahas Perppu Ormas, Komisi II Undang Yusril dan Refly Harun

Wednesday, 18 Oct 2017 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Refly Harun dan Yusril Ihza Mahendra dan Refly Harun  mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen,...

Yusril Ingin MK Segera Putuskan UU Terkait PT

Tuesday, 17 Oct 2017 05:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dengan cepat memutuskan perkara pengujian Undang-undang (UU) Pemilu terkait Presidential Treshold (PT)....

Ketua Pansus: PT 20 Persen Bukan Batasi Pencalonan Presiden

Thursday, 05 Oct 2017 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menyebutkan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential thresold) dinilai DPR tidak membatasi hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri. "Pemohon...

Ketua Pansus: Penggugat UU Pemilu Hanya Asumtif

Thursday, 05 Oct 2017 21:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menyatakan dalil Pemohon dalam permohonan uji materi Pasal 173 ayat (1), huruf e, dan ayat (3) UU Pemilu hanya berdasarkan...

'Presidential Threshold Bertentangan dengan Konstitusi'

Tuesday, 03 Oct 2017 21:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dapat dikatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945."Kami berpandangan bahwa pengaturan...

Meski Kritisi Aturan Parpol, PBB Tetap Daftar di Pemilu 2019

Tuesday, 03 Oct 2017 21:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, memastikan pihaknya segera mendaftar menjadi calon peserta pemilu. Menurut dia, sebenarnya pendaftaran akan dilakukan pada Selasa (3/10). ...

Yusril Anggap Ketentuan Presidential Threshold tak Rasional

Tuesday, 03 Oct 2017 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan rasionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang dianggapnya tidak rasional digunakan dalam Pemilu...