Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Istri Wakil Bupati Ini Akan Diperiksa Kejakgung, Ada Apa?

Kamis 28 Feb 2013 07:07 WIB

Red: Heri Ruslan

Gedung Kejagung.

Gedung Kejagung.

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDARLAMPUNG -- Melin HW istri Wakli Bupati Lampung Selatan Eky Setyanto akan diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) atas perkara dugaan kredit fiktif antara Bank BRI Cabang Telukbetung dan PT Natar Perdana Motor (NPM) senilai Rp 82 miliar.

"Petunjuk yang diberikan kepada Polda Lampung telah dilengkapi, tapi Melin hanya diperiksa sebagai saksi untuk kasus tindak pidana perbankan," kata Kasi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Heru Widjatmiko, di Bandarlampung, Kamis.

Terkait petunjuk jaksa untuk memeriksa Melin HW atas dugaan korupsi, dia mengatakan, penyidik tidak bisa memeriksa dalam satu perkara sehingga akan melaporkan keterlibatan Melin ke Kejagung.

"Polda telah menyelidik kasus tinda pidanak banknya, jadi tidak bisa lagi menyelidiki kasus dalam perkara yang sama. Tapi kami sudah laporkan Melin ke Kejagung," katanya.

Dia menjelaskan, apabila memang dalam kasus tindak pidana perbankan tersebut ada unsur tindak pidana korupsi, pihak Kejagung yang akan menyelidikinya.

"Kami juga sudah melampirkan alat bukti ke Kejagung dari hasil penyelidikan Polda. Surat pemanggilan Melin juga sudah dilampirkan dalam bukti tindak pidana perbankannya," kata dia.

Ia menjelaskan, pihak Kejati menilai Melin diduga telah melanggar pasal 5 UU Nomor 31 tahun 1999 junto UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terkait gratifikasi yang diberikan kepada empat orang pihak Bank BRI.

"Setelah dipelajari ternyata petunjuk yang kami minta untuk dilengkapi sudah disiapkan oleh penyidik polda," kata dia

Menurut penyidik, Melin diduga telah melakukan kerjasama dengan melawan hukum, bersama empat orang pegawai Bank BRI Cabang Telukbetung untuk membuat dan menyetujui
kredit fiktif sebagai salah satu cara membebaskan PT NPM dari kredit macet.

Untuk unsur kerugian negara yang dimaksud, dijelaskannya, terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya pasal 2 dan pasal 3 tapi juga pasal 5 yang bisa dikenakan sebagai tindak pidana korupsi. Ada dugaan gratifikasi dalam perkara tersebut dari PT NPM ke pegawai BRI.

"Gratifikasi itu berupa pemberian uang tersebut, yang berjumlah variatif dari Rp1 miliar hingga Rp12 miliar untuk ke empat pegawai BRI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," katanya menambahkan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA