Rabu, 24 Safar 1441 / 23 Oktober 2019

Rabu, 24 Safar 1441 / 23 Oktober 2019

Perlu Ubah Tradisi Agar Tak Terjadi Pernikahan Remaja

Kamis 11 Jul 2013 23:43 WIB

Rep: Neni Ridarineni/ Red: Djibril Muhammad

Pernikahan dini (Ilustrasi).

Pernikahan dini (Ilustrasi).

Foto: IST

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menikahkan anak di waktu remaja merupakan tradisi masyarakat yang perlu diubah. Sebab, remaja belum siap untuk mempunyai anak dan belum mengerti arti perkawinan. Tradisi tersebut harus diubah.

Hal itu dikemukakan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya pada 'Peringatan Hari Penduduk Dunia Tahun 2013', di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Kamis (11/7).

Menurut Sultan, remaja akan lebih terbuka mengenai permasalahan pribadinya ketika berkomunikasi dengan sesama remaja dari pada komunikasi sama guru pembimbing dan kedua orangtuanya.

Sebab, sesama remaja  tersebut lebih mengerti permasalahan pribadinya dibandingkan dengan guru maupun orang tua.

Melalui dialog antar remaja, Sultan berharap bisa menjai pilihan untuk merubah tradisi masyarakat,  khususnya di  desa yang orang tuanya masih menikahkan anak-anaknya ketika masih remaja dan melarang anak sekolah karena membantu orang tua bekerja.

"Kita harus membongkar tradisi supaya orangtua mau mengubah pola pikirnya. Hal ini harus segera dilakukan. Walaupun tidak bisa secara cepat dan kemungkinan menunggu satu-dua generasi untuk mengubah pola pikir tersebut, tetapi hal ini harus dimulai sekarang," kata Sultan.

Kepala BKKBN Prof Fasli Jalal mengatakan BKKBN mengembangkan Program GenRe (Generasi Berencana) bagi remaja dan keluarga yang memiiliki remaja. Program GenRe ditujukan kepaa remaja atau mahasiswa melalui wadah Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau Mahasiswa (PIK R/M).

Diharapkan PIK R/M ini bisa melibatkan 8,5 juta siswa SMA/SMK/MI di 30 ribu sekolah dan 5,8 juta mahasiswa di 3200 kampus. Tentu saja PIK R/M tersebut akan terbentuk secara bertahap, tergantung anggaran. Khusus tahun ini anggaran untuk Program GenRe sekitar Rp 5 miliar.

"Dengan anggaran tersebut selama 2013-2014 sudah terbentuk 3.000 PIK R/M di di SMA/SMK/MI dan 300-500 PIK R/M di kampus seluruh Indonesia,'kata dia.

Pada kesempatan ini  juga dilakukan penandatanganan MoU antara BKKBN dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang penelitian dan pengembangan pendidikan Kesehatan Reproduksi.

Acara yang dibuka Sultan HB X yang ditandai dengan pemukulan gong dihadiri  Kepala BKKBN Prof Fasli Jalal, Ketua Pengurus Nasional PKBI Sarsanto W,Sarwono, Residen Coordinator PBB Douglas Broderick, Kepala
Perwakilan UNFPA Jose Ferraris,   dan Wakil dari Kementerian Kesehatan Prof.Slamet Riyadi, serta Ketua LIPI Prof.Lukman Hakim.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA