Sunday, 16 Muharram 1441 / 15 September 2019

Sunday, 16 Muharram 1441 / 15 September 2019

MK Diminta Perbaiki Kerja Hakim Konstitusi

Jumat 04 Oct 2013 22:00 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Akil Mochtar ditahan KPK.

Akil Mochtar ditahan KPK.

Foto: Republika/Yasin Habibi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida mengusulkan Mahkamah Konstitusi melakukan moratorium atau pembatasan penanganan sengketa pilkada dan melakukan perbaikan kerja hakim konstitusi.

"Usulan moratorium ini agar hakim konstitusi melakukan perbaikan sampai dipastikan sengketa pilkada yang ditangani benar-benar bersih," kata Laode Ida pada diskusi bertema 'DPD Menyapa: MK Masih Dipercayakah Oleh Rakyat' di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (4/10).

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah, Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin dan Ketua Mediasi Hukum Nasional John Palinggi. Menurut Laode Ida, moratorium penanganan sengketa pilkada ini penting untuk menjaga integritas lembaga Mahkamah Konstitusi.

Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tenggara ini menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi adalah kolektif kolegial yakni diputuskan bersama oleh sembilan hakim konstitusi dikabulkan atau ditolak, dan dimenangkan oleh suara terbanyak.

Menurut Laode Ida, jika Ketua MK tertangkap tangan KPK melakukan transaksi dugaan penyuapan terkait sengketa pilkada kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, serta pilkada Kabupaten Lebak, Banten, maka patut ditelusuri lebih lanjut apakah hakim konstitusi lainnya ikut terlibat atau tidak.

"Dengan keputusan kolektif kolegial, maka putusan sengeka pilkada paling tidak diputuskan oleh lima hakim konstitusi, bukan hanya Akil Mochtar sendiri," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA