Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

KPK: Pengendalian Hutan akan Hasilkan Rp 15,9 Triliun

Kamis 06 Feb 2014 17:44 WIB

Rep: Bilal Ramadhan/ Red: A.Syalaby Ichsan

  Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ( ketiga kiri) saat memberikan keterangan pers usai menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) dengan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/2).     (Republika/Agung S

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ( ketiga kiri) saat memberikan keterangan pers usai menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) dengan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/2). (Republika/Agung S

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menjelaskan, akan banyak  uang negara yang bisa diselamatkan jika pengawasan dan pengendalian di sektor kehutanan berhasil dilakukan. 

Menurutnya, dalam pertambangan di kawasan hutan, jika dikendalikan akan ada lebih dari Rp 15,9 triliun yang dapat diselamatkan. 

Sementara, jelasnya,  PNBP yang bisa diselamatkan sekitar Rp 12 triliun karena memang ada kekurangan PNBP sebesar Rp 12 triliun dalam dua tahun belakangan.

Sedangkan untuk renegosiasi, penerimaan negara yang bisa dikendalikan misalnya untuk satu kontrak nikel di kawasan tambang dapat sebesar Rp 167 juta dolar AS atau kontrak karya emas sebesar 65,8 juta dolar AS yang dapat diselamatkan.

Maka itu, dalam kajian ini, KPK menerapkan sistem Corruption Impact Assassment, sehingga tidak hanya pemetaan proses bisnis tapi juga membangun tata niaga dan tata laksana di sektor kehutanan yang berjalan dengan lebih baik.

Diharapkan, ujarnya, dengan pemetaan ini, tidak hanya untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan tapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya pemberantasan korupsi pun akan dirasakan secara nyata bagi masyarakat.

"Kita juga akan menyentuh kira-kira pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau pengelolaan hutan Indonesia baik, kayu-kayu yang baik yang premium kualitasnya yang bisa diekspor, jadi peningkatan ekonomi lebih maju lagi. Kami ingin sampai satu titik pemberantasan korupsi harus terasa secara nyata," tegas BW.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA