Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Sultan Lampung Ingin Ada UU Proteksi Kerajaan

Kamis 04 Jan 2018 16:58 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Yudha Manggala P Putra

Raja dan Sultan se-Indonesia mengikuti audiensi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1).

Raja dan Sultan se-Indonesia mengikuti audiensi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1).

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Para sultan dari berbagai keraton dan kerajaan di seluruh Indonesia melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1). Presiden pun mempersilakan para sultan dan pemangku keraton untuk menyampaikan berbagai keluhan mereka saat ini.

Kepada Presiden, Raja Kesultanan Lampung Edward Syah Pernong mengharapkan agar keraton-keraton Indonesia masuk dalam unit kerja kepresidenan. Hal ini, kata dia, diperlukan agar keraton terlibat secara nyata dan dapat memberikan kontribusi dalam berbagai kebijakan pembangunan bangsa.

"Kami ingin keterlibatan keraton ini secara nyata implementasinya dan interaksinya, ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan ini. Sehingga kami mengharapkan keraton ini ada dalam unit kerja kepresidenan," kata Edward saat berdialog dengan Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Dengan adanya unit kerja kepresidenan untuk kerajaan di Nusantara, lanjut dia, Presiden dapat mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat bawah. Tak hanya itu,ia juga berharap agar unsur-unsur keraton dapat tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk turut berperan menentukan pembangunan di masing-masing daerahnya.

Selain itu, Edward juga meminta kepada Presiden agar terdapat Undang-Undang Proteksi Kerajaan terhadap kerajaan-kerajaan nusantara. Undang-undang tersebut diharapkan juga dapat memberikan perlindungan terhadap kearifan lokal serta pemimpin informal di setiap daerah.

"Kami ingin kerajaan nusantara ada undang-undang proteksi yang memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan. Memberikan perlindungan kepada pemimpin informal, sehingga kebijakan-kebijakan yang ada, dilandasi kebijakan yang berkebudayaan," jelas dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA