Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Ketua TKD Jabar: Gaji Dokter Era Jokowi Cukup Besar

Rabu 16 Jan 2019 22:42 WIB

Rep: Ita Nina Winarsih/ Red: Bayu Hermawan

Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi

Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi

Foto: Foto: Ita Nina Winarsih/Republika
Ketua TKD mengatakan salah jika gaji dokter era Jokowi kalah dengan gaji juru parkir.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi membantah jika gaji tukang parkir lebih besar dari gaji dokter di Indonesia, seperti yang disampaikan Capres Prabowo dalam pidatonya. Menurutnya, justru baru kali ini gaji dokter di Indonesia sangat besar.

Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan besaran gaji dokter yang sebenarnya. Menurut dia, gaji dokter harus dilihat berdasarkan kualifikasi masing-masing. Faktanya, terdapat kualifikasi dokter spesialis maupun dokter umum.

"Sebenarnya, baru saat ini gaji dokter di Indonesia sangat besar dalam setiap bulannya. Jadi, tidak benar jika gaji tukang parkir lebih besar dari gaji dokter," ujar Dedi, kepada Republika.co.id, Rabu (16/1).

Selain gaji, para dokter itu mendapatkan jasa medis dari pemeriksaan pasien. Kalau tidak percaya, silahkan cek ke lapangan. Ketua DPD Golkar Jawa Barat tersebut, sempat menjelaskan salah satu kebijakaannya saat menjadi Bupati Purwakarta. Gaji dokter saat itu mencapai minimal Rp7,5 Juta dalam setiap bulan. Jumlah tersebut dapat bertambah jika pasien terus berkurang dalam setiap bulannya.

Karena, Purwakarta menggunakan hukum piramida terbalik untuk kesehatan. Kalau pasien berkurang, artinya masyarakat yang sehatnya semakin banyak. Dengan begitu, semakin banyak warga yang sehat, maka insentif dokternya semakin besar.

Tetapi, jika pasien yang sakitnya banyak, maka insentifnya akan berkurang. Namun, sekurang-kurangnya insentif yang diterima dokter on call di Purwakarta itu, honornya minimal Rp 7,5 juta per bulan.

"Belum lagi, mereka buka praktik. Jadi, ada pendapatan lainnya yang diterima oleh dokter tersebut," ujar Dedi.

Dedi tak memungkiri, masalah timbul saat jumlah lulusan Fakultas Kedokteran bermunculan dalam setiap tahun. Lulusan baru itu sangat perlu diserap oleh berbagai sektor mulai dari rumah sakit negeri maupun swasta. Dirinya, pernah memberlakukan sistem tenaga harian lepas (THL) untuk para dokter.

"Antrian untuk menjadi dokter THL saja membludak saat itu. Ini menandakan banyak sekali para dokter lulusan baru. Kalau di rumah sakit negeri di Purwakarta, mereka dapat Rp3 Juta per bulan, karena masih THL ya. Kalau di swasta itu pasti sesuai dengan upah mininum," ujarnya.

Sebagai politisi, Dedi memahami langkah Prabowo melontarkan sebuah isu untuk menarik simpati berbagai kalangan. Pemilih yang berasal dari kalangan profesi dokter, menurut Dedi, tengah dibidik mantan menantu Presiden Soeharto itu.

Meski begitu, dia berharap Prabowo memberikan data konkrit terkait berbagai pernyataan yang dilontarkannya. Hal ini, dalam rangka menciptakan kondusivitas di tengah masyarakat agar tidak salah data dalam memahami kebijakan.

"Saya pikir, ini hanya strategi politik Pak Prabowo, setiap memberi pernyataaan tidak berdasarkan data," ujar Dedi.

Sebab, jika pakai data, itu bisa jadi akan memuji kinerja Jokowi. Salah satunya, gaji dokter di puskesmas itu justru Rp15 juta sampai Rp 20 juta setiap bulan. Ini riil di lapangan seperti itu datanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA