Sabtu, 16 Rajab 1440 / 23 Maret 2019

Sabtu, 16 Rajab 1440 / 23 Maret 2019

Polisi: 15 Kabupaten di Papua Rawan Konflik Bersenjata

Selasa 12 Feb 2019 12:13 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Prajurit TNI Yonif 323/Raider Kostrad tetap siaga berjaga di Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG Kec Arso, Kabupaten Keerom, Papua.

Prajurit TNI Yonif 323/Raider Kostrad tetap siaga berjaga di Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG Kec Arso, Kabupaten Keerom, Papua.

Foto: Republika/ Prayogi
Dari 15 kabupaten rawan konflik ada yang belum memiliki polres.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar menyebut sebanyak 15 kabupaten dari 28 dan 1 kota di Bumi Cenderawasih rawan konflik bersenjata pada saat pemilu nanti. Daerah yang rawan termasuk Puncak Jaya dan Mimika.

"Ada 15 kabupaten, di antaranya Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Mimika,  Intan Jaya,  Nduga dan Jayawijaya," katanya dalam seminar nasional yang mengangkat tema Tantangan dan harapan pembangunan infrastruktur, energi, dan pangan serta lingkungan hidup di Papua dan Papua Barat di Rektorat Universitas Cenderawasih Kota Jayapura, Selasa (12/2).

Menurut dia, 15 kabupaten itu ada di antaranya yang belum mempunyai polres, seperti di Kabupaten Nduga. Di sana hanya ada pos polisi dan baru belakangan ini ditingkatkan menjadi polsek dengan kekuatan 15 personel.

"Kami mengalami penolakan di Nduga karena trauma operasi Mapenduma pada 1996 lalu. Harapannya hal ini bisa didengar oleh Pak Gubernur Papua dan jajarannya agar bisa membantu untuk penyediaan infrastrukturnya," katanya.

Baca juga, KKSB di Nduga Mengaku Dibom, Ini Respons TNI.

Selain itu, jelas dia, ada kabupaten yang roda pemerintahan dilakukan di luar daerah karena masih ada persoalan internal di lingkungannya. "Itu adalah Kabupaten Intan Jaya,  ibu kota Sugapa tapi jalannya pemerintahan di Nabire," ujarnya.

Mengenai pemilu, mantan Kapolda Papua Barat itu mengungkapkan ada 15 ribu TPS, dengan 3 juta lebih DPT yang tersebar di 15 ribu kampung/kelurahan, 500 distrik dan 29 kabupaten/kota. Polisi bersama TNI siap mengamankan jalannya pesta demokrasi.  "Tentunya dibutuhkan dukungan semua pihak," katanya.

Pada momentum seminar itu,  Kapolda meminta izin untuk menyampaikan peristiwa Nduga yang menewaskan 17 pekerja PT Istaka Karya. Ia menyebut  peristiwa itu benar terjadi, tidak ada rekayasa dan pekerja yang dibunuh bukan TNI dan Polri.  "Pelakunya adalah KKB pimpinan Egianus Kogoya dan saya punya Satgas Nemangkawi yang sedang bekerja untuk tangani masalah ini," katanya.

Seminar tersebut dibuka oleh Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramowardhani dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA