Tuesday, 23 Safar 1441 / 22 October 2019

Tuesday, 23 Safar 1441 / 22 October 2019

Emil: Anggaran Citarum Harum Segera Cair

Senin 18 Feb 2019 14:54 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Esthi Maharani

warga menyaksikan pengerukan sampah dengan eskavator di aliran sungai Citarum lama atau oxbow Cicukang di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/12/2018).

warga menyaksikan pengerukan sampah dengan eskavator di aliran sungai Citarum lama atau oxbow Cicukang di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/12/2018).

Foto: Antara/M Agung Rajasa
Menurutnya, anggaran tersebut paling lambat akan cair pada Maret mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, anggaran Gerakan Citarum Harum 2019 akan segera dicairkan. Menurutnya, anggaran tersebut paling lambat akan cair pada Maret mendatang.

"Jadi saya sudah nagih ke Pak Luhut (Menko Bidang Kemaritiman). Pak Luhut bilang paling telat pertengahan Maret," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/2).

Emil sangat berharap anggaran itu segera turun. Apalagi, dana oprasional khususnya di TNI untuk Gerakan Citarum Harum telah habis. Kondisi itu cukup menghambat kerja di tubuh TNI.

"Pertengahan Maret semua sudah cair (katanya). Sehingga kerepotan-kerepotan khususnya TNI yaang sudah bekerja tapi kurang logistik bisa diselesaikan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Bambang Rianto mengatakan masih ada kendala teknis dalam pencairan anggaran Gerakan Citarum Harum sehingga terjadi keterlambatan. Salah satunya, menyangkut pengadaan insenerator atau alat pembakar sampah.

Bambang mengatakan, anggaran pengadaan insenerator tersebut diusulkan ke Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun‎ PUPR menilai pengadaan insenerator bukan menjadi wilayah pekerjannya sehingga harus dialihkan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Jadi kemarin tuh, kita kan usulkan ke PUPR. Nah PUPR merasa insenerator itu bukan tupoksinya Kementrian PUPR. Mereka ingin dialihkan ke KLHK. Jadi kegiatan itu tidak di PUPR tapi di KLHK," ujar Bambang kepada wartawan di Gedung Sate, Senin (18/2).

Menurut Bambang, akibat masalah tersebut, anggaran sekitar Rp600 miliar itu belum bisa dicairkan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA