Jumat, 19 Safar 1441 / 18 Oktober 2019

Jumat, 19 Safar 1441 / 18 Oktober 2019

Lima Kapal Penyeberangan Besar akan Disiapkan di Danau Toba

Sabtu 23 Jun 2018 13:23 WIB

Rep: Issha Haruma/ Red: Esthi Maharani

Tim SAR gabungan melakukan proses pencarian korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (22/6).

Tim SAR gabungan melakukan proses pencarian korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (22/6).

Foto: Antara/Irsan Mulyadi
Kapal itu bisa mengangkut 280 penumpang serta 32 mobil atau 17 truk.

REPUBLIKA.CO.ID, TOBA SAMOSIR -- Pemerintah akan membangun tiga kapal roro untuk mengangkut penumpang di kawasan danau Toba. Salah satunya ditargetkan dapat beroperasi pada November 2018.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai meninjau galangan kapal di Porsea, Toba Samosir, Jumat (22/6). Budi mengatakan, selain tiga kapal yang dibangun pemerintah, ada dua lagi yang akan disumbangkan oleh pihak swasta.

"Jadi totalnya akan ada lima kapal besar," kata Budi.

Budi menjelaskan, kapal pertama telah dibangun sejak tahun lalu dan ditargetkan beroperasi pada November mendatang. Sementara kapal kedua baru akan dibangun Kemenhub tahun depan.

"PT ASDP yang akan menjadi operator kapal ini, juga nanti akan membangun satu lagi. Kami juga sudah mendapat konfirmasi akan ada dua kapal lagi yang disumbang oleh swasta di Sumatra Utara," ujar dia.

Menurut Budi, berbeda dengan kapal-kapal yang ada sekarang, kapal tersebut memiliki muatan yang cukup besar, yakni 300 Gross ton. Kapal itu bisa mengangkut 280 penumpang serta 32 mobil atau 17 truk. Rencananya, kapal-kapal ini akan ditempatkan di Pelabuhan Tomok menuju Ajibata.

"Ini merupakan hal yang baik untuk meningkatkan keselamatan penumpang. Kapal ini harapannya dapat membantu mobilisasi masyarakat, membuka lapangan kerja baru, menunjang pariwisata, dan memberikan masyarakat kapal yang sesuai standar keselamatan," kata Budi.

Budi mengatakan, kapal-kapal tersebut akan dikelola oleh PT ASDP. Selain itu, Kemenhub juga akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengawasi berbagai kebutuhan operasional kapal. Sementara untuk pengawasan kapal akan dilakukan Dirjen Perhubungan Darat agar kapal bisa meningkatkan pariwisata di danau Toba.

"Secara aturan, pengawasan di Tingkat I tapi sekarang kami ingin meningkatkan kualitas operasional di tempat penyeberangan sehingga kami akan petakan di seluruh Indonesia dan membuat ad hoc maupun UPT untuk berikan pengawasan, pengarahan dan pendampingan bagi operasional penyeberangan di tempat yang padat traffic-nya," kata Budi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA