Selasa, 23 Safar 1441 / 22 Oktober 2019

Selasa, 23 Safar 1441 / 22 Oktober 2019

Bandung Barat Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan

Jumat 07 Sep 2018 22:05 WIB

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Bayu Hermawan

Warga melintasi jalan lama penghubung Kecamatan Eromoko dengan Baturetno di area Waduk Gajah Mungkur yang mengalami penyusutan debit air akibat kemarau di Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (4/9).

Warga melintasi jalan lama penghubung Kecamatan Eromoko dengan Baturetno di area Waduk Gajah Mungkur yang mengalami penyusutan debit air akibat kemarau di Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (4/9).

Foto: Antara/Mohammad Ayudha
enetapan tersebut berlangsung sejak 5 Agustus hingga akhir September 2018.

REPUBLIKA.CO.ID, NGAMPRAH -- Kekeringan yang melanda Kabupaten Bandung Barat akibat musim kemarau beberapa bulan terakhir membuat pemerintah daerah setempat menetapkan status siaga darurat kekeringan. Penetapan tersebut berlangsung sejak 5 Agustus hingga akhir September 2018 mendatang.

"Bupati menetapkan tanggap darurat kekeringan. Ada tujuh kecamatan yang mengalami kekeringan," ujar Kepala BPBD Kabupaten Bandung Barat, Dudi Prabowo, Jumat (7/9).

Menurutnya, dua kecamatan yang mengalami kekeringan sudah meminta dikirim air bersih. Dudi menuturkan, pihaknya sudah mengirimkan bantuan untuk masyarakat di dua kecamatan tersebut. Selain itu, dirinya mengungkapkan jika sebagian lahan pertanian mengalami kekeringan di beberapa kecamatan.

Menurutnya, di 12 desa di Cipendeuy, total lahan kekeringan mencapai 714 hektare, Parongpong di 6 desa dengan luas lahan kekeringan 63 hektar, Cipongkor di 14 desa dengan 396 hektare, dan Cipatat di 4 desa dengan luas lahan 102 hektare.

Dirinya mengatakan, estimasi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Bandung Barat mencapai 2 juta liter/hari dibagi sejumlah kecamatan dengan total warga yang terdampak mencapai 105.374 jiwa.

"Indeks resiko bencana dari BNPB, Bandung Barat berpotensi kekeringan dan termasuk indeks resiko tinggi," katanya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandung Barat, Dicky Maulana mengatakan untuk bantuan air bersih dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bandung Barat.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA