Tuesday, 16 Ramadhan 1440 / 21 May 2019

Tuesday, 16 Ramadhan 1440 / 21 May 2019

Bandung Raih Penghargaan Kota Sadar Hukum

Jumat 26 Oct 2018 14:03 WIB

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Esthi Maharani

Kota Bandung

Kota Bandung

Foto: Republika/Edi Yusuf
Delapan kelurahan di Bandung juga menerima penghargaan sebagai Kelurahan Sadar Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kota Bandung mendapatkan penghargaan terbaik ketiga sebagai Kota Sadar Hukum dalam acara Penghargaan Desa Kelurahan Sadar Hukum dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Award Tahun 2018. Selain kota, delapan kelurahannya juga menerima penghargaan sebagai Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2018.

Kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage; Kel Binong, Kec Batununggal; Kel Pelindung Hewan, Kec Astanaanyar; Kel Mergahayu Utara, Kec Babakan Ciparay. Sedangkan sisanya yaitu Kel Gempol Sari, Kec Bandung Kulon; Kel Cipadung, Kec Cibiru; Kel Cijaura Kec Buahbatu; dan Kel Cipamokolan, Kec. Rancasari.

Penghargaan untuk Kota Bandung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkannya kepada Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Bandung, Evi S. Shaleha. Sedangkan untuk penghargaan Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2018 diberikan secara simbolis kepada Lurah Rancanumpang, Slamet Boedhi Hermawan.

Atas penghargaan tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Bandung, Evi S. Shaleha merasa bangga. Apalagi delapan kelurahan di Kota Bandung mendapatkan penghargaan sebagai Kelurahan Sadar Hukum.

Alhamdulillah ada delapan kelurahan yang dapat penghargaan. Ini sudah beberapa tahun kelurahan di Kota Bandung dapat penghargaan. Selain itu, kita dapat penghargaan terbaik ke III sebagai kota sadar hukum,” tuturnya seperti dalam siaran persnya.

Menurut Evi, penghargaan tersebut menjadi tanda bahwa Pemerintah Kota Bandung bersungguh-sungguh membina masyarakat di bidang hukum. Termasuk di tingkat kewilayahan

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna Laoly mengapresiasi kepada kota kabupaten atas raihan penghargaan tersebut.  Menurutnya, mencapai predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum harus memenuhi sarat dan beberapa kriteria yang lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

“Penerima penghargaan bisa menjadi percontohan untuk meningkatkan dan mewujudkan kesadaran hukum masyarakatnya.  Bagi daerah yang belum sebagai rintisan JDIH saya juga mendorong untuk terus memperbanyak kelurahan sadar hukum di wilayahnya, sehingga dapat memenuhi kriteria sebagai desa sadar hokum,” tutur Yasonna.

Sedangkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan, Jawa Barat menjadi provinsi yang memiliki jumlah desa kelurahan penerima penghargaan terbanyak. Total ada 2482 desa/kelurahan sadar hukum yang telah ditetapkan. Itu terdiri dari 2029 desa dan 453 kelurahan.

“Pada tahun 2018, sebanyak 147 desa/kelurahan ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Terdiri dari 120 desa dan 27 kelurahan,” ungkapnya.

Jika Kota Bandung meraih peringkat terbaik ketiga, peringkat pertama diraih oleh Kota Sukabumi dan terbaik kedua oleh Kabupaten Bandung.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA