Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Dishub DIY Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Malioboro

Senin 05 Nov 2018 18:21 WIB

Rep: Neni Ridarineni/ Red: Yusuf Assidiq

Kawasan Jalan Malioboro.

Kawasan Jalan Malioboro.

Foto: Yusuf Assidiq.
Rencananya, pada Kamis (8/11) akan mulai dilakukan survei lapangan.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Proyek revitalisasi kawasan pedestrian Malioboro, Yogyakarta, akan selesai Desember 2018. Dengan adanya revitalisasi itu, maka ruas jalan yang bisa dilewati oleh semua kendaraan hanya selebar enam meter.

Terkait hal tersebut, Dinas Perhubungan DIY berencana melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan wisata ini. "Andong, bus, becak, dan motor semua lewat jalan yang hanya ada di tengah. Sehingga beban jalan akan berat," kata Kepala Dinas Perhubungan DIY, Sigit Sapto Raharjo, Senin (5/11).

Namun sebelum diterapkan, pihaknya akan melakukan survei lapangan terlebih dulu. Terutama bagaimana nantinya rekayasa lalu lintas di sepanjang Malioboro, apakah buka tutup.

"Karena itu di kawasan Malioboro nantinya akan disurvei dulu, dibuat rambu-rambu dan ada penertiban parkir. Kalau di kawasan yang tidak boleh parkir, memang harus tidak boleh parkir,” kata Sigit.

Rencananya, pada  Kamis  (8/11) akan mulai dilakukan survei lapangan. "Kalau menutup Jalan Bhayangkara yang ke arah utara, maka yang selama ini ke arah utara akan dilewatkan ke mana? Karena itu harus kita survei,” ujarnya.

Di samping itu, Dishub juga akan menyiapkan rambu-rambu, mengadakan penertiban parkir, dan sebagainya. Namun diakui, di sepanjang Jalan Suryotomo, Jalan Jogonegaran, dan Jalan Mataram  masih ada yang parkir di pinggir jalan.

“Ada usulan dari UGM untuk ruas jalan yang dua arah, seperti Pasar Kembang Abu Bakar Ali, Panembahan Senopati, dan KHA Dahlan yang parkirnya  di dua jalur, pakirnya dibuat satu jalur saja yakni di kanan saja atau kiri saja, Untuk itu perlu dilakukan penertiban,” ungkap Sigit.

Dengan masih akan dilakukan survei lapangan, survei lalu lintas, dan penertiban, papar dia, maka untuk penerapannya direncanakan baru akhir November 2018, namun bisa juga mundur. 




BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA