Friday, 14 Sya'ban 1440 / 19 April 2019

Friday, 14 Sya'ban 1440 / 19 April 2019

Tiket dan Bagasi Pesawat Masalah Bagi Pariwisata Lombok

Senin 28 Jan 2019 06:45 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Ani Nursalikah

Sejumlah warga dan wisatawan di Pantai Seger di Kawasan Mandalika, Lombok Tengah, NTB.

Sejumlah warga dan wisatawan di Pantai Seger di Kawasan Mandalika, Lombok Tengah, NTB.

Foto: Republika/Muhammad Nursyamsi
Aturan bagasi berbayar mempengaruhi penjualan oleh-oleh dan kerajinan khas Lombok.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Tingginya harga tiket pesawat jadi persoalan bagi percepatan pemulihan sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Lombok. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Rosiady Sayuti mengatakan, tingginya harga tiket pesawat dan penerapan biaya bagi bagasi dinilai berdampak bagi penurunan tingkat kunjungan wisatawan ke Lombok saat ini.

"Yang jadi masalah kita hari ini adalah penerbangan," ujar Rosiady usai pembukaan Lombok Sumbawa Great Sale (LSGS) 2019 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, NTB, Ahad (27/1).

Rosiady mengaku melihat calon penumpang yang komplain tentang penerapan biaya bagi bagasi. Rosiady menilai, kondisi ini akan berdampak buruk bagi rencana wisatawan untuk berlibur ke Lombok. Adanya aturan bagasi berbayar juga akan mempengaruhi penjualan oleh-oleh dan kerajinan tangan khas Lombok.

"Artinya kemahalanlah harga tiket pesawat yang mungkin jadi pengaruh juga, masa low season yang biasanya memang sepi jadi tambah sepi lagi saat ini," kata Rosiady.

Rosiady meminta Dinas Pariwisata NTB berkomunikasi dengan manajemen maskapai agar bisa menurunkan harga tiket pesawat ke Lombok. Tingginya harga tiket pesawat, kata dia, akan berpengaruh terhadap ajang LSGS 2019.

"Kita harus bekerja juga, Pak Kadis (Pariwisata) bisa komunikasi ke maskapai untuk harga tiket pesawat, kalau tidak ajang LSGS juga akan berpengaruh," ucap Rosiady.

Rosiady berharap manajemen maskapai bisa memberikan harga tiket pesawat ke Lombok yang lebih terjangkau untuk menarik minat wisatawan. Dia menilai, Lombok tidak bisa disamakan dengan daerah lain lantaran sedang dalam masa pemulihan pascagempa.

"Kita tidak bisa berdiam diri, kita harus mendorong maskapai agar ada kebijakan khusus bagi daerah kita karena masih dalam pemulihan akibat bencana," kata dia menambahkan.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA