Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Panglima: Menghadapi Separatis Papua tak Selalu Bertempur

Jumat 08 Mar 2019 19:53 WIB

Red: Muhammad Hafil

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan saat sesi wawancara khusus dengan LKBN Antara di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/3/2019).

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan saat sesi wawancara khusus dengan LKBN Antara di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/3/2019).

Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Ada dua operasi yang dilakukan yaitu operasi tempur dan non-tempur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, dalam menghadapi gerakan separatis di Papua tidak harus selalu dilakukan dengan cara melalui operasi pertempuran. Namun, bisa dilakukan dengan cara operasi non-tempur.

"Dalam operasi di Papua, kita melaksanakan dua operasi, yakni operasi kinetik (operasi tempur) dan operasi non-kinetik (operasi non-tempur)," kata Panglima TNI, saat wawancara khusus dengan Antara TV, di ruang kerja Panglima TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/3).

Operasi non-tempur, kata dia, bisa dilakukan dengan merebut hati rakyat Papua agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mengancam kedaulatan negara. Misalnya, ketika TNI datang ke suatu wilayah di Papua, masyarakat merasa nyaman dan tenang dengan keberadaan prajurit TNI.

"Rasa aman dan nyaman ini akan menjadi virus kepada mereka semua yang memiliki niat untuk memberontak," katanya lagi.

Menurut Hadi, operasi non-tempur ini bisa dilakukan dengan kegiatan bakti sosial, kegiatan kesehatan, penyuluhan pertanian dan lainnya. Namun demikian, TNI tetap menyiapkan operasi kinetik (operasi tempur), bila diperlukan.

Ia mengaku hingga saat ini masih terjadi gangguan-gangguan kecil dalam upaya pembangunan infrastruktur di Papua, sehingga TNI memiliki kewajiban untuk membantu mengamankan pembangunan Trans Papua.

Upaya yang dilakukan oleh TNI itu tidak terlepas dari kebijakan dan keputusan negara, dengan TNI juga memiliki tugas pokok Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Infrastruktur yang dibangun di wilayah Papua membutuhkan pengerjaan khusus, sehingga Presiden Jokowi meminta TNI untuk membantu proses pembangunan di sana.

"TNI memiliki kemampuan untuk mengamankan dan memiliki kemampuan untuk membangun infrastruktur, karena TNI memiliki batalion zeni konstruksi dan zeni tempur," ujarnya pula.

TNI kehilangan tiga orang prajuritnya saat melaksanakan pengamanan dalam rangka proses pergeseran pasukan TNI yang akan melaksanakan pengamanan dan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena-Mumugu pada Kamis pagi (7/3), setelah diserang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). "Hal ini sebagai bukti masih ada gangguan di Papua, tapi gangguannya relatif kecil," kata Hadi.

Baca Juga

Hingga saat ini, lanjut Hadi, TNI bersama aparat kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap KKB tersebut. Kendala yang dihadapi selama ini, kata dia, di Papua medannya sangat berat, banyak hutan lebat dan jurang, sehingga sangat baik bagi perlindungan kelompok bersenjata.

"Namun, kami optimistis TNI dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI," kata Hadi.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA