Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Pemkot Solo Berencana Mengevaluasi Ulang Data PKH

Selasa 14 May 2019 23:45 WIB

Rep: Binti Sholikah/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo saat menunjukkan kamar Presiden pertama RI Ir Soekarno di bagian depan bangunan Rumah Dinas Wali Kota Solo atau Loji Gandrung.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo saat menunjukkan kamar Presiden pertama RI Ir Soekarno di bagian depan bangunan Rumah Dinas Wali Kota Solo atau Loji Gandrung.

Foto: Republika/Binti sholikah
Wali Kota FX Hadi Rudyatmo menyatakan akan ada pendataan ulang KPM PKH

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menilai sebagian keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Solo tidak tepat sasaran. Pemkot berencana melakukan evaluasi dan pendataan ulang untuk mendapatkan data yang valid agar penyaluran PKH tepat sasaran. 

Baca Juga

Wali Kota menyebutkan, sekitar 30 persen penerima PKH tidak tepat sasaran. Menurutnya, hal itu disebabkan sumber data yang digunakan berasal dari data keluarga miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selama ini, BPS memiliki kriteria yang dijadikan standar kemiskinan. Padahal, lanjut Wali Kota, sebagian data yang ada tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Banyak warga yang secara ekonomi di atas rata-rata menerima PKH. Warga yang benar-benar miskin malah tidak tersentuh sama sekali," jelasnya kepada wartawan, Selasa (14/5). 

Dia juga mengaku mendapat laporan terkait adanya warga yang punya lebih dari satu kendaraan bermotor tetapi mendapatkan beberapa bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun Pemkot.

Oleh sebab itu, Pemkot berencana membentuk tim khusus untuk melakukan pendataan agar mendapatkan data kemiskinan yang valid. Tim khusus itu bertugas melakukan survei lapangan, melihat langsung kondisi rumah dan lingkungan serta melakukan penggalian informasi secara mendalam terkait kondisi ekonomi dan sosial warga penerima PKH. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dicocokkan dengan data kemiskinan dari BPS.

"Jadi kami akan melakukan verifikasi langsung, sehingga tidak ada manipulasi," ujarnya.

Upaya lainnya, Wali Kota berencana melakukan komunikasi dengan Menteri Sosial (Mensos) terkait ketidaksesuaian data penerima PKH dengan kondisi lapangan. Dia akan mengusulkan kepada Mensos agar cukup memerintahkan para kepala daerah untuk menyerahkan data warga yang berhak memperoleh bantuan sosial. Sebab, kepala daerah lebih mengetahui kondisi warganya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA