Rabu, 17 Safar 1441 / 16 Oktober 2019

Rabu, 17 Safar 1441 / 16 Oktober 2019

15 Persen Wilayah di Gunungkidul Belum Swasembada Air

Rabu 22 Mei 2019 23:59 WIB

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Distribusi air bersih di Padukuhan Candisari, Desa Hargosari, Kecamatan Tangjungsari.  Air bersih disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul.

Distribusi air bersih di Padukuhan Candisari, Desa Hargosari, Kecamatan Tangjungsari. Air bersih disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul.

Foto: Dok BPBD
15 persen dari total 18 kecamatan di Gunung Kidul belum swasembada air

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kekeringan terus menjadi salah satu permasalahan yang terus terjadi di Gunungkidul, DIY. Hingga saat ini, masih ada sekitar 15 persen wilayah dari total 18 kecamatan yang ada di Gunungkidul belum swasembada air. 

Baca Juga

Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengatakan, daerah tersebut tersebar di Gunungkidul bagian selatan. Untuk itu, dropping terus dilakukan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap air. 

"Setiap tahun ada dropping air dan jumahnya banyak sekali. Ada dari pusat, Pemda DIY, Pemda Gunungkidul. Belum PAM Simas oleh masyarakat sendiri, lalu juga dari individu," kata Immawan di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Senin (20/5). 

Immawan mengatakan, Gunungkidul bagian tengah dan utara memiliki ketersediaan air yang cukup. Sehingga tidak terlalu diperlukan dropping air. 

Di beberapa wilayah di Gunungkidul juga terdapat sumber air yang mencukupi. Tidak hanya untuk DIY, bahkan cukup untuk daerah lainnya di luar DIY.

Namun, lanjut Immawan, sumber air tersebut belum dapat digunakan secara masksimal. Sebab, letak sumber air tersebut mencapai ratusan meter dari permukaan. 

"Ada tiga (wilayah yang memiliki sumber air), Banyusoco, Patuk, Semanu. Itu sumber-sumber air yang banyak. Tapi di bawahnya sampai 200 meter," kata Nono. 

Untuk mendapatkan sumber air tersebut, membutuhkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga. Sebab, dibutuhkan teknologi dan dana yang besar untuk mendapatkan sumber air itu. 

"Butuh Rp 1,5 triliun. Kalau mengandalkan PDAM itu sarananya terbatas dan financial juga terbatas. Dan sering kali pipa-pipa itu mulai tua, harus ada pihak ketiga," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA