Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Bawaslu Sumbar Tangai Laporan Politik Uang Caleg Gerindra

Sabtu 25 May 2019 14:12 WIB

Red: Esthi Maharani

Pegiat Pemilu Bersih melakukan aksi kampanye

Pegiat Pemilu Bersih melakukan aksi kampanye "Tolak Politik Uang" di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (23/2). ( Republika/Tahta Aidilla)

Caleg Gerindra Dapil 3 diduga lakukan politik uang

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat menangani satu laporan dugaan politik uang atas calon legislatif terpilih dari Partai Gerindra yang maju pada Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Padang (Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung)

"Laporan masuk atas nama masyarakat dengan terlapor AT, caleg Gerindra Dapil 3. Terlapor adalah salah satu caleg terpilih," kata Ketua Bawaslu Padang, Dorri Putra di Padang, Sabtu (25/5).

Laporan itu masuk hari Senin (20/5) dan saat ini telah masuk tahapan pemanggilan pelapor dan saksi-saksi. Setelahnya Bawaslu akan memanggil terlapor untuk melakukan klarifikasi.

Dorri menyebut sesuai aturan Bawaslu memiliki waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti laporan yang masuk dan bisa menambah tujuh hari lagi jika dibutuhkan.

Biasanya, untuk kasus yang berdasarkan kepada laporan, Bawaslu menggunakan waktu sepenuhnya sesuai undang undang yaitu 14 hari, agar hasil pemeriksaan benar-benar valid.

"Kalau nanti dalam pemeriksaan ternyata terpenuhi syarat formil dan materil, maka kasus dugaan politik uang itu akan dilimpahkan ke kepolisian," ujarnya.

Hanya saja dalam proses pembuktian, Bawaslu menurut dia memiliki keterbatasan karena harus merujuk pada UU Pemilu. Lembaga itu tidak bisa melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi kunci sehingga terkadang pemeriksaan terhadap laporan masyarakat menjadi terhambat.

"Contoh kasus di Padang Selatan ada kasus serupa, setelah dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan, ternyata saksi kunci tidak datang dan Bawaslu tidak mengetahui keberadaannya. Sedangkan waktu yang tersedia hanya 14 hari. Lewat waktu itu, kasus tidak bisa dilanjutkan lagi," ujarnya.

Namun, jika nanti laporan dugaan politik uang itu terbukti dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka calon legislatif yang terpilih (terlapor) bisa batal dilantik menjadi anggota DPRD Padang.

"Kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bawaslu akan merekomendasikan pada KPU agar pelantikan terlapor sebagai anggota DPRD Padang dibatalkan," katanya.

Sementara pelapor, Abu Talib menyebut pihaknya memiliki bukti foto dan video dugaan kasus politik uang itu dan telah menyerahkannya pada Bawaslu. Pihaknya juga mengajukan saksi kunci yaitu oknum pembagi dan penerima uang. Ia mendesak Bawaslu Kota Padang agar bergerak cepat menuntaskan kasus tersebut.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA