Tuesday, 29 Zulqaidah 1443 / 28 June 2022

Hakim Sarpin Tiba-Tiba Muncul di Polda Sumbar, Ada Apa?

Sabtu 28 Feb 2015 05:15 WIB

Rep: c70/ Red: Bilal Ramadhan

Hakim Sarpin Rizaldi (kanan) memimpin sidang praperadilan Budi Gunawan kepada KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim Sarpin Rizaldi (kanan) memimpin sidang praperadilan Budi Gunawan kepada KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Foto: Republika/Wihdan

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Hakim Sarpin Rizaldi muncul di Polda Sumatera Barat (Sumbar) untuk melaporkan dua dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari dan Charles Simabura.

"(Gugatan) pencemaran nama baik. Karena dibuang secara adat. Dibuang secara adat, maknanya sangat menghina, keterlaluan," kata Sarpin di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumbar, Jumat (27/2).

Sarpin yang datang bersama adik kandungnya, merasa tak terima dengan pernyataan Feri dan Charles dengan sebutan 'dibuang secara adat'. Keduanya menyatakan hal tersebut dalam aksi Gerakan Satu Padu (Sapu) yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumbar.

Mereka kecewa dengan keputusan hakim Sarpin yang memutuskan penetapan status tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan (BG) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah.

Sarpin merasa tidak terima dengan pernyataan tersebut. Salah satunya karena menjadi asumsi masyarakat luas terutama di media sosial dan seluruh Indonesia. Menurutnya, tak masalah jika banyak alumnus Unand yang merasa keberatan dengan pernyataannya.

Ia mengatakan, tak ada larangan bagi siapapun yang ingin menkaji mengenai hasil putusannya secara akademis. "Bagaimana harus diterjemahkan akademis, yang ngomong orang yang sangat akademis. Orang tau mereka menghina saya," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan tentang pernyataan 'dibuang sebagai alumni Unand'. Karena menurutnya, Ikatan Alumni Universitas Andalas (IKA) tidak pernah membuangnya sebagai alumni. Sebelumnya, pada Rabu (25/2) adik kandung hakim Sarpin, Alfikri Mukhlis bersama-sama dengan Ninik Mamak Nagari Kepala Hilalang, Kabupaten Padang Pariaman dan Koordinator Suku Tanjung Padang Pariaman melapor ke Polda Sumbar.

Mereka melaporkan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari dan Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Unand, Charles Simabura. Alfikri mengatakan, dari statement yang diucapkan dua terlapor, merupakan suatu penghinaan dan pencemaran nama baik bagi keluarga besar Hakim Sarpin.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA