Monday, 15 Ramadhan 1440 / 20 May 2019

Monday, 15 Ramadhan 1440 / 20 May 2019

Proses Hukum Insiden Tolikara Minta Dihentikan, Ini Jawaban Polda Papua

Kamis 30 Jul 2015 19:52 WIB

Rep: Rahmat Fajar/ Red: Bayu Hermawan

 Kombes Pol Patrige Renwarin

Kombes Pol Patrige Renwarin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabid Humas Polda Papua, Kombes Patrige Renwari mengatakan menunggu perintah dari Mabes Polri untuk menghentikan proses hukum insiden pada Hari Raya Idul Fitri di Tolikara.

Hal tersebut disampaikan Patrige, menanggapi usulan tokoh Islam di Kabupaten Tolikara, Ali Muchtar agar proses hukum terkait insiden itu dihentikan, karena persoalan tersebut akan diselesaikan dengan damai.

Menurutnya insiden di Tolikara bukan lagi menjadi isu lokal melainkan nasional. Seharusnya koordinasi dilakukan ditingkat pusat dalam hal ini Mabes Polri.

"Sampai saat ini Polda Papua belum menerima tembusan surat perihal tersebut (menghentikan proses hukum)," ujarnya, saat dihubungi, Kamis (30/7).

Ia pun tidak bisa memastikan apakah Polda Papua akan menghentikan proses hukum terkait kasus tersebut apabila ada perintah dari Mabes Polri agar dihentikan. Namun, pastinya, hingga saat ini proses hukum tetap berjalan.

Kemudian, terkait adanya solusi agar insiden tersebut diselesaikan secara peradilan adat, menurut Patrige sah-sah saja. Hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 tahun 2001. Pada prinsipnya, penyelesaian perkara pidana harus memenuhi rasa keadilan baik pelaku maupun korban.

"Sudah banyak kasus serupa di tanah Papua khususnya di wilayah pegunungan tengah yang diselesaikan peradilan adat, mulai dari kasus pembunuhan, penganiayaan berat, pembakaran rumah," jelasnya.

Sebelumnya, tokoh agama Islam di Kabupaten Tolikara Ustaz Ali Muchtar sepakat agar penyelesaian masalah di Tolikara diselesaikan secara adat.

"Kami mewakili umat Muslim dan selaku tokoh agama Islam yang ada di Tolikara menyampaikan bahwa insiden yang terjadi di Tolikara diselesaikan secara damai dan kami setuju bahwa insiden tersebut bukan masalah SARA atau agama," ujarnya di Kantor Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua di Jayapura, Rabu (29/7).

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA