Wednesday, 21 Zulqaidah 1440 / 24 July 2019

Wednesday, 21 Zulqaidah 1440 / 24 July 2019

Gatot Pujo dan Ketua DPRD Sumut Jadi Tersangka Kasus Suap

Selasa 03 Nov 2015 20:11 WIB

Rep: c20/ Red: Bilal Ramadhan

Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti.

Tersangka kasus dugaan suap bantuan perkara bansos Kejati Sumatera Utara atau Kejaksaan Agung, Gatot Pujo Nugroho (kiri) bersama istri, Evi Susanti (kanan) memberikan kesaksian dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Gedung Tindak Pidan

Foto:

Sedangkan dua tersangka lainnya, kata Johan, yakni Kamaludin Harahap selaku Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014 dan Sigit Pramono Asri selaku Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014.

Johan mengatakan keduanya diduga menerima suap terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban anggaran Pemprov Sumut tahun 2012, persetujuan perubahan APBD tahun 2013, pengesahan APBD tahun 2014, dan pengesahan APBD 2015.

"Sangkaan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," kata Johan.

Johan menambahkan, KPK juga kembali menetapkan Gatot selaku Gubernur Sumut, sebagai tersangka. Gatot diduga memberi suap kepada kelima wakil rakyat Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 tersebut.

"(Menetapkan) tersangka GPN selaku Gubernur Sumatera Utara. Jadi, dugaannya adalah memberi hadiah atau janji ke anggota DPRD," ujar Johan.

Gatot diduga menyuap lima pimpinan DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 itu terkait berbagai hal, yakni persetujuan pertangungjawaban APBD tahun anggaran 2012-2014, serta persetujuan dan pengesahan APBD tahun anggaran 2013-2014.

"Kemudian, pengesahan APBD tahun anggaran 2013-2014 dan 2014-2015. Terakhir, penolakan penggunaan hak intepelasi DPRD Sumut tahun anggaran 2015," ujar Johan.

Johan mengatakan karena memberikan hadiah atau janji alias suap kepada lima pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode di atas, penyidik menyangka Gatot melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA