Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Internal Polri Perlu Periksa Kapolda Jabar Terkait Bentrok GMBI dan FPI

Senin 16 Jan 2017 12:25 WIB

Rep: Rahmat Fajar/ Red: Andi Nur Aminah

Bambang Widodo Umar

Bambang Widodo Umar

Foto: Republika/Wihdan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, mengkritisi Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan yang diketahui sebagai pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Menurut dia, seharusnya pejabat Polri aktif tidak boleh ikut kegiatan di luar kesatuan, khususnya dalam organisasi masyarakat.

“Ini sesuai dengan pasal 28 ayat 3 UU Nomor 2/2002 tentang Polri,” ujar Bambang kepada Republika.co.id, Senin (16/1).

Bambang menegaskan, kasus bentrokan antara massa GMBI dan Front Pembela Islam (FPI) di Mapolda Jawa Barat saat mengawal pemeriksaan imam besar FPI Habib Rizieq Shihab seharusnya tidak terjadi. Bambang menilai, tindakan polisi saat itu cenderung seperti preman dan tidak pantas dilakukan di negara hukum. Untuk itu, Bambang mendesak polri mengusut kasus tersebut secara tuntas.

Bambang juga mendesak Kapolri memeriksa Kapolda Jabar karena dikabarkan sebagai pembina GMBI. “Jika benar juga harus ditindak tegas. Jangan ditutup-tutupi. Polri harus adil terhadap setiap golongan masyarakat dan pada diri polri,” kata Bambang.

Jika Kapolda Jabar terbukti sebagai pembina GMBI, katanya, sebaiknya dicopot dari jabatannya. Sehingga tidak ditiru oleh anggota lainnya.

Seperti diketahui, massa GMBI dan FPI bentrok saat pemeriksaan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di Mapolda Jabar. Buntut dari bentrokan tersebut, keesokan harinya massa FPI membakar markas GMBI di Ciampea, Bogor.
 
(Baca Juga: Ormas Islam di Tasik Tuntut Kapolda Jabar Dipecat)

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA